DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV STAF AHLI BUPATI; BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VI TATA KERJA; BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA ESELON DALAM JABATAN; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Keda Perangkat Daerah Kabupaten Barito Tirnur; Mengingat : 1. Pasa-l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 llahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murutrg Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO'2Nomor 18, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nornor 4180); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 'Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negiara Republik Indonesia Nomor 4286lr; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 'fahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negetra Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 'Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan l,emlcaran Negara b . C . 2 . 3 . + . 5 . Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telerh beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oo8tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oO4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS a\;

6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 1'ahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 4 3 8 ) ;
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 l'ahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO(t Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nontor a660);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 'llahun 2OA9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 . Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 1'ahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan PerundanLg-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 523a1;
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 'l'ahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentia.ngJabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 1994 Nomor 22, Tatnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 35a71;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OAO tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Strukturai (LemL)aran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana t,elah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al9a\
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PN|S (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263ll sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I6a\;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negar:a Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan LemLraran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20O5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanim Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiei Nonror a857);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrror 4858);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik lndonesia T'ahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerirrtah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 474L\; 2l.Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2OOBtentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nontor a826); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 500a);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OtJ9 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5018);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tenl-ang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5105);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraarl Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 23, Tambahein Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 26.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2OIO tentang C'rand Desain Reformasi Birokrasi:
27.Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 19BO tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Dar:rah;
28.Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2OO0 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegau'aian Daerah;
29.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tenta:ng Pedoman Keiembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2tOO7tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 57 Tahun 2lOO7tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 56 Tahun 2O1O tentang perubahan atrs Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OA7 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2!,0A7tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspekt,orat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota;
33.Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 17 Tahun 2tOO9tentang Organisasi dan Tata Ke{a Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/'Kota;
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu;
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4O Tahun 2OlI tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Parnong Praja;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Linglarngan Pemerintah Daerah;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38.Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 1 Tahun 2OA2 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO T]MUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN: MenetapKaN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I

K TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerirh menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo.nesia Tahun 1 9 4 5 .
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara premerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Barito Timur. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Barito Timur yang; selanjutnl'a disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah kabupaten Barito Tirnur. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
8.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengatur tentanLgOrganisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

a.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OOB tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Tim'ur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Timur Serta Staf Ahli Bupati Barito Timur;
b.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubrahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisirsi dan'fata Kerya Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur; 4 . 5 . 6 . 7 . 1 0 . 1 1 . c. peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan, Tata Ke4a Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeah dan Lem|aga Teknis Daerah KabuPaten Barito Timur; d. peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Barito Timur; e. peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur; f. peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OIA tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
g.peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Timur;
g.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD aaalaft AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Barito Timur. pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara InJonesia yang *l*.n.rhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sigif Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
1. 12.Dinas Daerah adatah Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Timur.
2. 13.Badan adalah Badan di lingkungan Kabupaten Barito Timur.
3. 14.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Timur.
4. 15.Satuan Polisi Pamong Fraja adatah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.
5. 16.Kantor adalah Kantor di lingkungan Kabupaten Barito Timur.
6. 17.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perkinan Terpadu Kabupaten Barito Timur.
7. 18.Rumah Sakit Umum Daerah adaiah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. 19.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang pelaksana tugas teknis Pada Dinas Timur.
9. 20.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPIB arlalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan Daerah.
10. 21.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Timur dan merupakan wilayah keda Camat.
11. 22.Camat adalah Camat pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Timur.
12. 23.Kelurahan adalah Keiurahan di wilayah Kecamatan Kabupaten Ilarito Timur dan merupakan wilayah kerja Lurah.
13. 24.Lurah adalah Lurah pada Keiurahan di wilayah Kecamatan Kabupaten Barito Timur.
14. 25.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Barito Timur. ( 1 )

BAB II

PEMBENTUI(AT{

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Daerah Kabupaten Barito Timur; Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah:
c.Dinas Daerah terdiri dari : 1) Dinas Pekerjaan Umum ; 2l Dinas Kesehatan ; selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Daerah di lingkungan Kabupaten Barito dan Tata Kerja Perangkat

(1)adalah : ( 1 ) (21 3) t)inas Pendidikan ; 4\ f)inas Koperasi,uMKM, Perindustrian dan Perdagangan; 5i t)inas pemu6a, Olahraga ,Kebudayaan dan Pariwisata ; 6i t)inas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7\ I)inas Pertanian, Peternakan dan Perikanan ; 8i [)in.as Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; 9) I)inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan ; 11) Dinas PendaPatan Daerah ; 12) Dinas Pertambangan dan Energi; 13) Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah' d.Inspektorat, Aidan Perencanaan Pembarlgunan Daerah dan Lemtlaga Teknis Daerah terdiri dari : 1) Inspektorat ; 2l lSaclanPerencanaan Pembangunan Daerah ; 3) Ilarlan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 4l lfarlan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 5) lSadan Lingkungan HiduP; 6) l3adan Kepegawaian Daerah ; 7l l3adan Kesatuan Bangsa dan Politik; Si l3a,Can Ketahanan Pangan, Penprluhan Pertanian, Perilcanan, dan lKehutanan ; 9) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 10) Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang; 11) Satuan Polisi Pamong Praja; 12) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 13) Kantor Kebersihan dan Pertamanan'
1. e.Seh:etariat Korpri;
2. f.Keca.matan; dan
3. g.Kehrrahan.

BAB III

KEDUDUI(AN, TUGAS, FUNGSI DAI{ SUSUT{AN ORGAIIISASI

Pasal 3

Sekre'nriat Daerah merupakan unsur staf, pimpinan oleh Sekretaris Daerah yang llerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada BupaLti. Sekre':ariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu tlupati dalam menlnrsun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lernbaga teknis daera.h. Sekrelariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tugas sebagairnana dimaksud dalam ayat (21,menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
b.Pengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lenrbaga teknis daerah;
c.Penrantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
d.Penrbinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
e.Peklksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)ParagraI2 Susunan Organisasi

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
1. a.Sekretaris Daerah
2. b.Asisl:en Pemerintahan membawahkan :
  1. 1.Ilagian Pemerintahan Umum membawahkan : I .a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum; 1..b. Sub Bagian Layanan Pertanahan; 1..c.Sub Bagian Kerjasama Daerah.
  2. 2.Ilagian Hukum, membawahkan : 1).a.Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; 11.b.Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; 1).c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  3. 3.I3agian Humas, membawahkan : il.a. Sub Bagian Publikasi dan Layanan Informasi; ll.b. Sub Bagian Dokumentasi; ll.c. Sub Bagian Protokol.
3. c.Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahterailn Raicyat menrbawahkan :
  1. 1.l3agian Administrasi Perekonomian membawahkan : 1.a. Sub Bagian Sarana Perekonomian; 1.b. Sub Bagian Produksi Daerah; 1.c. Sub Bngian Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, T'enaga Ke{a dan Transmigrasi.
  2. 2.Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan : 2.a. Sub Bagian Penyusunan Program; 2.b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan; 2.c. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.
  3. 3.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rairyat membawahkan : 3.a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan; 3.b. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan; 3.c. Sub Bagian Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Peremp'uan.
4. d.Asis,ten Administrasi Umum membawahkan :
  1. 1.Bagian Orgzrnisasi membawahkan : 1.a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 1.b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; 1.c. Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur.
  2. 2.Bagian Umum membawahkan : 2.a. Sub Bagian Umum dan Perjalanan; 2.b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; 2.c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
  3. 3.Bagian Keuangan membawahkan : 3.a. Sub Bagian Anggaran; 3.b. Sub Bagian Perbendaharaan; 3.c. Sub Bagian Verifikasi dan Peiaporan.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional
6. f.Stal'Ahli Bupati Terdiri dari :
  1. 1.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
  2. 2.Staf Ahli Bidang Pemerintahan
  3. 3.Staf Ahli Bidang Pembangunan
  4. 4.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
  5. 5.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
(2)Masing-masing Asisten dipimpin oieh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3)
(4)(s) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertan6gung jawab kepada Asisten. Masinjlpasing Sub b.gr"tr dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian' Bagan Susunan Organisisi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lairpiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini'

Pasal 5

Sekretlriat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutrLya disebut Sekreftrriat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretilris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertan;ggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara erdministratif bertan;3gung jawab kepada Bupati meialui Sekretaris Daerah. Sekretgriat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan rrdministrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlurkan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekret,ariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a.PenS'elenggaraanadministrasi kesekretariatan DPRD;
b.Penl'eienggaraan administrasi keuangan DPRD;
c.Penl'elenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d.Penlrsdiaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

a.Sekretaris DPRD;
b.Bagi.an Urnum membawahkan : b.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian b.2. Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan b.3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.
c.Bagian Risalah dan Persidangan membawahkan : c.1. Sub Bagian Risalah dan Persidangan. c.2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan. c.3. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi
d.Bagian Keuangan membawahkan : d.1. Sub Bagian Anggaran. d.2. Sub Bagian Perbendaharaan d.3. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan
e.Kelc'mpok Jabatan Fungsional
f.Kelompok Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli. Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada d.i bawah dan bertar.ggung jawab kepada Sekretaris Dewan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. ( 1 )

(2)
(3)
(2)
(3)
(4)( 1 ) ( 1 ) (2\
(3)

Pasal 7

Dinas pekeqjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekedaan umum. Dinas Pekeriaan Umum untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a.Perumusan dan Peny-usunan kebijakan teknis tugasnya cli bidang pekerjaan umum; sesuai dengan lingkuP
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan lingkup tugasnya di bidang peke{aan umum; umum sesuai dengan
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pekerjaan umum ; dan
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Patagraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat membawahkan 1, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  1. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan;
  2. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Bina Marga, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pemeliharaan Ja-lan dan Jembatan;
  2. 2.Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  3. 3.Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
4. d.Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pengamanan Sumber - Sumber Air;
  2. 2.Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan;
  3. 3.Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
5. e.Bidang Cipta Kar5ra,membawahkan :
6. i.Seksi Tata Bangunan;
  1. 2.Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
  2. 3.Seksi Bina Konstruksi.
7. f.Bidang Tata Ruang ,Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
  1. 1.Seksi Tata Ruang;
  2. 2.Seksi Perumahan dan Permukiman;
8. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Kepaia Sub Bagian Tata Usaha.
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional. (2\ Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (s)
(3)
(4)
(6)(71 Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-rn""1ttg Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oieh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. UpTD Epimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. -Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Elagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimanet tercantum dalim Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pr:merintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a.Pen5rusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan;
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan; dan
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat membawahkan
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Kesehatan Dasar;
  2. 2.Seksi Kesehatan Rujukan;
  3. 3.Seksi Kesehatan Khusus.
4. d.Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  2. 2.Seksi Wabah dan Bencana;
  3. 3.Seksi Kesehatan Lingkungan.
5. e.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
(8)( i )
(2)
(3)(21
(3)
(4)(s)
(6){7)
(8)

2.Seksi Penclidikan dan Pelatihan;
3.Seksi Registrasi dan Akreditasi.

f.Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
1. 1.Seksi Jaminan Kesehatan;
2. 2.Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
3. 3.Seksi Kefannasian.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
1. 1.Kepala;
2. 2.Kepala Sub Bagian Tata Usaha'
h.Kelompok Jabatan Fungsional' Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. -Masing-masing eia"ttg dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dj, bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-rn"Srg Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yan.g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi y"ttg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan 'bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. -Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub l3agian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Dinas Pendidikan mempunyai tugas meiaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimerl<sud daiam ayat {21,menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusltnan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasny'a di bidang pendidikan;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendidikan;
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendidikan;
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)Susunan Orgarrisasi Dinas Pendidikan terdiri dari
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat membawahkan : ( 1 ) (21
(3)

1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
2.Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan;
3.Sub Bagian Keuangan.

c.Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan :
1. 1.Seksi Ketenagaan Pendidikan SD;
2. 2.Seksi Kurikulum Pendidikan SD;
3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD.
d.Bidang Pendidikan SMP, membawahkan :
1. 1.Seksi Ketenagaan Pendidikan SMP;
2. 2.Seksi Kurikulum Pendidikan SMP;
3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP'
e.Bidang Pendidikan SMA/SMK, membawahkan :
i.Seksi Ketenagaan Pendidikan SMA/SMK; 2, Seksi Kurikulum Pendidikan SMA/SMK;
1. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK.
f.Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan :
1. 1.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. 2.Seksi Pendidikan Kesetanaan;
3. 3.Seksi Pendidikan Masyarakat.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
1. 1.Kepala;
2. 2.Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (71 Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(8)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

(1)Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan meruprakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas meiaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
(3)Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (21,menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penlrusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnl'a di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
2. b.penyelenggaraanurusan pemerintahan dan pelal'anan umum sesuai dengan hnglup -irg""ny. di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasn-va di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragtal2 Susunan Organisasi

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…