DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2023

Nomor: 03
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk); Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Iktisar Laporan Keuangan Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409),
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180),
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran -Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sg KABAG HUI Tea. Ft21 1Tas3
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolalan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 10.Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Ka 5155): | Berg up 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847),
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178), 19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279), 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Norpopy 42531" o—— KABAG MIKUW Y KEPALA OPO JASS ..... - 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547): 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 24.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 69): 25.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 72), 26.Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 102): 27.Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 96), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, apLaporan Operasional (LO),
3. e.Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), danttg
4. g.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk). FI
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Iktisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 966.036.183.873,74
b.Belanja dan Transfer Rp 893.668.713.769,09 Surplus/ (Defisit) Rp 72.367.470.104,65
c.Pembiayaan : - Penerimaan Rp 179.994.576.934,52 - Pengeluran Rp 11.075.000.000,00
e.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 241.287.047.039,17

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp73.895.148.415,74 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 892.141.035.458,00
2. 2.Realisiasi Rp 966.036.183.873,74 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp 73.895.148.415,74
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp(167.391.398.623,91) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja dan Transfer Setelah Rp 1.061.060.612.393,00 Perubahan
2. 2.Realisiasi Rp 893.668.713.769,09 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp (167.391.898.623,91)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ deficit sejumlah Rp241.287.047.039,65 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Surplus/ defisit setelah perubahan Rp (168.919.576.935,00)
2. 2.Realisiasi Rp 72.367.470.104,65 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp 241.287.047.039,65
d.Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,48) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 179.994.576.935,00 HM MAMA MANA AE DN ATI NN TN ita TON RT TU GM TA ME UAPai ab Perubahan a Ai 5 nd ak ae SEnGA $ Pi bangat au l
2. 2.Realisiasi Rp 179.994.576.934,52 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp (0,48)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 11.075.000.000,00 Perubahan
2. 2.Realisiasi Rp 11.075.000.000,00 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(0,48) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Rp 168.919.576.935,00 Perubahan
2. 2.Realisiasi Rp 168.919.576.934,52 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp (0,48)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih (SAL) O1 Januari 2022 Rp 179.994.576.934,52
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp 179.994.576.934,52 Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sub Total Rp 0,00
d.Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Rp 241.287.047.039,17 Anggaran (SILPA/SIKPA)
e.Sub Total Rp 241.287.047.039,17
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp 0,00 Anggaran Sebelumnya
g.Lain-Lain Rp 0,00
h.Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember Rp 241.287.047.039,17 2022

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 1.504.361.005.146,938
b.Jumlah Kewajiban Rp 3.586.518.201,386
c.Jumlah Ekuitas Rp 1.500.774.486.945,12

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Per 31 Desember 2022 sebagai berikut: 3 2 EN laa ena KABAG MU KPS SU BRA... SEKDA: PTE AN HK Jumlah Pendapatan Asli Daerah — LO Pendapatan Dana Transfer - Dana Perimbangan - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya — LO Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya — LO Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah — LO TOTAL PENDAPATAN - LO Beban Operasi — LO Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Beban Transfer - LO Beban Tidak Terduga TOTAL BEBAN - LO Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional Kegiatan Non Operasional - LO Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Pos Luar Biasa - LO Surplus/ (Defisit) Dari Pos Luar Biasa Surplus/ (Defisit) - LO

Pasal 7

Rp Rp Rp Rp Rp 62.394.156.021,80 7165.670.179.254,00 4.984.971.000,00 46.526.183.222,84 3.571.512.935,00 883.147.002.433,64 602.915.468.267,71 129.510.684.147,82 73.380.810.577,00 7.299.505.070,79 813.106.468.063,32 70.040.534.370,32 0,00 0,00 0,00 0,00 70.040.534.370,32 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: Te Dp bg 5 0 Saldo Awal Kas Per O1 Januari 2022 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Kenaikan/ (Penurunan) Kas Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022 Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2022 adalah: Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Saldo Akhir Kas di BLUD Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Kas di Bendahara Pengeluaran Ha TA MA ML MANMIMBAAADA TANI AT t| Peak SPAN ANTENA AAA BARA Kh aa San an Manna Sun. R Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp - Pa PER ' Fi £ k F Tnoseriaman Wanasoreri jane menga . Nu Sa hana aya . KEP mua BEE NI AT MAU 180.041.965.739,54 175.816.568.871,65 (114.524.098.767,00) 0,00 (39.139.367,00) 61.253.330.737,65 241.295.296.477,19 210.654.411.612,83 30.573.109.149,40 114.513,96 14.750.701,00 52.910.500,00 Ne PETA Lah APA PN ag “DA

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Saldo Awal Ekuitas Per O1 Januari 2022 Rp 1.428.416.273.131,85
b.Surplus/ (Defisit) - LO Rp 70.040.534.370,32
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar: - Koreksi Nilai Rp 0,00 Persediaan - Selisih Revaluasi Aset Rp 0,00 Tetap
d.Lain-Lain Rp 2.317.679.442,95
e.Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2022 Rp 1.500.774.486.945,12

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I
1. 1.Lampiran L.1
2. 2.Lampiran 1.2
3. 3.Lampiran 1.3
4. 4.Lampiran 1.4
5. 5.Lampiran I.5 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, » - BG 3 1 S3 3
6. 6.Lampiran 1.6
7. 7.Lampiran 1.7
8. 8.Lampiran 1.8
9. 9.Lampiran 1.9
10. 10.Lampiran 1.10
11. 11.Lampiran I.11
12. 12.Lampiran 1.12 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending): Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Ringkasan realisasi Penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri, Realisasi belanja daerah untuk singkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah, Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting, dan Rekapitulasi belanja daerah dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Pengerjaan, Rekapitulasi Konstruksi Dalam Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, '” HAMA NAMA Ae ARSA MAIN TT anandaGL MMA KABAG HI - um nata
s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya,
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
1. 1.Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah,
2. 2.Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…