DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. penetapan Cadangan Pangan; b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan; c. penanggulangan Krisis Pangan; d. sistem informasi Cadangan Pangan; e. peran serta masyarakat; dan f. pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
(3)Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .
(4)Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa~ 6 ayat (2) disesuaikan dengan: ~ - ,-.. .,.
1. a.kebutuhan konsumsi masyara:kat; d~ y ...
2. b.potensi sumber dayJ '.Pa1i gan qaerah. • '~·_
(2)Penetapan jenis dan ·umlah ,. - ...ucau...-'oan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaks~ dal 8 sal a: at (2) de ngan mempertimbangkan : ' ..,a. produksi bahan f~gan ,
1. b.kebutuhan unh1kw an---•-T::C= ;Q'-\'~.11'.,.-.μaan -d'arurat · -, " 10':: ~' • \ '
2. c.kerawanan Pangan· · an
3. d.ketentuan peraturKi pe i s~ ,:. t~l.7 I .... --:_, Penetapan je nis d am j~~ ~ "-G_acl9!1g~ '" P~ gan/' Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud alam £ a~7 ;-- disJ s tlaikan engan:
4. a.pola konsumsi pangan masyaraka ; ~ ---...:...-
5. b.kearifan lokal yang hiduR_ a~ rkem ape ~i' .masyarakat;
6. c.potensi penyusutan jumlah -dtlltp~~ari"i:nutu cadangan pangan;
7. d.tingkat konsumsi pangan masyarakat; dan
8. e.jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh :

a.Pemerintah Daerah;
b.Pemerintah Desa; dan
c.masyarakat. 7

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:

a.pengadaan;
b.pengelolaan; dan
c.penyaluran dan pelepasan.

Pasal 11

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri.
(2)Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud i?ada arat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan harga pembeliap y~g ditetapkan h~ 'Pemerintah.
(3)Dalam hal Pemerin h~a pembelian sebagaimana dimaksud pada a oduksi dalam negeri dengan mengutamakan pro ..~...,,..,,.~ s afiakan sesuai dengan harga pembelian yang <lit ~
(4)Dalam hal Gube harga pembelian sebagaimana oduksi dalam negeri dengan mengutamakan pro - -;--i-,,-:r , ...- sanakan sesuai dengan harga ,,,..,,. f pembelian yang <lite _.~ ,. ~ •,
(5)Ketentuan lebih Ian d Ga<;Iangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dal ~~ paefr .,, ',t W1il2 gelo~ ~UNiuNi/ru1~~~, 7 Pasaf"12
(1)Dinas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antardaerah, dan antarwaktu .
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan maupun tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perawatan Cadangan Pangan tersebut. 8
(5)Dalam hal badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan/ Gabungan Kelompok Tani atau koperasi yang bergerak/ menjalankan usaha di bidang Pangan.

Pasal 13

(1)Dinas menJaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
(2)Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kerja sama dalam pengelolaan -Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal !,2 ayaJ,., (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat memiliki : ~ , , ,.. ' ~ 1 a . gudang penyimpanan s'e s wii de dfu-,\j.- b k · ·l 1 J , p . emampuan manaJe c1.1 n gap angan;

c.standar pengaman · terpe11uhi; dan d . kemampuan dan \ \. f usian~ (Iv\.,. Ji tj.[.,,.

(1)Kerja sama pengelolaan a · eyintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal.l a~-arkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerin kait-. ·
(2)Perjanjian Kerja aksud J ada ayat ( 1) minimal memuat: .. ~
1. a.jenis, kualitas, j ~·· ~~ · ggunaan Cadangan Pangan Pemerin tah Daer ~-------.....-c .. '
2. b.harga dan mekanis -a ta_; pengadaan atau penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
3. c.jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama;
4. d.mekanisme penitipan dan/ atau penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
5. e.ketentuan dalam hal terjadi perubahan harga; dan
6. f.jaminan ketersediaan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 ayat

(2)diatur dalam Peraturan Bupati. 9

Pasal 17

( 1) Dinas menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi:

a.kekurangan Pangan;
b.gejolak harga Pangan;
c.bencana alam;
d.bencana sosial; dan/ atau e . keadaan darurat .

(2)Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait diantaranya P~ gkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Daerah bidang Sosial dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Daerah bidang penan~langan bencana.
(3)Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan ~ebagaimka diniaksud pada ayat (1) huruf b \ r t dilaksanakan oleh Dinas 1,rdasar , rekomeodasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait atas ti'5:';1,...- tim · inflasi -Daerah. ' ..,.,,., ..., Selain untuk menan · ~~ angah, gejolak harga Pangan, ke~cla an darurat sebagaimana ' Cadapgan Pangan Pemerintah bencana alam, benc dimaksud dalam Pasal ay Daerah dapat dimanfaatk~ ~ a . pemberian bantu araka ri skin dan/atau yang mengalami rawan u ...
1. b.pemberian bantu merintah ~daerah lain . ~4 t TUNGiUl\J~
(1)Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c, dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran dan/atau hibah .
(2)Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.masa kadaluarsa; b . perrnasalahan darurat lain pada saat penyimpanan ; dan/atau
2. c.usul dari Dinas.
(3)Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya. 10

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati .

Pasal 21

(1)Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
(2)Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerififali Desa.
(3)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimban.~kap: ---:- - ~ a . produksi Pangan P ~dJ{Tertentu di wila'y~ ~esa; b . kebutuhan untuk 1~nan w.a~~~eadaan darurat; dan
1. c.kerawanan Pang3!\ · "'wil · q.e ,.,
(4)Penetapan jenis dan j ~ g ok '/ tert.rntu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah ~e seoagii1ro s1i1ci7=> ada ayat (3) disesuaikan dengan: ~ / ~~-~) I )· ~ ~
1. a.kebutuhan konsnrnsi m EU' ·_ a e · d~ -: ~~ •l b . potensi sumber daya, des . •~-.!'~ ..,,. ; \~ ~ Pa-.-- &.) ~ ~~ ~ A
(1)Pemerintah desa ~ k ni"."· dakl;,,jll -~ ~"tta(an Cadangan Pangan Pemenntah Desa. seo~atman~ !]:1aks~ dalam Pasal 21 dengan menyelenggarakan. -r.·~ ~,,
1. a.pengadaan Cadangan ~'g - - · Yi-Wtfil-1 Desa;
2. b.pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
3. c.penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
(2)Dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
(3)Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa . 11

Pasal 23

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat.
(2)Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubemur.
(4)Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan-produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati. :»<., ( 1) Masyarakat berh an.i eao.angan Pangan.
(2)Cadangan Pan lenggru:-alfiin ole~ m " yarakat sebagaimana dimaksud pada a · a s.
1. a.Cadangan Pang ah tah -
2. b.Cadangan Pangan 1 Otpl:lrlitas ,,
3. c.Cadangan Pangan di ped~~ :r~ NG i:_ /

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…