DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; c. Inspektorat Daerah merupakan lnspektorat Tipe B; d. Dinas Daerah; dan e. Badan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-"1..1nda..ngan (Lemba.ran Negara. Rcpublik Indoncoia. Tahun 2019 Nomor 15, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); r- 1 PARAF 1 j 1------------,.. ·---. K'-B UKU ~ ~<, • <\ 1 r ·1~ .., ----- >-~~ ...._,, Menetapkan
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
4.Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat~n Bari!o_ T_im_ ur_ . ____ r
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Timur.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Barito Timur.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PE RANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tu.gas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B; b . Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
2. c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B; dan ct. Dinas Daerah terdiri dart :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; 4 . Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bi£_~ Ketentraman, Ketertiban h r . •-..... ":,~- ·;-=-- - 1 - --.,....,~..,-.,..,---.. :".:.~ ---...- ~ ~J l • J I'.· SEi<D ~ ! f-1 t ·J_i:·lk l Umum;
  4. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Sosial;
  5. 6.Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Transmigrasi dan bidang Perindus trian;
  6. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  7. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
  8. 9.Dinas Perikanan dan Pertemakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan bidang Pertemakan;
  9. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  10. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Tipe A bidang
  11. 12.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  12. 13.Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
  13. 14.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  14. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
  15. 16.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebuctayaan, bictang Pariwisata ctan bictang Kepemudaan dan Olah Raga;
  16. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
3. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi Pen elola Keuan an dan Aset Daerah; ...,.___ ,__RAF _J,-~c:---,.S-f_i-\_D_A_,! { -- ~ _ .....,____---L..___I
  3. 3.Sadan Pendapatan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;
  4. 4.Sadan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Dusun Timur dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Benua Lima dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Awang dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Patangkep Tutui dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Dusun Tengah dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Pematang karau dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Raren Batuah dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Paku dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Paju Epat dengan Tipe A; dan
10. j.Kecamatan Karusen Janang dengan Tipe A.
(3)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(4)Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah. PasalS Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk adalah UPTD dan UPTB.
(3)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(4)Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan lebih lanjut de .P..era~ Bupati~ -:--- - l . I ~-••M•j,•;rr · -;--:t-~r~

Pasal 7

Selain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten. Pasa18

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sak.it Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD / UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupat:i tentang pembentukan UPT yang baru. BABIV STAF AHLI Pas al 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja dengan perangkat daerah akan diatur dengan peraturan bupat:i. BABV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhent:ikan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Segala pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj aei:ah Kabupaten dan smn.._..- ""'il lain yang sah sesuai ketentuan Pe turan Perun.dang-undangan.,__-1 -E'~A -

Pasal 13

(1)Penyelesaian masalah aset dan dokumen serta kepegawaian sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab pegawai perangkat daerah yang lama sarnpai dengan ditetapkannya pegawai yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyusunan pengisian jabatan dan kepegawaian menyesuaikan dengan perangkat daerah yang baru dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3)Perangkat daerah lama yang digabung menjadi perangkat daerah yang baru, agar tetap bertanggungjawab dan berkoordinasi sesuai bidangnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahun berikutnya.
(4)Perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang memiliki tipelogi tertinggi.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…