Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan L,embaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6) diubah
Memuat teks peraturan…
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling banyak dalam 3 (tiga) gelombang dalam waktu 6 (enam) tahun, dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. (21 Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
(1) Penentuan ketiga gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (21 untuk periode tahun 2Afi - 2A21, didasarkan pada pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 sebagai berikut : a. Desa-desa yang Kepala Desanya berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2Ol7 pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya termasuk dalam gelombang pertama; b. Desa-desa yarrrg Kepala Desanya berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2Ol9 pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya termasuk dalam gelombang kedua; c. Desa-desa yang Kepala Desanya berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2A2l pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya termasuk dalam gelombang ketrga; (21 Untuk Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten. (3) Pemilihan Kepala Desa periode 6 (enam) tahun selanjutnya menyesuaikan dengan interval gelombang. (41 Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagr Kepala Desa yang pemilihannya dipercepat sebelum habis masa jabatan, gaji tetap dibayar sampai habis masa jabatan Kepala Desa definitif. 4. Ketentuan BAB VII Pasal 15 ayat (t) huruf h dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
(1) Setiap Calon Wajib memenuhi persyaratan : a. \Marga Negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederqfad; f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; g. mendaftarkan diri dan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; h. dihapus. i. berkelakuan baik; j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Iima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m. berbadan sehat; n. tidak sedang terganggu jiural ingatannya; dan o. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. l,2l Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berlaku bagi setiap penduduk desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa baik di wilayah Kabupaten Barito Timur maupun di luar Kabupaten Barito Timur; (3) Persyaratan lainnya yang dipandang perlu, yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
(1) Panitia Pemilihan mengumumkan secara terEulis pendaftaran Bakal Calon yang disertai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 paling lambat 2O (dua puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; {21 Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di tempat strategis di seluruh Rukun Tetangga (RT); (3) Pendaftaran Bakal Calon selambat-lambatnya dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak terbenfuknya Panitia Pemilihan; (41 Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak ta.nggal pembukaan pendaftaran ; (5) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan pada jam O9.OO sampai dengan 16.00 tMB; 6. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
(1) Penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15, mendaftarkan diri secara langsung kepada Panitia Pemilihan dengan cara: a. mengisi blangko pendaftaran; b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d yang bermaterai cukup; c. menyerahkan photo copy iazahl STTB/ Sertifikat Kejar Paket terakhir yang telah disahkan oleh lembqgal pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) lembar; d. menyerahkan photo copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku yang telah disahkan oleh lembaga/ pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) lembar; e. menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 3 lembar; f. menandatangani Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (U huruf k yang bermateri cukup; g. mena.ndatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan ierbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga o.* *l.qd!* yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun lebih aisefoai g.lq"" o.*v*t".n bahwa yang bersangkutan bukln sebagai peiaku t :"ii"tar- rri"* berulang-ulang, dengan materai cukup; h' menyerahkan surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dai Dokter Rumah sakit Umum Daerah-sebanyakb (tiga} rembar; i' i:ff":i*kan pas photo berwarna ukur 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) j' menyerahkan izin tertulis dari Pejabat pembina Kepegawaian yang berwenang bagr pendaftar yang trcrstatus sebagai PNS/TNI/PoLRI. g Pengumuman sebagaimana dimaksud . dram ayat (t) humf g dilaksanakan paring ramlr q ruet hari ".i"l"rrllngumuman hasilpenjaringan Bakal calon Kepala olsa dan diumr*L' secara terbuka selama S (tiga) hari; (3) Blangko dan rancangan -surat pernyataa:r seb-agaimana d,imaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf ; ;i"t"pkan oleh paniria Pemilihan Kepala Desa sesuai format yang ditentukan dalam peraturan Bupati. 7 ' Ketentuan BAB vII Bagian Ketiga Judur, sehingga judul BAB vII Bagian Ketiga berbunyi sebagai U.ritut , - caron Dari x"p*"Bffifi*ffi*t Desa dan BpD Diantara avat (t) g?1 -"vqt (2),pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat(1a) sehingga pasal 19 berbunyi sebagaib;;k";,
(1) Bagr Perangkat .Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi, cuti terhitung. sgjak u.r*gLtan terdaftar sebagai Bakal calon Kepala Desa "ampai dlngarr ""r"-""i"y" p.rar."araan penetapan calon terpilih. (1a) Permohonan.ijin cuti sebagaimana,iimaksud-pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa atau dan p"ri:"Lit'K"pa1a Desa dengan tembusan kepada camat dan Bpn karena "i"* mencalonkan diri' selambat-lambatnya 3 (tiga) tr"ri ""t"lah ditetapkan sebagai calon oletr panitia pemilihan. (2) T\rgas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yTg ditetapkan dengan Keputusan Kepara Desa atau Keputusan ean;lUat fe"pata DJ;;. Diantara Pasal 19 dan Pasal 2o disisipkan I (satu) pasal, yakni pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 8. 9. 10.
(1) Bagr BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebaiai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksan""o fr"rr.tapan calon terpilih. (21 Permohonan ijin cuti sebagaimana ,limaksud pada ayat (1) disampaikan secara terlulis kepada Bupati melalui Camat de"g"r, temtusan i"p;J; Kepala Desa atau dan Penjabat Kepala Desa karena alasan mencalonkan diri, selambat-lambatnya s 1tlgal irari setelah ditetapkan sebagai calon oleh Panitia pemilihan. (3) T\rgas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Anggota BPD lainnya. (4) Bagr BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, *'.k wajib *-""g""aurkan diri dari keanggotaannya. Ketentuan Pasal 26 ayat (21 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
(1) !a19n dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. (21 Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling lama 3 (tiga) hari. (3) Kampanye sebagaimana dimaksucr pada ayat (r) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta birtanggung jawab. f::",lYi Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga pasar g2 berbunyi sebagai Deru<ut: Pasal 32r (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari. (21 Pada masa tenang, calon dan/atau pelaksana kampanye dilarang melakukan segala bentuk kegiatan Fang berhubung"" a.i.g"" k;p;y. sebagaimana dimaksud dalam pasai ZA. 12' Ketentuan Pasal 42 ayat (a) diubah sehingga pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasa.i 42 (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih. (21 Dalam hat jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dingan TpS lebih dari r (satuj, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TpS dengan 11. jumlah pemilih terbanyak. (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang s€una lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya I (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbanyak. (4) Dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya L (satu) dan calon-calon yang dimaksud bertempat tinggal pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka tata cara penentuan calon terpilih diatur lebih lanjut dengan peraturan BuPati. 13. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal, yalcri Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebelum dilantik meninggal dunia, maka Calon Kepala Desa terpilih suara terbanyak kedua yang akan menggantikannya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Barito Timur. Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 13 Februai 2Ol7 BUPATI BARITO TIMUR, Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 14 Februari 2OL7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR # ESKOP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIM.R TAHUN 2OI7 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 1, 7 I 2Ol7 ; PENJELASAIT ATAS RAIICAITGAN PERATURAIT DAERA}I I(ABUPATEIT BARITO TIMI'R trOMOR 1 TAIIUN 2OI7 TEI{TAT|G PERUB"AEAN ATAS PERATURAN DAERAII I(ABTIPATEIT BARITO TIMT'R I{OIUOR 6 TATTUN 2015 TEIYTANG TATA CARA pEMrLrHAIt, PELAITTIKAN DAN PEMBERTIEITTIAN KEPAL/T DESA I. T'MUM Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (4), Pasal L7 ayat (3), Pasal 19, Pasal 26 ayat (2), pasal J2 ayat (l),dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2O1S Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 20 15 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk mendukung keberlanjutan penyelenggara€Ln pemerintah desa, pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XLI|/2O15, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor €t Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan. Selain itupula Perubahan Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan tentang Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sesuai dengan ketentuan Pera.turan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AA tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AA tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tat:,lun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201-4 tentang Desa. Penyempurnaan Peraturan Daerah ini sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan mengenai Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 30
Membuka PDF…