DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH; PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS; STAF AHLI; KEPEGAWAIAN; PENDANAAN;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Perafuran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur adatah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ra1ryat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Timur;
2.Kabupaten adalah Kabupaten Barito Tirnur;
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur;
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur;
6.Dewan Perwakila:r Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perrvakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Barito Timur;
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur; 1O. Sekretaris Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Pen[akilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur;
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Timur;
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur;
13.Badan Daerah adalah Badal Daerah Kabupaten Barito Timur;
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional daa/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

a.intensitas Urusan Peme,rintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas. Prtsal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD Kab.upaten Barito Timur merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur merupakan Inspektorat Tipe B ;
4. d.Dinas Daerah Kabupaterr Barito Timur, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urllsan pemerintahan bidang Pendidikan ;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan 'Jrnum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakar urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum rlan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan dan Kaqrasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan Lrrusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
  5. 5.Dinas Sosial Tipe B rnenl,elenggarakan urusan pernerintahan bida.ng Sosia"l;
  6. 6.Satuan Polisi Panrong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenrraman, Ke:erliban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub rlrusan ketentraman dan ketertiban Lrmum serta sub urusan kebakaran ;
  7. 7.Dinas Tenaga i(erja aan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  8. 8.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  9. 9.Dinas Komunilcrsi dan Informatika Tipe C menyelenggaralan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 1O. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Ti1rc B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan bida.ng Perindustrian;
  10. 11.Dinas Pemberdayaan I\4asyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan rrrusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  11. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan ?erpadu Satu Pintu Tipe C men5'eienggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman IVIodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. 13.Dinas l,ingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusa-n pemerintahirn bidang Lingkungan Hidup ;
  13. 14.Dinas Kebudavaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan uru.san pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Otah Raga;
  14. 15.Dinas Perpustakiran dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urllsan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  15. 16.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelen ggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kepencludukan dan pencatatan Sipil;
  16. 17.Dinas Pemberdayaim Perernpuan dan perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  17. 18.Dinas l(etahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
  18. 19.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Pencluduk dan Keluarga Berencana;
  19. 20.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
  20. 21.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan u nsan pemerintahan bidang Perdagangan;
  21. 22.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencataaan dan Fungsi Penunjang PenelitiarL dan Pengembangan;
  2. 2.Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penuqiang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  4. 4.Badan Pendapatan l)aerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN DAIT SUSUNAN PIRANGKAT DAERAII I'asal2 Dalam pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan ASAS:

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecasratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Dusun Timur dengan fipe e;
2. b.Kecamatan Banua Lima dengan Tipe A;
3. c.Kecarnatan Awang dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Patangkep T\rtui dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Dusun Tengah dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Pematang karau dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Raren Batuah dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Paku dengan fipe A;
9. i.Kecamatan Pqju Epat dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Kanrsen Janang dengan Tipe A.
(3)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atanr melaksanakan sebagian tugas camat.
(4)Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Ketentuan lebih Ianjut mengenai kedudukan, susurlarl organisasi, rugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). (21 Unit pelaksana tekrris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Telsds Badan (UPIB).
(3)UPTD dan UP?B sebagaimana dimaksud pada a5rat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagran kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan teknis penu4iang tertentu peranglrat daerah indulo:ya.
(4)Pembentukan UFTD dan UPTE| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Perahrran Bupati.

Pasal 7

Selain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana tlimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesionaJ.
(2)Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penvelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Dalam hal Rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umtrrn Daerah, pengelolaan keuangan Rumah sakit Daerah tetap bersifat otononr dalam perencanaan, pelaksanaan, dah pertanggungia.waban keuangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, upT Dinas/Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakarl tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentangpembentukan upt yang baru. BAB tV STAF'AHLI Fasal 1O

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenkelatur staf ahli tugas dan hubungan kerja dengan perangkat daerah akan diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 72

segara pendanaan untuk pelarksanaan kegiatan perangkat daerah sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dapat diberikan bantuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 13

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksarraan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan poritik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelen ggaraan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera} sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urus€ul pemerintahan bidang bencana, yang terbentuh: dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daera}: ini diundangkan, tetap meiaksanakan tugasnya samSrai dengan dibentuknya Perangkat Daerah barr yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.'undangan.

BAB VIII

I( TEflTUAN PERALIIIAN Pnsal 15 Penyelesaian masalah aset dan dokumen serta kepegawaian sebagai akibat diberlalrukannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan dan menjadi tanggungiawab pegawai perangkat daerah yang lama sampai dengan ditetapkannya pegawai yang banr berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan nrelaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat ymtg barl berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pelaksanaan tagas pokok dan fungsi perangl<at daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini rlilaksanal<an mtrtai 1 .Ianuari 2017. BAB f,E I{BTENTUAI{ PENUTUP

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…