DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH; BAB IV PELAYANAN TRANSPORTASI; BAB V PELAYANAN AKOMODASI DAN KONSUMSI; BAB VI PELAYANAN/ PENYEDIAAN SERAGAM; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII PELAPORAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Negara menjamin Kemerdekaan setiap warga negaranya untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu mengatur pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barito Selatan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barito Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar .Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534); 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550) ;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sesuai Bidangnya.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengatur dan mempersiapkan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari embarkasi dan atau debarkasi ke Daerah.
9.Tim Pendamping Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi untuk ditetapkan sebagai Tim Pendamping Haji Daerah dengan tugas memberikan pelayanan bimbingan ibadah dan pelayanan umum kepada Jemaah Haji di Kloter.
10.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi untuk ditetapkan sebagai TKHD dengan tugas memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Jemaah haji di Kloter.
11.Embarkasi adalah Asrama Haji atau tempat Pemberangkatan Jemaah Haji.
12.Debarkasi adalah Asrama Haji atau tempat Pemulangan Jamaah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuJu Tanah Air.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud agar Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, profesional, kepastian dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan Jemaah haji agar dalam melaksanakan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a . Pembentukan PPIHD, TPHD, TKHD; b . Pelayanan Transportasi;

c.Baju Seragam Khas Daerah;
d.Pemantapan bimbingan haji / manasik haji dari daerah;
e.akomodasi clan konsumsi; dan
f.Pembiayaan.

BAB III

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 5

( 1) Bupati sebagai koordinator Penyelenggaraan ibadah haji Daerah.

(2)Bupati menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Kepala Staf Penyelenggara Ibadah Haji.
(3)Dalam hal kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati selaku koordinator membentuk PPIHD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 6

(1)Guna menunjang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Bupati mengusulkan TPHD dan TKHD ke Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Pasal 7

( 1) Anggota TPHD dan TKHD memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional oleh Tim Seleksi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

(2)Ketentuan mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji di daerah dapat melakukan pelayanan jamaah haji dalam bentuk :

a.Pemantapan / bimbingan manasik haji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
b.Pemeriksaan Kesehatan;
c.Penyedian transportasi;
d.Penyediaan Akomodasi dan Konsumsi; dan/ atau
e.Penyediaan Seragam Khas Daerah.

Pasal 9

(1)Pemantapan / bimbingan manasik haji yang dimaksud dalam Pasal 8 pada huruf a dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.
(2)Dalam pelaksanaan pemantapan / bimbingan manasik haji sebagaimana pada ayat (1) Kepala Kementerian Agama membentuk tim Pembekalan / bim bingan manasik.
(3)Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pembekalan / bimbingan manasik.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan pembekalan bimbingan / manasik oleh Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan kesehatan.
(2)Pelayanan pemeriksaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada :
1. a.puskesmas / klinik;
2. b.rumah sakit;
3. c.perjalanan; d . embarkasi/ debarkasi; dan
4. e.rumah sakit rujukan.
(3)Dalam pelaksanaan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Kepala PD yang membidangi urusan kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Haji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Tim Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Haji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan lanjutan secara menyeluruh meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium,dan pemeriksaan lainnya.
(5)Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Haji, PD yang membidangi urusan kesehatan bertanggungjawab melaksanakan :
1. a.pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji, termasuk dalam perjalanan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asalnya;
2. b.penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan haji;
3. c.peningkatan sumber daya manusia kesehatan haji; d . penyediaan perbekalan kesehatan dan transportasi kesehatan jemaah haji sakit;
4. e.pengamatan penyakit potensi wabah; dan
5. f.membuat laporan Penyelenggaraan Kesehatan Haji yang disusun oleh Tim Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Haji kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
(6)Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Haji di puskesmas/klinik, rumah sakit, perjalanan dan rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, sepanjang didasarkan pada indikasi medis, dapat dilakukan melalui mekanisme program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
(7)Bagi Jemaah Haji yang bukan merupakan peserta JKN, Pembiayaan pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara mandiri atau mengikuti mekanisme asuransi kesehatan yang dimiliki.
(8)Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Haji yang timbul akibat keadaan khusus menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(9)Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi kondisi kejadian luar biasa (KLB) , kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMD) , dan Keadaan krisis/bencana.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…