DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : ;PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional (LO);
5. e.Laporan Arus Kas (LAK);
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan lktisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Rp l.202.580.455.498,20 Daerah
2. b.Belanja dan Rp l.214.900.463.172,25 Transfer Surplus/ (Defisit) Rp 12.320.007.674,05
3. d.Pembiayaan: Penerimaan Rp 154.235.766.214,61 Pengeluran Rp 25.000.000.000,00
4. e.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 116.915.758.540,56

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp14.446.092.598,20 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah Rp l.188.134.362.900,00 Perubahan
2. 2.Realisiasi Rp 1.202.580.455.498,20 Selisih Lebih/(Kurang) Rp 14.446.092.598,20
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp(102.513.307.221,75) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.AnggaranBelanjadanTransfer Rp l.317.413.770.394,00 Setelah Perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Lebih/ (Kurang) Rp 1.214.900.463.172,25 Rp (102.513.307.221,75)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rpl 16.959.399.819,95 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Surplus/defisit Rp (129.279.407.494,00) setelah perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Le bih / (Kurang) Rp Rp (12 .320.007.674,05) 116.959.399.819,95 d . Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp43.641.279, 18 dengan rincian sebagai berikut:
3. 1.Anggaran Penerimaan Rp 154.279.407.493,79 Pembiayaan setelah Perubahan
4. 2.Realisiasi Selisih Le bih / (Kurang) Rp Rp 154.235. 766.214,61 43.641.279, 18
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Rp 25.000.000.000,00 Pembiayaan setelah Perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Le bih / (Kurang) Rp Rp 25.000.000.000,00 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp43.641.279,18 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto Rp 129.279.407.494,00 setelah Perubahan
2. 2.Realisiasi Selisih Lebih / (Kurang)

Pasal 4

Rp 129.235.766.214,61 Rp 43.641.279,18 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih (SAL) 01 Rp 154.235.766.214,61 Januari 2024 b . Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sub Total
d.Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)
e.Sub Total
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya
g.Lain-Lain
h.Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2024 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1. 154.235. 7 66. 214, 61 0,00 116.915.758.540,56 116.915.758.540,56 (43.641.279, 18) 0,00 116.915.758.540,56

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas

Pasal 6

Rp l.371.148.190.848,60 Rp 2.855.010.842,86 Rp l.368.293.180.005, 74 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah Pendapatan Asli Daerah - Rp 68.032.723.013,20 LO
b.Pendapatan Dana Transfer - Dana Rp 941.845. 982.897 ,00 Perimbangan - LO
c.Pendapatan Transfer Pemerintah Rp 50.920.005.308,00 Provinsi Lainnya - LO
d.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Rp 7.715.873.480,00 Sah-LO
e.TOTAL PENDAPATAN - LO Rp l.068.514.584.698,20
f.Beban Operasi- LO Rp 833.614.747.098,19
h.Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 461.317.065.291,83 -LO
1. 1.Beban Transfer - LO Rp 86.593.245.636,00 J. Beban Tidak Terduga Rp 1.404.4 72.148,00 k TOTAL BEBAN - LO Rp l.382.929.530.174,02
2. 1.Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Rp (314.414.945.4 75,82) Operasional
m.Kegiatan Non Operasional - LO Rp 25. 629 .856,00
n.Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Rp 0,00 Non Operasional
o.Pos Luar Biasa - LO Rp 1.404.472.148,00
p.Surplus/ (Defisit) Dari Pos Luar Rp (1.404.472.148,00) Biasa
q.Surplus/ (Defisit) - LO Rp (314.389.315.619,82)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Awal Kas Per 01 Januari 2024 Rp
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
c.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
f.Kenaikan/(Penurunan) Kas
g.Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 153.283.692.390,63 187 .043.278.849, 75 (224 .363.286 .523 ,80) 0,00 (7.820,00) (37.320.015.494,05) 116.967.656.044,58
h.Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2024 adalah: - Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Rp - Kas di Bendahara Penerimaan Rp - Saldo Akhir Kas di BLUD Rp - Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp FKTP - Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Rp - Kas di Bendahara Pengeluaran Rp - Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK Rp Puskesmas

Pasal 8

105.595.712.036,20 1.462.376,08 10.626.989.353,50 11.805,80 3.625.319,00 19.694.771,00 720.160.383,00 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat

(1)huruf f Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
1. a.Saldo Awal Ekuitas Per 01 Januari Rp 1.677.602.996.716,56 2024
2. b.Surplus/(Defisit) - LO Rp (314.389.315.619,82)
3. c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: - Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00 0,00 5.079.498.909,00 l .368.293.180.005, 74 - Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp
4. d.Lain-Lain Rp
5. e.Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember Rp 2024

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organ1sas1, program, kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organ1sas1, Program, Kegiatan Sub Kegiatan; Lampiran LS Lampiran 1.6 Lampiran I.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran 1.10 Lampiran 1.11 Lampiran 1.12
2. b.Lampiran II
3. c.Lam piran III
4. d.Lampiran IV
5. e.Lampiran V
6. f.Lam piran VI
7. g.Lampiran VII
8. h.Lampiran VIII 1 Lampiran IX J. Lampiran X
9. k.Lampiran XI
  1. 1.Lampiran XII
10. m.Lampiran XIII
11. n.Lampiran XIV
12. o.Lampiran XV Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending); Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Ringkasan realisasi Penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri; Realisasi belanja daerah untuk singkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; dan Rekapitulasi belanja daerah dalam rangka ekstrem. penghapusan kemiskinan Laporan Lebih; Perubahan Saldo Anggaran Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK); Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
13. p.Lampiran XVI
14. q.Lampiran XVII
15. r.Lampiran XVIII
16. s.Lampiran XIX
17. t.Lampiran XX Lampiran XX.1 Lampiran XX.2 Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. lkhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…