PERUBAHAIN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan hrgas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bupati adalah Bupati Barito Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi ttrgas tertentrr dibidang retribusi ja.sa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6b. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adatah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertenflr yang khusus disediakan danl atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. 8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9- Jasa Umum adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainny4; yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. ? 3. 4. 5. 6. 6a. 10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rlmah sakit umum daerah, darr tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. loa, Pelayanan rawat inap adalatr pelayanan kesehatan perorarlgan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas medik dafl atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur dirrang perawatan. 1Ob. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jejaringannya disebut puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten Barito Timur yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah ke{anya didukung puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling. 10c. Puskesmas perawatan adalah puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat damrat dilengkapi dengan peralatan medik dan sarana serta fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. l0d. Laboraturium kesehatan ling!<ungan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dalam bidang laboraturium kesehatan lingkunan. 1Oe. Pusat pelayanan kesehatan olah raga adalah unit pelaksana teloris sebagai unsur pelaksana teknis dinas kesehatan dalam bidang pelayanan pembinaan, pengembangan upaya kesehatan olah raga kepada masyarakat. 10f. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbenhrk pada yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah nrmah tangga. 11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 12. Dihapus 13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 13a. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada ditepi jatan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dal/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara. 13b. Tempat parkir insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaran yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri yang dikelola oleh Pemerintah Daeratr. L4. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Fasilitas parkir yang berada ditepi jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Barito Timur, yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalarg 4'' 15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 16. Reribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 16a. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya. L7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daera-h sebagai Pembayaran atas Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 19. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah hrngutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbatr Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah. 20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera U1ang adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah. 21. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teloris oleh Pemerintah Daerah. 22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mempakan kesaflran baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroar lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usatra tetap; 23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 23a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi jasa umum untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah. 23b. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adatah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang dihmjuk oleh Kepala Daerah. 24. Dihapus 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentrrkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau peyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah difunjuk oleh pemerintatrr Daerah. V 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukas tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga danlatau denda- 2g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah L€bih Bayar, yarrg selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah. 28a. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi jasa umllm. 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi danlatau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangftanYa. 31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagrhan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannYa. 92. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutrrya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 33. Alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat dengan UTTP adalah merrrpakan alat - alat yang diperunhrkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangansuatu kuantitas dan/atau kualitas. 34. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat dengan BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada lebel sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan. 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oieh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; (u {21 b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihat, c. Dihapus; d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum; e. Retribusi PelaYanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan j. Retribusi Pelayanan Pendidikan. k. Retibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayar {21digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 3. Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
iU Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ menikmati pelayanan kesehatanl {2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 4. Antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 6A, Pasal 68 d.an Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan; (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, braya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan; (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan dan jasa pelayanan umum. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
(U Jenis - jenis pelayanan yang diberikan. meliputi : a. Pelayanan Kesehatan; b. Pelayanan penunjang kesehatan terdiri dari : 1. rekam medik; 2. Pelayanan transportasi; 3. Pelayanan pembakaran medis; 4. Pelayanan sterilisasi dan binahr; 5. Pelayanan pengolahan limbah cair; daL (21 Pelayanan kesehatan di RSUD dengan jaringannya' meliPuti: a. PelaYanan Rawat Jalan; b. PelaYanan Gawat Darurat; c. PelaYanan Rawat InaP; d. PelaY'anan Tindakan Medik; e. Pelayanan Kesehatan lbu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana; f. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut; g. Pelayalan Rehabilitas Medik; h. Pelayanan Penrrnjang Medik; i. Pelayanan Pengujian Kesehatan; j. Pelayanan Tranfusi dan Terapi Oksigen; k. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan; 1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah; m. Pelayanan Konsultasi; n. Pelyanan Transportasi / Ambulan;dan o. Pelayanan Medico Legal. p. Pelayanan Limbah Medis. (3) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi : a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Gawat Darurat; c. Pelayanan Rawat InaP; d. Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan; e. Felayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana; f. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut; g. Pelayanan Rehabilitas Medik; h. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari : 1. Pelayanan raboraorium; 2. Pelayanan radiologi dan diagnostik elektromedik' i. Pelayanan Pengujian Kesehatan (medical check up); j. Pelayanan Transfusi dan Terapi Oksigen; k. Pelayanan Pemulasaran Jenasah; 1. Pelayana Konsultasi; m. Pelayanan Transportasi Pasien/ Ambulan; n. Pelayanan Medico Legal. (4) Pelayanan kesehatan di laboratorium Kesehatan Lingkungan yang meliputi : a. Pemeriksaan fisika dan kimia spesimen/ sampel; b. Pemeriksaan bakteriologi/ mikrobiologi spesimen/ sampel; c. Pelayanan laboratorium klinik; d. Pelayan€m pengambilan sampel ke lapangan;dan e. Pelayanan Kondultasi sanitasi lingftungan. (5) Pelayanan Kesehatan di Klinik Bersalin -vang\ meliputi : V a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Ga\ilat Darurat; c. Pelayanan persalinan; d. Pelayanan rawat Inap; e. Pelayanan Medik dan Asuhan KebidanErn; f. Pelayanan Keshatan lbu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana; g. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut; h. Pelayanan Penunjang Medik; i. Pelayalan Konsultasi. (6) Pelayanan Kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga, meliputi : a. Pemeriksaan dan screening kebugarani b. Konsultasi gizi darrr/ atau psikologi olah raga; c. Pemeriksaal osteoporosis dan/ atau spirometri; d. Pelayanan fltness dan latihan penurunan berat badan; e" Pelayanan penanganan cedera olah raga.
Besarnya tarif Reribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari . Peraturan Daerah ini. 5. Antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan l(satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut : Masa Retribusi
Masa Retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jasa dari setiap jenis pelayanan. 6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal9 berbunyi sebagai berikut : Pasal !l Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerinah Daerah dalam pengambilan, pengangkatan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah. 7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditzrmbah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangln-itan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangart sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; /b'' c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;dan d. pengelolaan persafiIPahan. (2) Di Kecualikan dari Objek Retribusi sebagamana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jrl* ttmttm, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnYa- B. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan. Besarnya tarif Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercanturn dalarn lampiran II yang merupakan $egian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini- - 9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut : Masa Retribusi
Masa Retibusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender. 10. Ketentuan Bagian Ketiga, Paragraf 1, dan Pasal 15 dihapus, sehinggga berbunyi sebagai berikut : Bagian Ketiga Dihapus Paragraf 1 Dihapus
Dihapus 11. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
Dihapus L2. Ketentuan Pasal 17 dihapus, sehingga Pasa-l L7 berbunyi sebagai berikut :
Membuka PDF…