menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari l<orupsi, l{olusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara • Republil< Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tah"L111 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, I(abl.1paten Se1·uyar1, l(abupaten Sul{amara, I(abupaten Lamandat1, I(abt1paten G'L1nung Mas, Kabupaten Pula11g Pisau, KabL1paten M1..11~ung Raya dan l{abupaten Sarita Timt1r di Provinsi Kalimantan Tengah (Lemba.ran Nega1-a Rept1blik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); • • • .. 8 . Undang-Undn11g Non1or 17 'l'a h tl n ::-2001 Len tung K1.;u r1.ngu? Ncga1·n {Lc1nbr11~a n Ner~;1rr1 R c.; f)l ll) l_]{ Jn cJo r1 eH i ,1 'rc1.hun 2 oc~ 3 , 1... 1·k I d on cs 1a No1nor 47, rr n 1nbr1]1 :1 11 IJC ltl l) cl r rJ n Nci 1aru f<cpu) 1 \, n No11101· 4286); 4 . U11da11g-U11d n11 g No111or 1 l '£1l1u11 2 004 Pc1·bc11dn l1 E1 1 4 nn 11 Ncgrlr'tl (I ✓ c rn 1)8 r f 111 Ncga r Et tcntang Rcpublik I 11do 11csia 1"'t1.l·1u11 2004 N C)rr1or 5 , 'fam bah an Lcmbaran N cgn 1· n Rc }1 u b 1il< I 11 clo 11 cs ir1 N(J m o 1-- 4 3 5 5) ; 5 . U11 d E111g- u ·11dR11 g Nomo1.. l 5 'l",.1ht1t1 20 1 04 ten ta n g Pcmeriksaan I:Jc11gclolaa 11 clan "fan ggu.n g J a w a b J{c u a n gan Negara (Le111ba1·a11 Ncga1·tl 1-~CJJUblil<: I11d on esia rra hun 2004 Nom or 66, Tambal1 a 11 Lc111bara11 Negara Rcpublik Indone s ia Nomor 4400); () . U11dar1g-Unda11g Nomor 25 TahlLn 2004 tentang Sistem Pe1-enca11aa11 Pemba11gt1nan Nasional (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2QOL Nomor 104, Tambahan Len1baran Neg,ara Rep·ublik Indonesia Nomor 4421); 7 . Undang-Undang Nomor 33 T,ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan .~ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran I'~egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daera l1 (Lembaran I'l'egara Rept.1blik Indonesia 'fa hun 2014 Nomor 244, 'famba ha11 Lembaran Negara Republik Indonesia Non1or 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah tera khir dengan Undang-Undang Nomor 9 'fal1t.111 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang I<edudukan Protokolet" dan J(euangan Pimpinan clan Anggota DPRD (Lembaran Nega1~a Rcpublik Indonesia Tahun2004 No11101· 90, rrambah an Lcmbar-a 11 Negara Republik Indonesia No1no1· 4416) selJaga im ana tcla h diubah beberapa kali te 1·akl1i1· dc11gan Pc1~utu1·an PcmcrintaJ1 Nomor 21 Tahun 2 007 t e 11ta 11 g J=>c1-1-ibah a 11 I{c tiga J\tc1s Pcra tura n Pemerintah No1n o1.. 24 Ta hu11 2 004 tc nta n g I<ccludul<an Protokoler dan l .. cu a 11ga 11 Pi1n pin an dan J\1'1ggo ta Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacral1 (Lcn1baran Ncgt1r E1. r~cpublik Indonesia Tahun 2007 N o 11101· 4 7 , 1'amba l1 anLcmbaran Negara Rcpublik Indonesia No111or 4 712);
12.Peratu1-a11 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan l(eua11gan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republil{ Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambal1an Lcmbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeri11tah Nomor 74 Tahun 2 1 012 tentang Perubahan Atas Peratura11 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pe11gelolaan I{euangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16 . Pera turan Pemerinta h Nomor 71 Tahun 2010 te11tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentangHibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); • • • •
18.Peraturan Pemeri11.tah Nomor 12 T a hun 2017 tenta n g Pembinaan da11 Pengawasan Pemcrintah Dae ra h (Lembaran Negara Republil-c Indonesia Ta hun2017 Nomor 73, Tambahan Lemba ra n Nega ra Rcpublik Ind oJ1csia Nomor 6 041); 19 . Peratu1-a n Pc1ne ri11ta h Nomor 18 T a hun 2017 te n tang Hak T(etia n ga n dan /\d111inist1-atif Pimpina n dan Anggota Dewan Pe1·\\'akila n Ral<ya t Dacrnl1 (Lcmba r a n Nega ra Republik l11d oncsia Tal1u11 20 17 No1no1,. 106, Ta mba h an Lemba ra n Negar a Rcpublil< lnd o 11csia No1nor 6057); ".. O. Pc1·atur·a11 Pcmeri11tal1 Nomor 2 Ta hun 2018 te n tang Stand a r Pela) a 11 a 11 Mi11ima l (Lcn1b ar n 11 Negara Rcpublik Indonesia Tal1u11 2018 Nomo 1· 2, Ta111ba h a n Lemba ran Nega ra Republik l 11donesia Nomo1· 6 17 8); .L. l . Pe 1·a tu1"an Pe1ne1-intal-1 Nomor 56 Ta ht.1n 2018 te n t ang Pi11jama 11 Dae 1·a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1u11 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 22 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan I<.euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor O 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pademi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 2 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19;
25.lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 26 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 te n.t a ng Pedoma1'1 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaima n a telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (B e1'"it a Negar a Re publil< I11donesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaim a11a te la h b e b e r a p a ka li d.iub a h te rakhir d e n gan Pera turan Me11tc ri D ala m Ncge ri Nomo r 99 Ta hun 20 19 te 11ta ng Perubal1a 11 I(elima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 32 Ta hun 2011 te n tang Pedoman Pemberian Hibal1 d a 11 Ba11tl1 c1n Sosia l ya11g bc r sumbe r d ari Anggaran Pe11dap£1ta11 d a n De la 11ja Da cral1. (B e rita Negara Republik I 11do 11csia Tal1un 2 01 9 Nomo1· 1560); 28 . Pe 1~a tt1ran Mcntc1·i Dalam Negcri Nomor 120 Tahun 2018 tenta 11g Pe1·uba l1a 11 atas Pe ra tura n Me nteri Da lam Negeri Non101 4 80 Ta hu11 20 15 tentang Pembcntul<an Prociuk Hukum Daerah (Ber~ita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 29 . Peratu1·a11 Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 te11tang Pedoma11 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bela11ja Daerah Tal1un Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indo11esia Tahun 2019 Nomor 655);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 3 1. Peratur,an Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.7 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease .2019 (COVID-19) · (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
32.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7 /2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOI<) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
33.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor • HK.O 1.07 /MENKES/215/2020 ten tang Pemanfaatar). Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/ Atau Pe11anganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020; 34 . Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117 /l(MK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggara n Pendapatan dan Belanja Daer a h Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virl.ts Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Dayel Beli Ma sya rakat dan Perekonomian Nasion a l· '
35.Peraturan Daerah Kabupaten Ba rito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16); r • •
36.P'eratu1·an Daeral1 I<a bupaten Barito Timur· Nomor 5 Tahun 2013 te11 tan g Pol<ol<-Pol<o l< Pe n gelolaan I<euangan Dae rah l(abupatcn Ba1·ito 1'i1nu1· {Lcmba r a n Daerah I<abupaten Bo.rite Ti1nt11· T Al1. u11 201 3 No mc)r· 5 ); 3 7. P c 1·i1tt11·n 11 Dac1·o l1 I a lJtlp a t c r1 No1n o1· 2 Ta hun 2 017 tenta ng H al I( t1n11 ga 11 d cll1 /\cimi11i st1-tllif Pimpi11an Da n A11ggotaDc,\·a 11 Pc t,\ 1 nl<il c1t1 Rnl<y,l t Dncral1 (Le m bar·an Dae rah '- l { n b t 1pat c 11 Ba1·i lo "l 'i mur"f n l1 u n 20 17Nomo r 34, Ttl111ba l1a 11Le1nba r·a11 Dac1·a l1 No n1 o r 3 1); 3 R. P c 1·R t1..11·a 11 Dae 1·al1 I~abupalc11 Barito Timl.tr Nomo r 1 Tahun 2 O19 te11 t a 11g Re11ca11 a Pem bangL1na n J a ngka Menengah Dae1·al1 l ~abt1patc 11 Ba r·ito Timur Tahun 2018-2023 (Le n1ba1-a11 Dae1-ah I<abupaten Bari to Timt1r Tahun 20 19 Non101- 46, Ta mbal1a11 Letnba ran Daerah Kabup,aten Barito Ti111u1· No111or 38) ~ 39 . Peratu1·an Daerah l(abupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019tentang A11ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah l(abupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah I(abupaten Bari to Timur Tahun 2019 Nomor 56, Tan1bahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN : . ien e apkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.