Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2024
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Ringkasan
1.Ketentuan Umum; 2.RPJPD; 3.Pengendalian dan Evaluasi; 4.Ketentuan Peralihan; 5.Ketentuan Penutup.
1.Ketentuan Umum; 2.RPJPD; 3.Pengendalian dan Evaluasi; 4.Ketentuan Peralihan; 5.Ketentuan Penutup.
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Ka bu paten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
1 0 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2 0 1 5 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2 0 1 5 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 1 ) ; 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2 0 1 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 1 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR Menetapkan PERATURAN MEMUTUSKAN: DAERAH · TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 1 2 . Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah yang berdampak signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan. 14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 15.Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 16.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
( 1 ) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
BAB II RPJPD
BAB II
( 1 ) RPJPD tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat Visi, Misi, dan arah Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat serta ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
dan
pemerataan Pasal 4 pembangunan yang ( 1 ) Sistematika RPJPD tahun 2025-2045 meliputi:
dan
( 1 ) RPJPD Tahun 2025-2045 dijabarkan dalam RPJMD.
pada ayat (2) BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB III
( 1 ) Bupati' melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
BAB IV PERUBAHAN RPJPD
BAB IV
( 1 ) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
B AB V KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16) masih tetap berlaku sampai dengan akhir tahun 2024. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur. Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 5 Nov@bar 2024 Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 5 N vamn b ar 2024 Sekretaris Daerah Kabup · Timur LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 85 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 05,78/2024 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Perencanaan Pembangunan daerah merupakan sebuah kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan, dan Rencana Pembangunan tahunan. Ketiga tahap tersebut diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan daerah jangka Panjang 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hungga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan Pembangunan dalam periode perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahunan. RPJPD Kabupaten Barito Timur digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD yang merupakan rencana Pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas Pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro yang menacakup Gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Timur. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah selain merupakan amanat dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, juga untuk mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan dalam mencapai tujuan daerah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin tercapainta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen