DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Klasifikasi Perusahaan Pelaksana TJSLP; 4. Kelembagaan; 5. Perencanaan dan Program Pembangunan; 6. Program dan Bidang Kerja; 7. Hak dan Kewajiban Perusahaan; 8. Pelaksanaan TJSLP; 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. Pelaporan; 11. Penghargaan; 12. Pembiayaan; 13. Sanksi Administratif; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180), . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lambaran Negara Republik Indoensia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik (ESA Indonesia Nomor 6573), k AK k 1 HW | 7. 10. 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397), . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305), Dmna | k x
12.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. Bupati adalah Bupati Barito Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5.Perangkat Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan di Kabupaten Barito Timur.
6.Sekretariat adalah yang membidangi urusan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang menjadi kewenangan kabupaten.
7.Perusahaan adalah perseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah di Daerah.
8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
9.Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab Lx vA sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
10.Forum Pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang kta 12. 13. 14, dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP. Wilayah Sasaran adalah Kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tdak langsung keberadaanperusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Timur.
15.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJISLP dan anggarannya.

Pasal 2

Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas : a. b. . non diskriminasi, Y RR mh On Oo pa « . tema0 kepastian hukum, kepentingan umum, . kepatuhan pada hukum dan etika bisnis, . kebersamaan: partisipatif dan aspiratif, . keterbukaan, . berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan . keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: A. sebagai kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP terhadap masyarakat, Perusahaan dan Pemerintahan Daerah, He Lantai » $ s LA 1gn 2 - €e- - 1 ” a t 5 5

b.sebagai pedoman kepada semua Perusahaan agar pelaksanaan TJSLP tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah.

Pasal 4

Pengaturan mengenai TJSLP bertujuan:

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah, b.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah, Cc. terwujudnya kesepakatan, koordinasi dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah,
d.melindungi Perusahaan dan masyarakat dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab, dan
e.tercapainya pembangunan daerah secara optimal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan TJSLP, meliputi:

a.klasifikasi Perusahaan Pelaksana TJSLP, . kelembagaan,co . perencanaan dan Program Pembangunan, A2. Oo . program dan Bidang Kerja, hak dan Kewajiban Perusahaan, pelaksanaan TJSLP, . pembinaan dan Pengawasan, st MR » @ . pelaporan, pada. penghargaan, . pembiayaan, dan
k.sanksi Administratif. ta.

BAB III

KLASIFIKASI PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

Pasal 6

(1)Setiap Perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TJSLP bagi masyarakat di Daerah. pkh
(2)Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh Perusahaan untuk program TJSLP.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam daerah.
(4)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 7

(l) Dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi.

(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, DPRD, akademisi, Perusahaan, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa.
(3)Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat yang terdampak langsung kegiatan usaha perusahaan.
(4)Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua,
2. b.sekretaris, dan
3. c.anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan TJSLP.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan fasilitasi kepada mitra TJSLP,
2. b.pelaksanaan fasilitasi kepada mitra TJSLP dalam melaksanakan program pe kemitraan dan bina lingkungan,
3. c.pengkoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSLP, dan
4. d.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada mitra TJSLP.

Pasal 9

(1)Setiap pelaksanaan TJSLP di Daerah dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi.
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi.
(3)Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian TJSLP.
(4)Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkedudukan pada Dinas.
(6)Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.

Pasal 10

(l) Dalam rangka pelaksanaan TJSLP di Daerah beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TJSLP agar program-program TJSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.

(2)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSLP.
(3)Pembentukan forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Dalam penyelenggaraan TJSLP Pemerintah Daerah bertugas :
1. a.menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP, dan b.membuat peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha Perusahaan di Daerah.
(2)Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyerahkan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
(3)Program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dari DPRD. aa
(4)Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Forum TJSLP dapat meminta kepada Perusahaan laporan mengenai:
1. a.rencana Program TJSLP yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, dan
2. b.laporan tahunan Pelaksanaan Program TJSLP.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…