DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlindungan perempuan dan anak di daerah meliputi pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasal fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran rumah tangga termasuk perilaku penyimpangan anak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; melakukan kerjasama dalam penyelenggaraarl perlindungan p.'.g1qggljgl _?11E.-!Hi_ggrk b. C. d. e. f. a. b. C. d. e. b. c. kekerasan; - ! d. e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; menyediakan Rumah Aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan;

f.mengalokasikan anggafarl penyelengga-raan perlindunganperempuandananakdaritindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
g.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindunganperempuandananakdaritindak kekerasan;
h.membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuarl dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 7

(1)kewqjiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk perall serta masyarakat.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada aYat (1), meliPuti:
1. a.mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-
2. b.memberikan perlindungan terhadap korban;
3. c.memberikan pertolongal darurat;
4. d.memberikan informasi derrtlatau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang, dan/atau Dinas terkait melalui UPTD PPA; dan
5. e.turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
(3)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1, dilaksanakan secara bertalggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal B Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, Ymg secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak r'i
(1)pemerintah Daerah wajib membentuk unit Pelayartan Teknis terhadap perlindungan perempuan dan anak.
(2)Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (U dibentuk setelah Peraturan Daerah ini berlaku dan diatur dengan peraturan Bupati. Umum Pasa] 10 Pemerintah Daerah melalui Dinas atau unit pelayanan teknis dan PD, melaksanakan upaya pencegahan dan peiayanan terhadap korban periakuan kekerasan, eksploitasi dan penelanta,ran Anak dan Perempuan sampai dengan pemberd ayaan para korban untuk dapat kembali menjalankan kehidupannya sebagaimana harkat dan martabat yang dimilikinYa.
(1)Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
1. a.kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan terkait dengan perlindungan Anak dan Perempuan kepada masyarakat luas di daerah; L g?.4, f-.3.&a - kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan perempuan dan anak untuk diketahui semua orangdi daerah melalui penyebaran brosur' leallet, pamflet atau papan pengumuman sehingga peristiwa kekerasan, ekspolitasi dan penelantaran dapat dilaporkan sesegera mungkin dan dapat ditangani tidak sampai pada kondisi yangsudah mencapai tingkat terparah; pelatihan pada para anggota yang mampu menyebarkan norma-norma larangan dan sanksi ke masyarakat; pembukaan jalur pengaduan masyarakat oleh Pemerintah Daerah atau Dinas melalui Unit Pelayanan Teknis pada setiap kawasan melalui jejaring masyarakat; penguatan jalur koordinasi dengan Pemerintaharr tingkat Kecamatan, Kelurahan/ Desa;
2. f.penanganan segera adanya pengaduan masyarakat pada seluruh wilayah di daerah dan pengamanan subjek tindak kekerasan, eksploitasi, perd,agangan penelant ar arl; dan I atau
3. g.penyuluhan/sosialisasi dalam bentuk penyadaran masyarakat luas hingga kelompok masyarakat terkecil (keluarga) khususnya para orarg tua untuk melindungi perempuan dan anak' (21 Pemerintah Daerah melalui Dinas/UPTD melakukan pendataan wilayah tindak kekerasan berdasarkan angka tingkat kejadian serta melakukan penelitian dan pengkajian atas tingkat kerawanan wilayah untuk mencari solusi pengurangan sampai penghentian adanya tindak kekerasan, eksploitasi dal penelantaran pada wilayah titik rawan'

BAB VII

PENCEGAHAN, PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAIV

Pasal 12

(1)Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran dilaksanakan sesuai dengan hak-hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 dan ayat (3). b. C. d. e. oral g atau a. b. C. d. e. f.
(2)Untuk menunjang operasional dari UPTD Bupati memerintahkan kepada Dinas berkaitan dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Dinas/UPTD wajib menyusun standar operasional prosedur untuk Pendampingan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan atau penelantaran dalam setiap tahapan pemenuhan hak korban.

Pasal 14

Penyelenggaraa.n pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsiP: non diskriminasi; cepat, arnarr, dan empati; koordinasi antar instansi pemerintah; adanya jaminan kerahasiaan ; mudah dijangkau; dan tidak dipungut biaya.

Pasal 15

Bentuk pelayanan terhadap hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan meliputi:

a.pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
b.pelayanan pendampingan;
c.pelayanan kesehatan;
d.pelayanan rehabilitasi sosial;
e.pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum; dart
f.pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosia-l.

(1)Pemerintah

Pasal 16

Daerah melalui Dinas/UPTD berkewajiban melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi penelantaran. -

(2)Bentuk pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahua-n, sikap, dan keteramPilan berusaha;
2. b.memfasilitasi terlaksananya betbagat pelatihan kerja dan Pelatihan keteramPilan;
3. c.melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
4. d.menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha korban tindak kekerasan;
5. e.mengupayakan penyediaan modal bagi korban tindak kekerasan; dax
6. f.memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk korban tindak kekerasan'

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

Kerjasama dilakukan untuk penguatan peran Dinas/UPTD dalam mencapai tujuan dari perlindungan perempuan dan anak di wilayah daerah. Kerjasama dilakukan dengan :

a.pemerintah;
b.pemerintah provinsi;
c.pemerintah kabupatenl kota lain;
d.lembaga non Pemerintah; dan
e.lembaga internasional yang diakui keberadaannya.

(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat {2), meliputi : pertukaran data dan informasi; rehabilitasi korib 7 id..j'
(1){2J a. b. L
1. c.pemulangan d i. x fr t-
2. d.penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (a) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2\, dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 18

(1i Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha untuk dukungan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah daerah.

(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasart;
2. b.pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
3. c.bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
4. d.menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan'
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2], dituangkan dalam bentuk pedanjian kerjasama.

BAB IX

PTRAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1)Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat:
1. a.membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahanl desa oleh masY arakat;
2. b.membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
3. c.melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri; p.;ce.sq,&ffi :1 .:iljrr@,;'F "Ii-,i a-. 4.a\aI J _ 'ro: ia:E*!-:i:!1!:_r''rgt;rir'::r
4. i..,,,i,,* '.;l\" i-* , , . ', i i,ti;t (- ; d' u'''L -
(1){2)
(3)d.melakukanpertolonganpertamakepadakorban; dan;
1. e.melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya tedadi kekerasan terhadap korban.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan oleh petotaflgan, Tembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB X

RENCANA AKSI DAERATI

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) RAD sebagai dasar melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 2 1 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungall perempuan dan anak dari tindak kekerasaa' Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 22

Masyarakat dapat melakukal pengawasall atas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di wilayah d,aerah d,engan mekanisme penyarnpaian aspirasi kepada Bupati dan/atau DPRD. [3'j:"\.[t-,e\ffi

(1)(21 :!:-stiffiJ-.:3:-'!@:f -::]M4I@S;ffi: I ;'-i;j....,. . E $ffiF{mr, i .t ,liI { .*":;: 'r:'': v $ti( * P- -W
(1)Seiain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukanoiehPenyidikPegawaiNegeriSipilyang pengangkatannYa sesuai perundang-undangal' dengan Peraturan (21 penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenallg:
1. a.menerima iaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adarrya tindak pidana kekerasan terhadaP Perempuan dan anak;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda Pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan bendadaa/ atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
8. h.menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya meialui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; danl atau
9. i.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menurut hukum dapat dipertanggungiawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyamp atkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana' v; -. {2)
(1)Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, membiarkan terlad,inya tindak kekerasan, danf atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan. Apabila pejabat menyelenggarakan yang ditunjuk untuk perlindungan, melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pejabat yang melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan, melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internaI organisasi.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…