DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dinamika Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 •tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820};
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangar1 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 2
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN Menetapkan dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehinga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3
(2)Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e . menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
5. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
6. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
7. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D dan Pasal 3E, sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIIIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 3A

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sISa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 3B

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat. 4
(4)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 3C

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/ atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 3D

(1)Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pers1apan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; 5 d . pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
4. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
5. f.penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. d.pelaporan basil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
  1. 1.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; J. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
9. k.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. 6
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3E

(1)BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada tuhan yang maha esa; 7
3. c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. g.Dihapus.
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. k.berbadan sehat;
  1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2)Selain memenuhi persyaratan wajib sebagaimana ayat (1) calon kepala desa juga memenuhi syarat lainnya :
1. a.membuat permohonan menjadi Calon Kepala Desa;
2. b.membuat dan melampirkan visi dan misi calon kepala desa;
3. c.kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa melampirkan laporan akhir masa jabatan;
4. d.melampirkan Izasah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. e.surat pernyataan tidak menjalani hukuman Pidana Penjara;
6. f.surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum atau Puskesmas;
7. g.pas photo terbaru ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 4 lembar;
8. h.surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan 8
  1. 1.surat pernyataan bersedia berdomisili di desa selama menjabat sebagai Kepala Desa.
  2. 4.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
1. a.pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
2. b.tingkat pendidikan;
3. c.usia; dan
4. d.persyaratan lain.
(2)Persyaratan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah:
1. a.Tes tertulis;
2. b.Wawancara; dan
3. c.Kemampuan teknis administrasi
  1. 5.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
1. a.surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
2. b.tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak seg1 empat yang memuat satu calon; atau
3. c.tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
4. d.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
5. e.tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
(2)Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:
1. a.surat suara tidak ditandatangani oleh ketua panitia; dan
2. b.terdapat lebih dari 1 (satu) tanda coblos di luar dan di dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; 9
3. c.terdapat tanda coblos pada lebih dari 1 (satu) calon;
4. d.tidak terdapat tanda coblos pada surat suara; atau
5. e.menggunakan alat coblos lain selain yang disediakan oleh panitia.
  1. 6.Ketentuan Pasal 38 ayat (8) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
(2)Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), panitia pemilihan menghitung:
1. a.jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. b.jumlah pemilih dari TPS lain;
3. c.jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
4. d.jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(3)Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
(4)Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
(5)Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
(6)Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(7)Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(8)Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan kotak suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
(9)BPD menyerahkan kelengkapan sebagaimana ayat (8) paling lambat 1 (satu) kali 24 jam ke Panitia Kabupaten.

7.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…