DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Iktisar Laporan Keuangan Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional (LO);
5. e.Laporan Arus Kas (LAK);
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Iktisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 983.488.989.615,03 Daerah
b.Belanja dan Rpl.059.721.629.160,41 Transfer
c.Surplus/ (Defisit)
d.Pembiayaan : Rp (76.232.639.545,38) - Penerimaan - Pengeluaran Rp 241.287.047.039,17 Rp 10.775.000.000,00
e.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 154.279.407.493,7€

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp 11.292. 771.413,03 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Rp 972.196.218.202,00 setelah Perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp Rp 983.488.989.615,03 11.292.771.413,03
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp(142.486.636.080,59)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja dan Rp l.202.208.265.241,00 Transfer Setelah Perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp Rp l.059.721.629.160,41 (142.486.636.080,59)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rpl53.779.407.493,62 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Surplus/defisit Rp (230.012.047.039,00) setelah perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp Rp (76.232.639.545,38) 153.779.407.493,62 241.287.047.039,17 (0,17) Rp Rp
d.Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,17) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Rp 241.287.047.039,00 Pembiayaan setelah Perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Lebih/ (Kurang) 10.775.000.000,00 (500.000.000,00) Rp Rp
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Rp 11.275.000.000,00 Pembiayaan setelah Perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Lebih/(Kurang)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp500.000.000,17 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Rp 230.012.047.039,00 Netto setelah Perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Lebih/ (Kurang) Rp Rp 230.512.047.039,17 500.000.000,17

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih (SAL) 01 Rp 241.287.047.039,l 7 Januari 2023
b.Penggunaan SAL sebagai Rp Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sub Total Rp
d.Selisih Lebih/(Kurang) Rp Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)
e.Sub Total Rp
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp Tahun Anggaran Sebelumnya 241.287.047.039,17 0,00 154.279.407.493,79 154.279.407.493,79 0,00
g.Lain-Lain
h.Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2023

Pasal 5

Rp Rp 0,00 154.279.407.493, 79 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 1 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp
b.Jumlah Kewajiban Rp
c.Jumlah Ekuitas Rp Pasal 6 1 ayat (1) huruf c Per l .682.290.180.590,42 4.687.183.873,86 l.677.602.996.716,56 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a.Jumlah Pendapatan Asli Rp 61.624.023.151,03 Daerah-LO
b.Pendapatan Dana Transfer Rp 942.527.867.439,00 Dana Perimbangan - LO C. Pendapatan Transfer Rp 56.200.076.831,00 Pemerintah Provinsi - LO
d.Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 2.149.833.955,00 Yang S ah - L O
e.TOTAL PENDAPATAN - LO Rp l.062.501.801.376,03
f.Beban Operasi - LO Rp 813.659.065.104,64
g.Beban Penyusutan dan Rp 127.635.927.895,46 Amortisasi -- LO
h.Be ban Transfer - LO Rp 66.807 .194.831,00 1 Beban Lain-lain- LO Rp 3.4 73. 914.351,80 J Beban Tidak Terduga Rp 2.533.187.200,00
k.TOTAL BEBAN - LO Rp 880.466.259.935,64 I. Surplus/ (Defisit) dari Rp 182.035.541.440,39 Kegiatan Operasional
m.Kegiatan Non Operasional Rp 3.875.063.059,00 LO
n.Surplus/ (Defisit) Dari Rp (3.851.639.941,00) Kegiatan Non Operasional
o.Pos Luar Biasa - LO Rp 2.533.187.200,00
p.Surplus/(Defisit) Dari Pos Rp (2.533.187.200,00) Luar Biasa
q.Surplus/(Defisit) - LO Rp 175.650.714.299,39

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut: Rp 124.962.995.013,99 Rp (211.970.634.559,37) 241.295.296.477,19 130.879.164.943,04 22.345.698.167,97 1.004.369.608,80 44.551.858,00 13.879.140,82 0,00 14.606,82 (87.007 .624.938,56) 154.287.671.538,63 Rp Rp Rp Rp Rp Rp di Rp di Rp Rp Daerah Saldo Akhir Kas di BLUD Saldo Akhir Kas Bendahara FKTP Saldo Akhir Kas Bendahara BOS

a.Saldo Awal Kas Per 01 Januari 2023
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
f.Kenaikan/(Penurunan) Kas
g.Saldo Akhir Kas Per 3 1 Desember 2023
h.Rincian Saldo Kas Per 3 1 Desember 2023 adalah: Saldo Akhir Kas di Kas Rp Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Pengeluaran Bendahara Rp 7.820,00 Pasal 8 175.650.714.299,39Rp Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a.Saldo Awal Ekuitas Per 01 Rp 1.500.774.486.945,12 Januari 2023
b.Surplus/(Defisit) - LO
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar: Koreksi Nilai Persediaan Rp - Selisih Revaluasi Aset Rp Tetap
d.Lain-Lain Rp
e.Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Rp Desember 2023 0,00 0,00 1.177.795.472,05 l.677.602.996.716,56

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud pada Pasal 1 tercantum merupakan bagian tidak terpisahkan APBD sebagaimana dalam Lampiran yang dari Peraturan Daerah Lampiran I.2 Lampiran I.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.5 1m1.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas : Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organ1sas1; Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan untuk yang peraturan (Mandatory belanja wajib realisasi belanja dalam perundang-undangan Spending); Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Ringkasan realisasi Penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek pendapatan, belanja negara; Rekapitulasi pemenuhan diamanatkan Lampiran 1.8 Lampiran 1.7 Lampiran 1.6 dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi dan Pengurangan AsetPenambahan Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri; Realisasi belanja daerah untuk singkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; dan Rekapitulasi belanja daerah dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK); Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; DaftarI. Lampiran XII
2. k.Lampiran XI Lampiran I . 1 2 : Lampiran 1. 1 1 : Lampiran I.9 : Lampiran 1. 1 0 :
3. b.Lampiran II
4. c.Lampiran III
5. d.Lampiran IV
6. e.Lampiran V
7. f.Lampiran VI
8. g.Lampiran VII
9. h.Lampiran VIII
  1. 1.Lampiran IX
10. j.Lampiran X (Laporan Milik m.Lampiran XIII n.Lampiran XIV o.Lampiran XV p.Lampiran XVI q.Lampiran XVII r.Lampiran XVIII : s.Lampiran XIX : t.Lampiran XX Lampiran XX. l Lampiran XX.2 Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan Laba/Rugi) Badan Usaha Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur. Ditetapkan di Tamiang Layang Pada tanggal 12 September 2024 Pj. Bupati Barito Timur, s Indra Gunawan Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 12 September 2024 Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 83 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 03,63/2024

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…