1. Ketentuan Umum; 2. Pendapatan dan Belanja; 3. Ketentuan Khusus; 4. Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 7 D. 9. 10. Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembamn Negara RepublikIndonesiaNomor4359), Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistem PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4421), Undang-UndangNomor28Tahun2009tentangPajakdan RetribusiDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2009Nomor130,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5049): Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679): Undang-UndangNomor11Tahun2020tentangCipta Kerja (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor 245,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6573), Undang-UndangNomor6Tahun2021 tentangAnggaran Pendapatandan BelanjaNegaraTahun Anggaran2022 (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor 245,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6735), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor10 TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4502)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor74Tahun2012tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganBadan LayananUmum(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2012Nomor171, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178), 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. PeraturanPemerintahNomor56Tahun2018tentang PinjamanDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2018Nomor248,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6279): PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6322): PeraturanPemerintahNomor13Tahun2019tentang LaporandanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019 Nomor52,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor6323): .PeraturanMenteriDalamNegeriNomor52Tahun2012 tentangPedomanPengelolaanInvestasiPemerintah Daerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2012Nomor754) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor62Tahun2017 tentangPengelompokanKemampuanKeuanganDaerahserta PelaksanaandanPertanggungjawabanDanaOperasional (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2017Nomor1067), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor1781): PeraturanMenteriDalamNegeriNomor9Tahun2021 tentangTataCara EvaluasiRancanganPeraturanDaerah TentangAnggaran PendapatanDanBelanja Daerah, RancanganPeraturan Daerah TentangPerubahan Anggaran PendapatanDanBelanja Daerah,RancanganPeraturan KepalaDaerah Tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan DanBelanja Daerah, DanRancanganPeraturan Kepala Daerah Tentang PenjabaranPerubahan Anggaran PendapatanDanBelanjaDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor431), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926), “Peraturan Daerah KabupatenBaritoTimur Nomor16Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) KabupatenBaritoTimur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah KabupatenBaritoTimur Tahun 2009 Nomor16), 27. 29. PeraturanDaerahKabupatenBaritoTimurNomor5Tahun 2013tentangPokok-PokokPengelolaanKeuanganDaerah KabupatenBaritoTimur(LembaranDaemhKabupatan BaritoTimurTahun2013Nomor5), .PeraturanDaerahKabupaten Nomor2Tahun2017tentang HakKeuangandanAdministratifPimpinanDan Anggota DewanPerwakilan RakyatDaerah(LembaranDaerah KabupatenBaritoTimurTahun2017Nomor34,Tambahan LembaranDaerahNomor31), PeraturanDaerahKabupatenBaritoTimurNomor4Tahun 2021tentangPerubahanatasPeraturanDaerahKabupaten BaritoTimurNomor1Tahun2019tentangRencana PembangunanJangkaMenengahDaerahKabupatenBarito TimurTahun 2018-2023 (LembaranDaerahKabupaten BaritoTimurTahun2021Nomor67,TambahanLembaran DaerahKabupatenBaritoTimurTahun2021Nomor55) , DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBARITO TIMUR Menetapkan dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN 2022.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Xx Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkatAPBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkandenganUndang-Undang. Oo. 10. 11. 13. 14. Anggaran PendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangantahunanDaerah yang ditetapkandenganPerda. PenerimaanDaerahadalahuangyangmasukkekas Daerah. Pengeluaran Daerahadalahuangyangkeluardarikas Daerah. PendapatanDaerahadalahsemuahakDaerahyangdiakui sebagaipenambahnilaikekayaanbersihdalamperiode tahunanggaranberkenaan. DanaTransferUmumadalahdanayangdialokasikandalam APBNkepada Daerah untukdigunakansesuaidengan kewenanganDaerah gunamendanai kebutuhanDaerah dalam rangkapelaksanaandesentralisasi. DanaTransferKhususadalahdanayangdialokasikan dalamAPBNkepada Daerah dengantujuanuntuk membantumendanaikegiatankhusus,baikfisikmaupun nonfisikyangmerupakanurusanDaerah. DanaBagiHasilyang selanjutnyadisingkatDBHadalah danayangbersumberdaripendapatantertentuAPBNyang dialokasikankepada Daerahpenghasilberdasarkanangka persentasetertentudengantujuanmengurangi ketimpangankemampuankeuanganantaraPemerintah Pusat danDaerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. .Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
BAB II
Anggaran PendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran2022 semulasebesarRp.956.755.582.601,00 bertambahsebesarRp. 115.380.029.972,00sehinggamenjadiRp.1.072.135.612.393,00 dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri dari:
PembiayaanDaerahsebagaimana dimaksuddalampasal2ayat 3terdiri dari: a.Penerimaan Pembiayaan 1.SemulaRp.50.674.756.355,00 2.Bertambah/(Berkurang)Rp.129.319.820.580,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 179.994.576.935,00
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur ... Tahun Anggaran 2022 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: a. S5 0 j. k. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran, Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah, Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD, Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD, Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Daftar Pinjaman Daerah. Ketentuan mengenai Perubahan sebagaimana dimaksud padaayat(1)tercantum dalam LampiranI,LampiranII, LampiranIII,KampiranIV,LampiranV,LampiranVI, LampiranVII,LampiranVIII,LampiranIX,LampiranX,dan LampiranXI,yangmerupakanbagiantidakterpisahkandari Peraturan Daerahini.
BAB IV
Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…