DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp1.715.516.665.460,00 (Satu triliun tujuh ratus lima belas miliar lima ratus enam belas juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp81.235.984.360,00 (delapan puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.796.752.649.820,00 (Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 21 Agustus Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2025 Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang- undang.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
13.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
16.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
17.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati
23.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
24.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran pada masing-masing Perangkat Daerahuntuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan penyusunan rencana Perubahan APBD.

Pasal 2

a.Pendapatan Daerah;
1. 1.Semula Rp1.499.619.676.999,00
2. 2.Bertambah Rp 148.977.488.176,23 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.648.597.165.175,23 (Satu triliun enam ratus empat puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma dua puluh tiga rupiah).
b.Belanja Daerah;
a.Semula Rp1.715.516.665.460,00
b.Bertambah Rp 81.235.984.360,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp.1.796.752.649.820,00 (Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
c.Pembiayaan Daerah; Penerimaan Pembiayaan;
a.Semula Rp215.896.988.461,00
b.Berkurang Rp (51.704.335.287,23) Jumlah Peneriman setelah perubahan sebesar Rp164.192.653.173,77 (Seratus enam puluh empat milyar dua seratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah).
d.Pengeluaran Pembiayaan;
a.Semula Rp0,00
b.Menjadi Rp16.037.168.529,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan APBD sebesar Rp16.037.168.529,00 (Enam belas milyar tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)
e.Pembiayaan Netto;
a.Semula Rp215.896.988.461,00
b.Berkurang Rp(67.741.503.816,23) Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan APBD sebesar Rp148.155.484.644,77 (seratus empat puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat ribu koma tujuh puluh tujuh rupiah).
f.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah Perubahan APBD tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan Rp1.648.597.165.175,23 (Satu triliun enam ratus empat puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

(1)Pendapatan Asli Daerah (PAD);
1. a.Semula Rp152.650.448.097,00
2. b.Berkurang Rp(32.433.932.074,77) Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Perubahan sebesar Rp120.216.516.022,23 (seratus dua puluh milyar dua ratus enam belas juta lima ratus enam belas ribu dua puluh koma dua puluh tiga rupiah).
(2)Pendapatan Transfer;
1. a.Semula Rp1.324.884.324.000,00
2. b.Berkurang Rp (38.299.860.058) Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan sebesar Rp1.286.584.463.942,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
1. a.Semula Rp22.084 904.902,00
2. b.Bertambah Rp219.711.280.309,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan sebesar Rp241.796.185.211,00 (Dua ratus empat puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari atas :

(1)Pajak Daerah;
1. a.Semula Rp80.226.010.067,00
2. b.Berkurang Rp(34.027.372.545,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan sebesar Rp46.198.637.522,00 (empat puluh enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
(2)Retribusi Daerah;
1. a.Semula Rp7.634.646.985,00
2. b.Bertambah Rp1.590.448.700,000 Jumlah Retribusi setelah Perubahan Rp9.225.095.685,00 (Sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
(3)Hasil Pengolahan Kekayaan Yang Dipisahkan;
1. a.Semula Rp13.500.000.000,00
2. b.Berkurang Rp 8.978.681.008,00 Jumlah Hasil Pengolahan Kekayaan Yang di Pisahkan setelah Perubahan sebesar Rp4.521.318.992,00 (empat milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
(4)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
1. a.Semula Rp51.289.791.045,00
2. b.Bertambah Rp 8.981.672.778,23 Jumlah pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp60.271.463.823,23 (enam puluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

(1)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
1. a.Semula Rp1.324.884.324.000,00
2. b.Berkurang Rp (96.199.327.260,00) Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan sebesar Rp1.288.684.996.740,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
(2)Pendapatan Transfer antar Daerah;
1. a.Semula Rp0,00
2. b.Bertambah/Berkurang Rp57.899.467.202,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan sebesar Rp57.899.467.202,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas Pendapatan :

(1)Pendapatan Hibah;
1. a.Semula Rp12.577.505.043,00
2. b.Bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan sebesar Rp12.577.505.043,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah).
(2)Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
1. a.Semula Rp 9.507.399.859,00
2. b.Bertambah Rp219.711.280.309,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan sebesar Rp229.218.680.168,00 (dua ratus dua sembilan milyar dua ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang terdiri atas :

(1)Belanja Pegawai;
1. a.Semula Rp494.654.051.086,22
2. b.Bertambah Rp 54.934.352.289.19 Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan Rp549.588.376.375,41 (Lima ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu koma empat puluh satu rupiah).
(2)Belanja Barang dan Jasa;
1. a.Semula Rp459.715.942.783,28
2. b.Bertambah Rp (8.770.325.077,81) Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp468.486.267.861,09 (Empat ratus enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu koma nol sembilan rupiah).
(3)Belanja Subsidi;
1. a.Semula Rp5.000.000.000,00
2. b.Berkurang Rp2.475.000.000,00 belanja Subsidi setelah perubahan sebesar Rp. 2.525.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
(4)Belanja Hibah;
1. a.Semula Rp31.028.621.500,00
2. b.Bertambah Rp11.203.454.500,00 Jumlah belanja Hibah setelah perubahan sebesar Rp42.323.076.000,00 (Empat puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh enam ribu rupiah).
(5)Belanja Bantuan Sosial;
1. a.Semula Rp20.617.500.000,00
2. b.Berkurang Rp 8.365.500.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp.12.252.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari :

(1)Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
1. a.Semula Rp37.733.727.237,50
2. b.Berkurang Rp17.019.904.921,00 Jumlah belanja Modal Peralatan Dan Mesin setelah perubahan sebesar Rp54.753.632.158,50 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah).
(2)Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
1. a.Semula Rp164.916.608.941,00
2. b.Bertambah Rp11.950.419.760,00 Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan sebesar Rp176.867.028.701,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah).
(3)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
1. a.Semula Rp298.266.005.143,00
2. b.Berkurang Rp (7.880.094.188,00) Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Sebesar Rp290.385.910.955,00 (Dua ratus sembilan puluh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
(4)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
1. a.Semula Rp 0,00
2. b.Bertambah Rp221.329.000,00 Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan sebesar Rp221.329.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(5)Belanja Modal Aset Lainnya;
1. a.Semula Rp2.610.000.000,00
2. b.Bertambah Rp 479.195.000,00 Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan sebesar Rp3.089.195.000,00 (Tiga milyar delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebagai berikut :

a.Semula Rp15.000.000.000,00
b.Berkurang Rp(4.622.375.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan sebesar Rp10.377.625.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…