DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Republik Indonesia Nomor: 23.C/LHP/XX.PAL I 06/ Arc tanggal 13 Juni 2A16 atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyertaan Modal Kepada Badal Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" maka Bupati Barito Timur menindaklanjuti dengan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "sasameh Pangarawah" serta memindahbukukan Deposito Escrous Awunt penyertaan modal Badan Perkreditan Ralcyat "Sasameh Pangarawah" ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
c.bahwa berdasarkan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-42|KO-0911 12016 tanggal 19 Juli 2OL6 Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat mencairkan Deposito Escrow Arcount yang ditempatkan pada PT. Bank Pernbangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang dengan atas naina Dewan Gubernur BI aa Bupati Bartim PD BPR $?&saAF flrBAo HUttUiJ i l:t.i ri,rA:#i[i Sasameh;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, periu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "sasameh Pangarawah"; undang-undang Nomor 7 Tahun 1,992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republik indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1gg2 tentang Perbankan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor 3750); undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank indonesia (Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubrah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2AA4 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a357\; undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten sukamara, Kabupaten Lamanciau, Katrupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 1g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O); undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, TamLrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao+ Nomor L26, Tarnbahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor Mengingat 1. 2. J. 4. 5. 6. 7. 523a]; iA 1

g.Und,ang-undang Nomor 23 Tahun 2a\+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
1. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1.992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38a\;
3. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2Ol9 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor T66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
4. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedomal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Afi Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);
5. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 20L9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerahl ffi.'f\sq.d,.h-"ffi .l A,
7. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
8. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OOO tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2ooo tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun z}fi tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1375); 2O. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor 272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2OL5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL8 Nomor 157l';
11. 22.peraturan Bank Indonesia Nomor: 8|26.PBI|2AA6 tentang Bank Perkreditar Ratqyat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656). Dengan Persetujuan Bersama DEUIAN PERWAI{ILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERATI I(ABUPATEN BARITO TIMUR NoMoR2TAHUN201-2TEI{TANGPEMBENTUI(AN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERI(REDITAN RAT(YAT ..SASAMEH PANGARAWAII'.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Pangarawah" (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Perkreditan Rakyat oSasameh Barito Timur Tahun 2At2 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal <iiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Tirr.-rr. Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 18 Desember 2O2O BUPATI BARITO TIMUR, Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 18 Desember 2A2A PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, LEONARD S. AMPUNG LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN BARITO TIMUR TATIUN 2O2O NOMOR 62 IYOREG PERATURAN DAERATI KABUPATEN BARITO TIMI'R, PROVIilSI I{ALIMANTAN TENGAH : o,6,7412O20 PFq$4."e,ffi MBA6IIUl(Uffi F.l'i;!.,i i.,,ilB ASS, SEKDA a1 'r r, 6 /-l PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BARITO TIMIR NOMOR 6 TATIUN 2O2O TEIiITANG PENCABUTAN PERATURAtr DAERAH I(ABUPATEN BARITO TIMT'R NOMOR 2 TAIIUN 2OT2 TENTAI{G PEMBENTUI{AIT PERUSATIAAIT DAERAII BANK PERKREDITAN RAKYAT .3SASAMEH PANGARAWAH" L UMT'M Dalam rangka menindaklanjuti Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S- DZ /KA.LSL l 2Ot4 Tanggal 29 Oktober 2074 tentang Tindak Lanjut Permohonan lnn Prinsip Pendirian PD. BPR Sasameh Pangarawah, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa-an Keuangan Republik Indonesia Nomor : 23.ClLHP/XX. PAL|06l2016 atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan perundang-undangan tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "sasameh Pangarawah" di mana penyertaan modal tidak tepat disajikan sebagai investasi pefinanen serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-42|KO.A92LL 12016 Tanggal Lg Juli 2ALO tentang pencairan Modal Dasar PD BPR Sasameh maka Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat mencairkan Deposito ,Escrew Arcount Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Ralcyat "sasameh Pangarawah" yang ditempatkan di Bank pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Tamiang t ayang dan dana dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan pula ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A1-1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal pemenuhan asas dapat dilaksanakan suatu peraturan perundang-undangan yang harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat baik secara {ilosofis, sosiologis, maupun yuridis sehingga penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" perlu dilakukan pencabutan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TASIBAHAIY TEMBARAN DAERAH I(ABUPATEIY BARIT1O TIMUR NOMOR 53 ? + ,qB. rE-- i; q[.f"iii { s&Kf),r1

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Republik Indonesia Nomor: 23.C/LHP/XX.PAL I 06/ Arc tanggal 13 Juni 2A16 atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyertaan Modal Kepada Badal Perkreditan Rakyat "Sasameh Pangarawah" maka Bupati Barito Timur menindaklanjuti dengan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "sasameh Pangarawah" serta memindahbukukan Deposito Escrous Awunt penyertaan modal Badan Perkreditan Ralcyat "Sasameh Pangarawah" ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
c.bahwa berdasarkan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-42|KO-0911 12016 tanggal 19 Juli 2OL6 Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat mencairkan Deposito Escrow Arcount yang ditempatkan pada PT. Bank Pernbangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang dengan atas naina Dewan Gubernur BI aa Bupati Bartim PD BPR $?&saAF flrBAo HUttUiJ i l:t.i ri,rA:#i[i Sasameh;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, periu

Menetapkan

g.Und,ang-undang Nomor 23 Tahun 2a\+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
1. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1.992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38a\;
3. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2Ol9 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor T66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
4. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedomal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Afi Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);
5. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 20L9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerahl ffi.'f\sq.d,.h-"ffi .l A,
7. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
8. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OOO tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2ooo tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun z}fi tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1375); 2O. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor 272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2OL5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL8 Nomor 157l';
11. 22.peraturan Bank Indonesia Nomor: 8|26.PBI|2AA6 tentang Bank Perkreditar Ratqyat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656). Dengan Persetujuan Bersama DEUIAN PERWAI{ILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERATI I(ABUPATEN BARITO TIMUR NoMoR2TAHUN201-2TEI{TANGPEMBENTUI(AN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERI(REDITAN RAT(YAT ..SASAMEH PANGARAWAII'.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TASIBAHAIY TEMBARAN DAERAH I(ABUPATEIY BARIT1O TIMUR NOMOR 53 ? + ,qB. rE-- i; q[.f"iii { s&Kf),r1

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2012