DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Isi peraturan

Pasal 2

Peraturan Daerah KaLrupaten Barito Selatan tentang RIPPAR-KAB Tahun 2{J2*-2*35 menganut asas:

a.IVIanfaat, dalam arti manfuat seluas luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempa-t, manfaat bagi daerah, ffi.aupun secara nasionai; t). Kekelu*rga**, dalan: e.rti hubunga-n ye"rrg !te,rm+*is s.Etara pemeri.ntah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
c.Adii da:i rnerata, dalam a:'ii setiap -warga r::en:punyai hak yang sa{na 9. d. ! untilk mend-apat p.rlakuan ].ang salna {nondiskriminatifl dalam mengembangkan usaha di bidang keparir.visataam, memanfaatkan pelualg kerja atair melakukan kegiatal wisata; kepentinga:r maryarakat luas ticlak dikorba:rkan ei_e.mi kepentingan wisa_tawaE atau kepentingan sekeiompok pengusaha; Keseimlrangan, dalam arti a-ntai'a day-a dukung dan daya tamping, aatara permintaan dan pcnawarall ; antara usaha Lresar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi- partisipasi dan ekon+mi; Ken:andirian, dalam arti pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasionai dan bangsa, serta masyarakat Indonesia; Kelestarian, dalam arti bentuk perlindungan, pemanlaatan dan pengembangan pusaka alam dan buclaya; Partisipasi, daiem afii membuka peluang selnas-luasnya bagi keiku tsertaan masyarakat; Berkelanjutan, dalarn arti ranggungiawab kepada generasi masa kini dan yang akan data4g; Demokratis, dalam arti mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan; Kesetaraan, daiam arti antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan; dan Kesatuan, dalam arti trangkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan Bangsa Indolre'sia serta integritas para pelaku : wisatawan, pengusalra, masyarakat, d"an pemerintah puiat serta pemerintah daerah dalam penlrelenggaraan panr.visata. (?i Kedud*k*n RIPPAR-KAE fahu* g*t*-t*SS :
a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah srrta kebijakan p*mbangr:najt yang berlaku;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang trarir*risata tiar: Reneana strategis peraegkat Daerah yaft= membidangi uru san kepariwis ataan;
c.sebagai dasar pereilcai?aar?, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepaiiwisataan kabupaten; dan
d.RIPPAR-KAB menjadi pedoman kepal'iu.isataarr kabupaten. bagi pembangunan

(3)Peiaksanaan RIPPAR-KAB diselenggarakan secara terpadu oleh Peraerir:tah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. B*gt*e Ketiga Ruang Lingkup D"-^^1 ,{ r d-sdll -t Kedudukan

Pasal 3

i1i Dcngan P*raturan Daera,h.ini ditetapkan RIpPAR-KAB Tahun 2020_ 203s. e. f 1. (, t]- }t I t- j. l- N Ruang lingkup peratural Daerah tentang RIPPAR-KAB Tahun ?020-2035 rneliputi:

a.asa_s? kedudukan: ruang k*_Lru_paten; iingkup arah pembangunan kepariwisataan b. d. e. f. o b. II. visi, misi, tujual, sasa-ran, kebijakan dan strategi penyusunan kepariwisataan kabupaten tahun ZOZ*-ZO SS ; kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata kabupaien ; ren cana pembangunan perwilayahan pariwi sata; pc'rlgralIr dan indikasi pr*gra:n prmbzurgunzur par-i:a.isata; peran serta masyarakat; pengawasan dan pengendalian; dan Pernbiayaan.

(1)Bagt*r Iieernpat Arah Fembangunan Kepariwisataan Kabupaten Fasal 5 Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:
1. a.destinasi pariwisata;
2. b.industri pariwisata; :
3. c.pernasaran pariwisata;'dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan. Pernbangu*ail kepa-ris;isata*::',ts=abupe_f-en sehegairnana direa_ksuct pa*a ayat { 1 i dilaksanakan berda*arkan nipfAR_ KAB-. RIPPAR-liAB sebagaimana riimaksud pada ayat {zJdipergunakan dalain jangka waktu 1s {lima betas) tahun- dan Lekr:rang-p*rangnya sekali dalam 5 (limai tahun da-pat ditrnjau kerntrali. Pelaksanaaa RIP^PAR-KAB se bqgairn** dimaksud pada ayat (2t rlilakukan dalam 3 (figa) tahap sebagai Lrerikut:
5. a.Tahap i, Tahun 2OZA-ZAZS-,
6. b.Tahap II, Tahun 2A26-20}0; dan
7. c.Tahap ItI, Tahua 2*31-Z*3S. {5i Tahapan Pelaksanan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (S} sebagaimana tercantum daiam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peratr:rari Daerah ini.

BAB III

VISI. MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATtrGI PEMBANGUNAN KEtrARIWISATAAN KABUPATEN ?AE]UN 2O2O-2035

Pasal 6

U?i Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten se bagarraana dimaksud daiam Pasai 5 ayat (3) huruf a ada-lalr"Terwujudnya ea;ito Selatan Sebagai Daerah Tujuan wisata Daerah Aliran Sungai Barito yang uNGGaL, BERKUALITAS, dan BERKELAI$JUTAN" i.j: t4J trl {4} a" UNGGUL: Membangun citra destinasi pariwisata kabupaten. b" BtrRKUALITAS: Mertujudka:r destinasi pari.*visata ka}:upaten bertaral nasional; dan

c.BERKELANJUTAN: Mencapai keseimbangan ekonorni sosial lingkr-r ngaa raelah:i pemba-ngunan de stina-si pariwisata katrupaten.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN Bagran Kesatu Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kahupaten sehagaimana- dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tiuruf e meliputi: Bagia* Ketiga Tujuarr Tujuan Pembalgunan Kepariwisataax Kabupaten sebagaimana dimaksud dal*m Pasal 5 a;'at {3! huruf e me}iputi:,

a.memberikan arahan ' kegrata* , pembangunan kepariwrsataan di kabupaten, sehingga tercapai sektor pariwisata yang Unggul, Berkuaiitas, dan Berkelanjutan; dan
h.menunjarig ekcnoitti Uerairyat .lntsrr:Elja$g k*lestaris:t kearifzut l+ka1 rnasyarakat, peningkatan pe*dapa,tan .asli daerah. ,a..i j l , ,,, Pasal 9 '1 Sasaran Pembangunan Kep,ariwisataaa Kabupaten sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 ayat i3) huruf d adaiah,:. , .', ' ,, '
a.pariwisata yang aksesibrel;
b.daya iarik wisata berkualitas;
c.promosi pariwisata seca-ra masif;
d.citra kepariwisataan kabupaten yang kuat; e . destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
f.kelembagaan yang aktif dan berkuaslitas; dan
g.pendapaian daerah dari sekt*r pa:"iwisata yang terukur. a. b. penguatan basis data pariwisata; dan pemenuhan kriteria-kriteria destinasi pariwisata berkelanj utan. Eagran Kedua Strategi pembangunan Destinasi pariwisata Pasal 1 1 Strategi Pembangunan Destinasi pariwisata sebagai62na dimaksud dalam Fasa} tO huruf a meliputi:
a.perekaman data wisatawan;
b.penyediaan saranafeedbackwisata ; dan
c.inventarisasi aset wisata. strategi Pembangrr-na:r Destinasi Fariwisata sebaga:.mana dimaksud dalam Pasal 10 huruf lr meliputi: ? pemenuhan ketersediaan rencana atau,k4jian pendukung wisata;
b.pengerr-rbangan euent:wisata baru; dan
c.pembangunan pusat informasi wisata. ,Pasal .1'8" Strategi Pen:ba:rgu&aa industri Pariwisata sebag*Jraa:ra direaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
a.peningkatan dan penyediaan fasilitas wisata yang berkualitas; dan
b.peningkatan dan penyediaan akomodasi wisata yang berkualitas. Strategi Pembangunan k:dustri Par=irn'isata sebagaimana dir*aksud dalam Pasal 12 huruf tr meliputi: a' peningkatan dan penyediaan infrastruktur wisata berkualitas; dan
b.peningkatan dan peayediaan traasportasi wisata berkualitas.

(1)t2\ '' ...' ,Bagian Ketiga ,,i. Kebijakan Pembangunan Industri pariwisata ...,.-. . ' ,,'",-,. ' ', .., ,,, - Ir" ' ' . Sebijakan pemtlangunan'' indqstri pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)huruflt,meliputi: r --
1. a.peningkatan dan pen3rdia fasiutas dai-: akcmoriasi wisatai dan b' peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan transportasiwisata. l . ,, : .., Bagran Keempat Strategi pembansunan indu,sitri Pariwisata {1}
(2)I Bagia:: Keena:n Strategi Pernbangunan pemasaran pariwisata

Pasal 17

Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

a.peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan objek wisata; dan
b.peningkatan jejaring inforrnasi antar sta.kehalder wisata.

BAB V

REN CANA PEN G EMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA Bagran Kesatu Rencana Perwilayahan pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembanguaan Pemasatan Pariwisata sebagaimana Cimaksud, Calarn Pasal 14 meiiputi:

a.penyusunan d.asar hukum penggunaan slogan kepariwisataan; b' penggunaari slogan kepariwisata*"di beibagai-media dan kegiatan pemerintah; dan
c.pemanfaatan semua media promosi secara berkesinambungan. , ,.,:t ,. ,. F ebijakan pembangunarl keierni:agarn pu-.i*isata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat fii uf'a.aaa;a*r o*ingkatan peran serta masyarakat dan jaringan informasi wisata. Bagran Kedelapan Strategi Pembangunan' Xeiernbagaan pariwisata LS Fasal 18 Rencana perwilayahan pariwisata kabupaten meliputi:
a.struktur perwiiayahan DpK; Lr. KPPK;
c.KSPK; dan
d.daya tarik pariwisata. {1}

(2)
(4){5} T?) tuj Bagta* Kedua struktur perwilayahan Destinasi pariwisata Pasad 19 Struktur Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a ada-lah penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata. Pusat pelayanan primer pariwisata adaiak rxrilayah y#g ditetapkan sebagai pusat pelayanan industri pariwisata untuk ieluruh wilayah kabupaten. Pu sat peiayanan, sgkg.1{er . pagiwisata adalah,,r.vila.yah yang ditetapkan sebagai pusatr'"pelay an', -induntrri, ..paiiw.isata ,*rrt,r't -- Jrb wiiayah kabupaten. Pusat peiayanan primer dan sekunder ditetapkan dengan batas administrasi Kecamatan. Tl€at pelayaaan primer kahiupaten adalah pada Kecar:ratal Dusun selatan, sedangkan ,,pusat pslayal,?,an seku,nder adalah di wilayah kabupaten.

Pasal 20

KPPK sebagaimana difiaksp{,,.da14g1,..F.qsd 1g hurul b adalah satu satuan kawasan yang tercliri atas beberapa daya Tarik wisata yang rnemitiki kedekatan ]okasi dan atau kesarrrlan atraksi. KSPK sebagaimana dimaksud datam pasat ig huruf c adalah beberapa daya tarik wisata yang membentuk satu kesatuan kawasan wisata di daiam suatu KPPK yang memiiiki nilai strategis dari aspek pertumbuhan ekonomi, sosid darr budaya, pemberd ayaa:r_ surnberd,aya alam, daya dukung lingkungan hidup" KPPK meliputi:

a.KPP Buntok dengan pusat Kpp pada perkotaan Buntok di Kecamatae Dusurr Selatan;
b.KPP Bintang Awai dengan pusat Kpp pada Desa patas 1; dan
c.KPP Bamaja dengan pusat Kpp pada Desa Batampang, Kelurahan trangkuang, dan Kelurahan Rar:tau Kuja:rg. KSP Dusun selatan adalah KSp sangs, y""s meliputi daya tarik wisata: ?. Dalau Sanggu-Malawen-Sababillah dan sekitamya;
b.Habitat Anggrek Hutan di Desa sanggu dan sekitarnya; dan c" Pengembangan okrjek wisata rainnya yang dikembangkan pada KSP Sanggu.

(1)(2j {3i {4} 11 {1} {2} Niiai strategi s pengembangan parie.isata seb*gairna:r a dirnaksud pada ayat (1) mencakup pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sosial dal budaya, kelestarian sumber daya alam dal da3ra dukung lingkungan hidup. KSPK adalah Kawasan Danau sanggu Malawen - sababilah di Keca-rnatan Dusun Selatan.
(3)

Pasal 22

(lJ Daya Tarik Wisata KPP Buntok meliputi:

1.Danau sanggu di Des_a Sanggu, Kecamatan Dusun selatan;
2.D*nau Malararer -di *e,sa'Sang*+ Kecar*atan Dusr-rn Seiatan;
3.Danau sababilah di Desa sababilah, Kecamatan Dusun
4.Danau sadar', ,di D*sa. Daaau sadar, Kecamatan Dusun
5.Danau Ganting di Deq.G.g1.tg+ 'Keeamatan Dusun Selatan.
1.?ugu Gerakan M-qqdau=Telawang Pancasila sakti di Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara;
2.Makam Christian Simbar di Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan; 3- Kampung Terapung. .Eartt.baiei,,,,,gf Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan; dan
4.Festivatr WARA di Desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan.

c.Daya Tarik Wisata Buatal meliputi:
1. 1.Pemandian Air Habang;
2. 2.Pernandi.an Rawa Wendu {Rawen}; dan
3. 3.Betang Nansarunai. {2} Daya ?arik Wisata KPP Bintang Araai meliputi:
a.Daya Tarik Wisata Alam yaitu:
1. 1.Air Terjun Senangu di Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Eintang Awai;
2. 2.Gua Liang Lempang di Bintang Awai; dan
3. 3.Gua Liang Santangan di Bintang Awai;
b.Daya Tsrik wisata Budaya yaitu Kawasan Adat dan sarkeifagus suku Barvo di Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai. Selatan; Desa PaJurejo, Kecamatan Gunung Desa Sei Paken, Kecamatan Gunung {3} lV Daya Tarik Wisata KPP Barnaja meiiputi:
a.Daya Tarik Wisata Alam yaitu:
1. 1.Kawasan Ekosistem Air Hitam Keeamatac Dusrr_n Hitir;
2. 2.Danau Bahalang di Keiurahan (KEAHI di Desa Batampang, Bangkuang, Kecamatan Karau Kua-la; dan
3. 3.Kawasan Kertlau Rawa di Desa ?ampulang, Kecamatan Jenamas.

Pasal 23

Tindak lanjut rencana pembangunan perwilayahan pariwisata da,lam bentuk rencara yang lebih detail dimuat rialam bentuk master plan Kawasan danlatau detail engineering design (DtrD) yang dilengkapi Analisis Mengenai Dasrpak Lingkungan TAMDAL) dan/atau upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup {Uru-UpL}. /i r iU l)\ ' -,., il, .,BAB* , ', PROGRAM DAI{ INDiKASI PRCGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 24

Program pembangunan ptidwisata kabupaten meliputi pragram pembaagunan destinasi, .::industri, pemasarq.n, dan kelemLragaan pariwisata. Indikasi program memuat progranx pembangunari pariwisata kabupaten, dilaksanakan''s'elsu,&+,,.'dengan .Rencana pembangunan Jangka Fa*jang Daelqfr, Rencana- Pembangufi&-n Ja::gka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan;: ,. ' .. Daiam pelaksanaan iadikasj Frogram pembangunan keparivrisataan kabupaten sebagaimana' dimaksud pada ayat (i), perangkat Daerah yang mernbidangi urusan kepariwisataan sebagai penaflggung jawab didukung oleh instansi terkait dan dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat. ft"cgram pembangunaa kepariwisataan katlupaten sebagaimana dimaksud paca ayat {1i dan Indikasi prcgram sebagaimana dimaksud pada airat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. /?l {4} {1) t2) BAE ViiI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasel 25 Perubahan dan/atau bertambah KSPK dan KPPK dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara proporsional. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat {11 termasuk di dalamnya orang perorangan maupun organisasi kemasyarakatan clapat berperan dalam pembangunafi kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daeratr.

(2)Prcgrar:e pembangunan keparireicataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimqrla,.tercantum daiarl Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan.dari peraiuran Daerah inj.
(3)Kerjasarna sebagaimana dirnaksud pada ayat (l),serta pada pasal 25 ayat {3) mengacu pada Peraturan perundangan-undangan. ,ta) Pemarrgku kepentirrgan sebagairnana dimaksuc pada ayat i1) krerasal dari elernen masyarakat, antara,,:Iain akademisi, pengusaha di bidang kepariwi sataan, badarl'u Sah a, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. '''-.-. it,@1 'Z?'',';, ': ' Pengendalian petaku*o"*o *pfeg Kee diselerrggarakan melalui kegiata-r: (U Pengawasa* sebagaimana A.irnaUsud dalam Pasal 27, diseienggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauarl dan evaluasi. (2j Penertiban sebagaiman-a ,dimaksud Pasal 27, diselenggarakan dalam be*tuk pengenaan sanksi sesuai deagal Peratura:r Ferundalg- undangan. L3 {31 Peran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dilakukan melaiui ker.jasama, pemberian usu1, pertimbafigart, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah yang disampaikan secara tertulis atau dengan cara menyarnpaikan aspirasi kepada Eupati ntelalui Ferangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN traeal 26 t1) Pelaksanaan RIPPAR-KAB berbentuk program pembangunan kepariwisataal diseienggarakal oieh pemerintah daerah dan ddam melaksanakan program pembangunan kepariwisataan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

Pasal 29

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilaksa-nakan oleh Perangkat DaeraJ: yang men:bidangi urusan kepariwisataan kabupaten. RAIf, \T PEMBIAYAAN Pasatr 3O Anggaran pelaksanaan RIPPAR-KAB bersumber dari :

a.Anggaran Fendapatan dan Betarja Daerah; dan/atau
b.Sumber Dana larnnya yang sah dan tidak mengikat. 14 KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3 I Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, semua peraturan perundang- yTia:t-sa1 )-ang berk*itan dengan bidang kepariwisataan ai"yatar.an ma.sih tetap berlaku sepanjang betum diganti* oin ttaat LrertenLngan dengan lietentuan Peraturan llaerah ini_ Agar" setiap orang mengetahuin-''r=a,, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan pener*patq4n1'a dalam t embaraa *aerJh Katrupaten Barit* Selatan. Ditetapkan di Bant* Seiatan SELATAN, I SAMSUNI Diuitdangkan di pada tangga-t 2? Buntt>k B estg*4q€,ti-r LtrMBAR{N DAtrR,{H KABUPATEN BARITO SELATAN ?AHUN 2*20 NOI\{OR . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, FROWI{SI ;i4LIIUAI{?AN TE},IGAI-I. :' '..1, I 202O- (awx $=-j ffi gXEq TARIS DAERAH B,&RI?O SELATAN, 15 PE!.g-'ELASA$ ATAS FEH&'SE}REK E}*EH.AH K*EE}FE?EH E&ET?* SEE &?EH }SOMOR TAHTIIT 2O2A TENTAI{G REHC&!5A EHE}ETK PEffits&E*EFEEEH KEFEREETES&EE&ffi HAEETF*EEEE I{ABT'PA?EBT BARTTC SETATAH TAHBT{ 2O2G-2CI35 t tT*rtrrr lr ljlfLlJltl Pemtrartgunan kepariwisataan diatur datam Undang-Undang Nomor 10 TahUq 20S9r tentang Kepariwisataan, salah satu fokus pengembangan adalah,' tentang,prmbentukan. trerda Rencana Induk PemLrangunan Kepariwisataa-n Kabu patep,. Peraturan Daerah,. "tentang ' Renca&a induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, merupakan peeiaman untuk melaksanakan pembangunan di bidang kepariwisata.q.l, sebagai dasar pengembaflgan dan penggalian paten$l, Fariwisata di Kabupatrn Barita Selatan baik daiam Kawasan Strategis Parffsatd*-aupun "Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten. Penyelenggaraafi.-,:-.'Per*b.a*guftqn Kepar.iwisataan kabupaten berpedoman pada un.dang:.u da+g. omor 23 Tahun za74 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah ciubah beberapa kali terakhir dengan undang-und.ang Nomor I Tahun 201s tentang Ferubahan Kedua Atss.E lide:ng-ur:*er:g . N*e_:+r'23 Tatrun g* I 4 tentang Pemerintahan Daerah;',r.., 1 yarlg :', 'mana-',.'' urafl dimaksud secara kewenangan memberi '".kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan seluas - luasnya. Kaitannya dengan hal di ata-s, Kabupaten Barito selatan merupakan ka'*rasan strategis pariwisata yang mempunyai poteasi sumber daya alam dan merupakan daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan dalam ffiaupun luar negeri untuk menjaCi saJafl satu daerah tujual wisata, diharapkan adanya peran serta pengusaha pariwisata agar industri dan usaha pariwisata di Barito Selatan dapat meningkat, karena berdasarkar: Lladang-Ur:dang Pememtahan Da*rah tersebut, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, prngrndalian dan pengawasan terhadap usaha pariwisata melalui pemberian izin. Sejak ditetapkara*ya Undang - Und*ng N*mor 10 Tahu:t 2**g tentang Kepariwisataa:r, ruang gerak pemerintah daerah sesungguhnya telah sedemikian luas karena tidak terfokus pada izin usaha sqja narnun juga terkandung ha& dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerati, pembangunan keperiwisataan yarlg k*rnpi'ehensif dan bei'k*laniutan, kaoi dinasi iintas 16 sektor, pfngaturan kanryasal strategis, pernberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisatq asoeiasi kepariwisat&an, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekery'a pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia, sehingga Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah sejatinya merupakan penguatan kewenangan daerah di bidang kepariwisataan kabupaten, di samping adanya Undang- Undang tentang Kepariwisataan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten merupakan upaya n3.ata pemerintah daerah untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Barito Seiatan bagi penyelenggara kepariwisataan den sehagai sumher infarmasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalarn pelaksanaan Perda ini" II. PASAL trEffiI PASAI"

BAB XII

KETEHTUAT,I PENUTUP Fasal 3? Fersrturan Daerah ini m-tii# i:erlaku pada ta:rgga} diunrt*ngkan.

Pasal 1

Cukup je1as.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…