Dalara Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Bupati adalah Bupati Barito Selatan. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. Pemerintah Daerah adalah - Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ' yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segalabentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang.yang keluar dari kas Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Dana Transfer Umum adalah dana .yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6 tertentu dengantujuanuntukmembantumendanaikcgiatankhususyang merupakanUrusanPemerintahanyangmenjadikewenangan Daerah. 16.BelanjaDaerahadalahsemuakewajibanPemerintahDaerahyangdiakui sebagaipengurangnilaikekayaan bersihdalamperiodetahunanggaran berkenaan. 17.Pembiayaanadalahsetiappenerimaanyang perludibayarkembali dan/atau pengeluaranyangakanditerimakembali, baikpadatahun anggaranberkenaan maupunpada tahun-tahunanggaranberikutnya. 18.PemerintahDaerahadalah Bupatisebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanUrusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom. 19.Standar PelayananMinimalyangselanjutnyadisingkatSPMadalah KetentuanmengenaiJenisdanMumPelayanan Dasaryangmerupakan UrusanPemerintah Wajibyang berhak diperoleh setiapWargaNegara secaraminimal.
20.Rencana PembangunanJangkaMenengahDaerah yangselanjutnya disingkatRPJMDadalahdokumen perencanaan Daerahuntukperiode5 (lima)tahun.
21.RencanaPembangunanTahunan Daerahyangselanjutnyadisebut RencanaKeijaPemerintah Daerah yangselanjutnya disingkatRKPD adalah dokumen Perencanaan DaerahuntukPriode1(satu)tahun. 22.PrioritasdanPlafonAnggaran Sementara yang selanjutnya disingkatPPAS adalahdokumen,yang memuat programdankegiatan prioritasdan patokanbatas maksimal anggaranpadamasing-masing Perangkat Daerah untuksetiapprogramdankegiatan sebagaiacuanpenyusunan rencana APBD. 1 Pasal 2. APBDterdiriataspendapatan daerah,belanja daerah,dan pembiayaan daerah. APBDTahun Anggaran 2023 beijumlah Rp.1.256.854.916.756,00(Satu triliun dua ratus lima puluhenammilyardelapan ratuslimapuluh empatjuta sembilanratusenam belas ribu ribuseiribilan rupiah)terdiriatas pendapatan daerah,belanja daerah, danpembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a.Pendapatan DaerahRp.1.256.854.916.756,00 b.Belanja Daerah Rp.1.240.754.916.755,00 Defisit/SurplusRp.16.100.000.001,00 c.Pembiayaan Daerah 1.Penerimaan Rp. 2.PengeluaranRp.16.100.000.000,00 0,00 (Rp. 16.100.000.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan(Rp.1,00) PembiayaanNetto 7 Pasal 3 APBDTahunAnggaran 2023direncanakan Rp.1.256.854.916.756,00(Satu triliunduaratuslimapuluhenaramilyar delapanratuslima puluhempatjuta sembilanratusenambelas riburibusembilan rupiah),yang bersumberdari: a.Pendapatan asli daerah; b.Pendapatantransfer;dan c.Lain-lainpendapatan daerahyangsah.