DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM'; BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN; BAB III PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH; BAB V PENGANGGARAN; BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran progratnlkegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (sPM);

h.memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
i.menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rerrcana pembangunan daerah.

Pasal 6

Pendekatan partisipatif sebagaimana dinraksud dalam Pasal 3 hurufc, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentin gan(stakeholders) dengan mempertimbangkan :

a.relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b.kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
c.adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
d.keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarj inalkan dan pengarusutamaan gender;
e.terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
f.terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 7

(1)Pendekatan perencanaan pembangunan daerah atas-bawah (top-dounl dan bawah-atas {bottom-upl sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui mus,awarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
(2)Bagan tentang kedudukan pembangunan partisipatif dalam kerangka pembangunan daerah merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. -8

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Setiap individu maupun kelompok masyarakat mempunyai kewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daeral..

Pasal 9

(1)Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.pendataan penduduk miskin secara partisipatif diwilayahnya;
2. b.mengidentilikasi akar penyebab terjadinya masalah dimasyarakat khususnya penyebab kemiskinan di daerah;
3. c.menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah sosial kernasyarakatan yang terjadi di wilayahnya;
4. d.menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
5. e.menyampaikan usul, saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah; dan
6. f.mengikuti secara aktif proses pengambilan keputusan prioritas pendanaan kegiatan pembangunan daerah melalui mekanisme langsung atau perwakilan.
(2)Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui proses Musrenbang secara berjenjang.
(3)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
1. a.forum pengkajian masalah dan pote.nsi tingkat kelompok masyarakat;
2. b.forrm penggalian gagasan tingkat Dusun/lingkungan;
3. c.musrenbang tingkat Desa/Kelurahan;
4. d.musrenbang tingkat Kecamatan;
5. e.forum SKPD tingkat Kabupaten; dan
6. f.musrenbang tingkat Kabupaten.
(4)Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan maka Musrenbang tingkat Desa/Kelurahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat Desa/ Kelurahan.

Pasal 10

-9

(1)Pemerintah Daerah melalui SKPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
(2)Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui cara:
1. a.merespon, menilai, dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sesuai dengan dokumen RPJM Desa dan RKPDesa tahun berjalan;
2. b.mengakomodinir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; dan
3. c.menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kabupaten.
(1)Pemerintah Daerah melalui SKPD mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
(2)Partisipasi masyarakat dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan secara aktif seluruh komponen masyarakat- serta efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah.
(3)Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendi.ri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material,dan non material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.
(4)Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 12

Pengawasan pembangunan desa/kelurahan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan desa/kelurahan,':okoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh SKPD yang bersangkutan dan secara eksternal, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan. -10

Pasal 14

(1)Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat desa/kelurahan.
(2)Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yartg dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerl'akan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat desa/kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.
(2)SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaarr, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 16

(1)Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
(2)Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat desa/kelurahan.
(3)Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berkewajiban menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan.
(4)TPK sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada SKPD penyalur dana hrbah.

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
(2)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara periodik dan/atau insidentil.
(1)

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…