DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

regulasi_utama

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.RPJPD; 3.Pengendalian dan Evaluasi; 4.Ketentuan Peralihan; 5.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang digunakan sebagai pedoman terhadap pelaksanaan Pembangunan di Daerah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Ka bu paten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 3 1 2 ) ; 1 0 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2 0 1 5 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2 0 1 5 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 1 ) ; 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2 0 1 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 1 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR Menetapkan PERATURAN MEMUTUSKAN: DAERAH · TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapplitbangda adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah di Kabupaten Barito Timur.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 1 2 . Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah yang berdampak signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan. 14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 15.Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 16.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Pasal 2

( 1 ) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. b.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. c.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
4. d.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II

RPJPD

Pasal 3

( 1 ) RPJPD tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat Visi, Misi, dan arah Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat serta ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2)Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045 adalah Barito Timur Menuju Kabupaten Yang Bertumbuh, Adil, Maju dan Berkelanjutan.
(3)Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045, adalah:
1. a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
2. b.mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing;
3. c.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif;
4. d.mewujudkan pembangunan yang terbuka, tertib dan humanis;
5. e.meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan; dan
6. f.menciptakan berkeadilan. pemerataan Pasal 4 pembangunan yang ( 1 ) Sistematika RPJPD tahun 2025-2045 meliputi:
7. a.BAB I : Pendahulan;
8. b.BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah;
9. c.BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
10. d.BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
11. e.BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
12. f.BAB VI : Penutup.
(2)Isi dan rincian penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

( 1 ) RPJPD Tahun 2025-2045 dijabarkan dalam RPJMD.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun dengan memperhatikan pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam RKPD. pada ayat (2)

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

( 1 ) Bupati' melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.

(2)Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapplitbangda.
(3)Kepala Badan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan masukkan untuk melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

( 1 ) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar.

(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, mencakup terjadinya bericana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. B AB V

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16) masih tetap berlaku sampai dengan akhir tahun 2024.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur. Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 5 Nov@bar 2024 Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 5 N vamn b ar 2024 Sekretaris Daerah Kabup · Timur LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 85 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 05,78/2024 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Perencanaan Pembangunan daerah merupakan sebuah kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan, dan Rencana Pembangunan tahunan. Ketiga tahap tersebut diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan daerah jangka Panjang 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hungga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan Pembangunan dalam periode perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahunan. RPJPD Kabupaten Barito Timur digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD yang merupakan rencana Pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas Pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro yang menacakup Gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Timur. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah selain merupakan amanat dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, juga untuk mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan dalam mencapai tujuan daerah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin tercapainta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004