DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. peraturan tata tertib BPD; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan sistim pem,ihan dan wilayahpemilihan (pemilihan langsung atau sistim musyawarah perwakilan); b' Musyawarah Desa membentuk panitia pengisian Anggota BpD; c' Panitia pengisian Anggotl_Bpl) menyusun Rancangan AnggaranBiaya pengisian enggoCa BpD; d' Panitia pengisian- -Anggota BqD menyusun, menetapkan danmengumumkan pps jika pengisian "rr"ggot. BpD menggunakan sistem pemilihan langsing;

(1)
(2)PAR,AF SEKDA ASISTEN KABAG PEMUM KABAG HUKUM L c / A
1. e.Panitia Pengisian Anggota BPD menyusurl, menetapkan dan mengumumkan DPT jika pengisian anggota BPD menggunakan sistem pemilihan langsung, paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pengumuman DPS; Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun, menetapkan dan mengumumkan daftar wakil pemilih jika pengisian anggota BPD menggunakan sistim musyawarah perwakilan, minimal sudah selesai 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan musyawarah perwakilan; Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penjaringan yang terdiri dari pengumuman pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas lamaran minimal 13 (tiga belas) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan; Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penyaringan yang terdiri dari penelitian kelengkapan administrasi dan keabsahan berkas lamaran Bakal Calon, penetapan dan pengumuman Calon Anggota BPD minimal6 (enam) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan; Masa Kampanye dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari; Masa tenang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari; pelaksanaall pqmilihan; Penetapan dan pengumuman Calon Anggota BPD terpilih; Penyampaian Calon Anggota BPD terpilih oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa;
2. n.Penyampaian Calon Anggota BPD terpilih oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
3. o.Peresmian dan pengambilan sumpah/ janji jabatan anggota BPD terpilih.

Pasal 7

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. h. 1. j. k. 1. m. t1) {2)

(3)
(4)PARAF SEKOA ASISTEru KABAG FEl\4UM KA,BAG HUKUrUI Y- &* (/ h

Pasal 8

(1)pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebigaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 {satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menlruarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih,

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengisian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (21 Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri aEas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 {delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana <limaksud pada ayat {21 merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka wakfur 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. tzl Bakal calon anggota BPD yang rnemenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {21 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum lnasa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas :

a.membuat jadwal tahapan proses pemilihan anggota BPD;
b.mengajukan rancangan biaya pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa;
c.mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
d.menerima berkas usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan;
e.melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon anggota BPD;
f.menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat menjadi calon;
g.mempersipakan pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota BPD, pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan PARAF SEKDA ASISTEf{ KABAG PEMUlijl KABAG HUKUful L ( fl t,
h.membuat Berita Acara penetapan anggota BPD terpilih hasil pemilihan anggota BPD;
i.menetapkan dan menyampaikan calon anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat unhrk diresmikan dengan Keputusan BuPati.

Pasal 12

(1)Penduduk desa yang berhak memilih dalam pemilihan anggota BPD dengan sistem pemilihan langsung, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Warga Negara Republik Indonesia:
2. b.Pada hari pemilihan sudah berusia LT (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
3. c.berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahnya DPS, yang dibuktikan dengan KT'P atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih;
4. d.nyata-nyata tidak sedang terganggu. jiwal ingatannya;
5. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (2\ Pemilih yang terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

(1)Tata cara pendaftaran pemilih dengan menggunakan sistem pemilihan langsung adalah sebagai berikut :
1. a.Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pemuntakhiran data dan validasi data pemilih berdasarkan data penduduk serta melakukan pendaftaran terhadap penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksr-rd dalam Pasal 12 ayat (1).
2. b.Panitia pengisan keanggotaan IIPD, men5rusun, menetapkan dan mengumumkan DPS, DPTam dan DPT. tzl Tata cara pendaftaran pemilih dengarr menggunakan sistem musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan wilayah adalah sebagai berikut :
3. a.Warga Negara Republik Indonesia;
4. b.pada hari pelaksanaan musyawarah sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
5. c.memiliki KTP atau surat keterangan perekaman e-KTP penduduk desa yang bersangkutan;
6. d.Kepala Desa;
7. e.Sekretaris Desa atau salah satu perangkat desa;
8. f.tokoh atau pimpinan lembaga kepemudaan;
9. g.golongan profesi seperti guru, tenaga medis, pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil; PARAF SEKDA ASISTEN KAEAG PEhdUM KABAG HUKUIvI L I... fr L
10. h.perwakilan dari masing-masing wilayah pemilihan yang telah ditetapkan maksimal 7 (tujuh) orang dengan jumlah yang sarna untuk masing-masing wilayah pemilihan
11. i.peserta musyawarah perwakilan berjumlah ganjil atau gasal.
(3)Tata cara pendaftaran pemilih dengan menggunakan sistem musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan perempuan adalah sebagai berikut :
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.perempuan warga desa pada hari pelaksanaan musyawarah sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
3. c.memiliki KTP atau surat keterangan perekaman e-I(TP penduduk desa yang bersangkutan;
4. d.peserta musyawarah perwakilan perempuan berjumlah ganjil atau gasal.
5. e.perwakilan perempuan dari masi.ng-masing wilayah pemilihan yang telah ditetapkan maksimal 9 (sembilan) orang dengan jumlah yang sama untuk masing-masing wilayah pemilihan.
6. f.jika pemilih perwakilan dari seluruh wilayah pemilihan berjumlah genap maka pemilih perwakilan ditambah 1 (satu) orang dari Kepala Desa atau tokoh masyarakat atau golongan profesi yang berjenis kelamin perempuan.

Pasal 14

(1)Dalam ha1 mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), panitia pengisian menyelengglarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (21 Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Kriteria peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat {21berdasarkan keterwakilan wilayah adalah :
1. a.Peserta musyawarah per-wakilan berjumlah ganjil atau gasal dan memiliki KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP penduduk Desa yang bersangkutan.
2. b.Kepala Desa dan Sekretaris Desa atau salah satu perangkat Desa.
3. c.Dari unsur pimpinan atau ketua lembaga kemasyarakatan.
4. d.Dari unsur tokoh adat di Desa.
5. e.Dari tokoh atau pimpinan lembaga kepemudaan.
6. f.Dari golongan profesi seperti guffi, tenaga medis, pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil.
7. g.Perwakilan dari masing-masing wilayah pemilihan yang tetah ditetapkan maksimal 7 (tujuh) orang dengan jumlah yang sarna untuk masing-masing wilayah pemilihan FARAF SEKDA ASISTEN KABAG PEtr,LJM KABAG HUKUM L & 0 h
(4)Kriteria peserta musyawarah perwakrlan sebagaimana dimaksud dalam ayat {2ilberdasarkan keterwakilan perempuan adalah :
1. a.Peserta musyawarah perwakilan berjumlah ganjit atau gasal dan memiliki KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP penduduk Desa yang bersangkutan.
2. b.Perwakilan perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana yang telah ditetapkan maksimal I (sembilan) orang dengan jumlah yang salna untuk masing-masing wilayah pemilihan.
3. c.Jika pemilih pemrakilan dari keseluruhan wilayah pemilihan berjumlah genap, maka pemilih perwakilan ditambah 1 (satu) orang dari Kepala Desa atau tokoh masyarakat atau golongan profesi yang berjenis kelamin perempuan. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) calon. yang memperoleh suara terbanyak melalui proses pemilihan langsung ataupun musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) , maka dilakukan pemiiihan langsung atau musyawarah perwakilan ulang terhadap 2 (dua) atau lebih yang memiliki suara terbanyak tersebut. Jika calon hanya I (satu) orang, maka calon terpilih adalah yang memperoleh 5O% + 1 suara sah atau dukungan suara dari jumlah pemilih yang memberikan suara sah atau jumlah peserta musyawarah perwakilan. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak dari hasil pemilihan langsung masing-masing wilayah pemilihan yang telah ditetapkan atau suara terbanyak dari hasil musyawarah perwakilan untuk masing-masing wilayah pemilihan yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Calon anggota BPD terpilih disampaikan Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan oleh panitia. (21 Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 16

(1)Penundaan peresmian calon anggota BPD terpilih dilakukan dalam hal :
1. a.Anggota BPD terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maka:', danlatau tindak pidana terhadap keamanan negara.
2. b.Anggota BPD terpilih ditetapkan sebagai terdakvrra yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. {21 Pembatalan peresmian calon anggota BPD terpilih dilakukan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan ber:salah atau terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap PAFIAF SEKDA ASISTEN KABAG PEMUM KABAG HUKUM L t/ { h
(5)
(6){71
(1)oleh panitia kepada Kepala calon anggota BPD terpilih 10 karena melakukan tindak pidana dengan ancarnan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
(3)Calon anggota BPD yang dibatalkan peresmiannya digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan dari wilayah pemilihan anggota BPD yang digantikannya. (41 Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
(5)Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD sehingga tidak terdapat lagr calon dengan nomor urut berikutnya, maka BPD melakukan musyawarah Desa untuk pengisian anggota BPD untuk wilayah pemilihan yang terjadi kekosongan. Pasd 17 Persyaratan calon anggota BPD adalah :
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1"945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka tunggal Ika;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
6. f.bukan sebagai perangkat Pemerinta,h Desa;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
8. h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
9. i.bertempat tinggal di wilayah pemiliharr;
10. j.sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya;
11. k.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
12. m.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; PARAF SEKDA ASISTET{ KABAG PEMUM KAEIAG HUKUl\J'l L & ( l" LL
13. n.Jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan dalam keanggotaan BpD, tia* melebihi 2 (dua) masa periodisasi termasuk PAW dan jabatan dalam keanggotaan BPD yang sedang diduduki.
14. o.Tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, PangUlu dan Mantir Adat.

Pasal 18

Persyaratan kelengkapan administrasi pencalonan anggota BPD adalah :

a.surat pernyataan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa, bermeterai cukup;
b.foto copy KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka, bermeterai cukup;
d.fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e.fotocopy Akta atau Surat Nikah resmi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagr yang belum berusia 2A tahun tetapi sudah/pernah menikah;
f.surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
g.surat keterangan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (Iima) tahun dari Pengadilan Negeri;
h.fotocopy ljazah serendahnya sekoliah menengah pertama atau sederajad yang dimiliki danl atau fotocopy surat keterangan pengganti ijazah dan fotocopy register siswa bagi yang kehilangan ijazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
i.Bagr Damang Kepala Adat, Mantir dan Pangulu Adat, serta Perangkat Desa melampirkan surat pernyataan bersedia dan mengundurkan diri dari jabatannya sejak terpilih sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, bermeterai cukup;
j.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, bermeterai cukup;
k.surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa, bermeterai cukup;
l.surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa periodisasi keanggotaan secara berturut-turut ataupun tidak berfurut-turut, termasuk keanggotaan sebagai PA\M, bermeterai cukup; PATAF SEKDA ASISTEN KABAG PEMUM KABAG HUKUM l*- L I ,"
m.Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
n.surat keterangan berbadan sehat dan bebas NAIZA dari RSUD Tamiang Layang;
o.pas foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…