DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 04 Tahun 2023

Nomor: 04
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari: a. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; b. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; c. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; d. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah; e. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; f. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; g. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; h. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan i. Daftar Pinjaman Daerah; Ketentuan mengenai Perubahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Kampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); N £ | A S3 1 "5 Te — ET BUPATI BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Menimbang Mengingat TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR,

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama: bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180):
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 10. 11. 12. 13. 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847),
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972),
24. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 Nomor 16);
25. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5);
26. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
27. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 25. 26. 27. 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 Nomor 16): Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5), Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR Menetapkan dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan denganUndang-Undang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 10. 11. 12. 13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan denganUndang-Undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

BAB II

Pendapatan dan Belanja

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.173.708.763.366,00 bertambah sebesar Rp. 39.775.041.875,00 sehingga menjadi Rp. 1.213.483.805.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1)Pendapatan
1. a.Semula Rp. 1.112.375.558.245,00
2. b.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 140.179.340.043,00) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 972.196.218.202,00
(2)Belanja
1. a.Semula Rp. 1.162.433.763.366,00
2. b.Bertambah/(Berkurang) Rp. 39.774.501.875,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.202.208.265.241,00
(3)Pembiayaan
1. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp. 61.333.205.121,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 179.953.841.918,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 241.287.047.039,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp. 11.275.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 11.075.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 230.012.047.039,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan tahun anggaran berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.Semula Rp. 200.091.070.255,00
2. 14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)Pendapatan
1. a.Semula Rp. 1.112.375.558.245,00
2. b.Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 140.179.340.043,00) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 972.196.218.202,00
(2)Belanja
1. a.Semula Rp. 1.162.433.763.366,00
2. b.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 39.774.501.875,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.202.208.265.241,00
(3)Pembiayaan
1. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp. 61.333.205.121,00
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 179.953.841.918,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 241.287.047.039,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp. 11.275.000.000,00
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 11.075.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 230.012.047.039,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan tahun anggaran berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.Semula Rp. 200.091.070.255,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 122.734.903.501,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan Rp. 77.356.166.754,00
b.Pendapatan Transfer
1. 1.Semula Rp. 892.240.087.990,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 390.060.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 892.630.147.990,00
c.Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. 1.Semula Rp. 20.044.400.000,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 17.834.496.542,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 2.209.903.458,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp. 41.335.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 15.792.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 25.543.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp. 37.225.005.926,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 33.316.401.126,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 3.908.604.800,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 59.493.207.046,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 59.493.207.046,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  1. 1.Semula Rp. 62.037.857.283,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 14.133.295.329,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 47.904.561.954,00
(2)Dana Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat
  1. 1.Semula Rp. 841.742.403.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 390.060.000,00
  3. 2.Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 122.734.903.501,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan Rp. 77.356.166.754,00
2. b.Pendapatan Transfer
  1. 1.Semula Rp. 892.240.087.990,00
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 390.060.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 892.630.147.990,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
  1. 1.Semula Rp. 20.044.400.000,00
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 17.834.496.542,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 2.209.903.458,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp. 41.335.000.000,00
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 15.792.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 25.543.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp. 37.225.005.926,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 33.316.401.126,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 3.908.604.800,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 59.493.207.046,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 59.493.207.046,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  1. 1.Semula Rp. 62.037.857.283,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 14.133.295.329,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 47.904.561.954,00
(2)Dana Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat
  1. 1.Semula Rp. 841.742.403.000,00
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 390.060.000,00 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 842.132.463.000,00
2. b.Transfer Antar Daerah
  1. 1.Semula Rp. 50.497.684.990,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 50.497.684.990,00
(3)Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah
  1. 1.Semula Rp. 20.044.400.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 17.834.496.542,00) Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 2.209.903.458,00

Pasal 5

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi
  1. 1.Semula Rp. 761.242.101.785,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 31.874.995.871,00 Jumlah Belanja Operasi Setelah perubahan Rp. 793.117.097.656,00
2. b.Belanja Modal
  1. 1.Semula Rp. 207.395.177.681.00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.918.625.004,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 229.313.802.685,00
3. c.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp. 25.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 15.000.000.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00
4. d.Belanja Transfer
  1. 1.Semula Rp. 168.796.483.900,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 980.881.000,00 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 169.777.364.900,00 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 842.132.463.000,00
5. b.Transfer Antar Daerah
  1. 1.Semula Rp. 50.497.684.990,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 50.497.684.990,00
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah
  1. 1.Semula Rp. 20.044.400.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 17.834.496.542,00) Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 2.209.903.458,00

Pasal 5

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi
  1. 1.Semula Rp. 761.242.101.785,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 31.874.995.871,00 Jumlah Belanja Operasi Setelah perubahan Rp. 793.117.097.656,00
2. b.Belanja Modal
  1. 1.Semula Rp. 207.395.177.681.00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.918.625.004,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 229.313.802.685,00
3. c.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp. 25.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 15.000.000.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00
4. d.Belanja Transfer
  1. 1.Semula Rp. 168.796.483.900,00
  2. 2.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 980.881.000,00 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 169.777.364.900,00

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…