(1)Penundaan peresmian calon anggota BPD terpilih dilakukan dalam hal :
a.Anggota BPD terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maka:', danlatau tindak pidana terhadap keamanan negara.
b.Anggota BPD terpilih ditetapkan sebagai terdakvrra yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
{21 Pembatalan peresmian calon anggota BPD terpilih dilakukan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan ber:salah atau terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap PAFIAF SEKDA ASISTEN KABAG PEMUM KABAG HUKUM L t/ { h (5)
(6){71
(1)oleh panitia kepada Kepala calon anggota BPD terpilih 10 karena melakukan tindak pidana dengan ancarnan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
(3)Calon anggota BPD yang dibatalkan peresmiannya digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan dari wilayah pemilihan anggota BPD yang digantikannya.
(41 Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
(5)Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD sehingga tidak terdapat lagr calon dengan nomor urut berikutnya, maka BPD melakukan musyawarah Desa untuk pengisian anggota BPD untuk wilayah pemilihan yang terjadi kekosongan.
Pasd 17 Persyaratan calon anggota BPD adalah :
a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1"945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka tunggal Ika;
d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
f.bukan sebagai perangkat Pemerinta,h Desa;
g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
i.bertempat tinggal di wilayah pemiliharr;
j.sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya;
k.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
m.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
PARAF SEKDA ASISTET{ KABAG PEMUM KAEIAG HUKUl\J'l L & ( l" LL
n.Jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan dalam keanggotaan BpD, tia* melebihi 2 (dua) masa periodisasi termasuk PAW dan jabatan dalam keanggotaan BPD yang sedang diduduki.
o.Tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, PangUlu dan Mantir Adat.