DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daeran Berbasis Elektronik

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan status asraan ""F'ffiF{mFm-o-*u*= {18,t6}il,lff*t t{hpAl*0ss ASS. . SEKDA h v l-' V/

(7)Peraturan Perundang- t8) Dalam ha1 terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan data, berkoordinasi dengan Dinas, kemudian melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
(9)Ketentuan lebih lanjut rnengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Agar terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB V

PENGEI.OI,AAIT TX'frTAIN

Pasal 19

(U Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan domain melalui Dinas.

(2)Website subdomaindan media sosial milik PD dikelola oleh PD.
(3)Dinas membina dan mengendalikan website subdomain. (41 PD bisa memanfaatkan penyewaan penempatan website hanya di wilayah hukum Indonesia dan dikelola oleh usaha masyarakat berbadan hukum Indonesia.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan nama domain O sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEI,OLITAN IITFORI}IASI DAN KOMUITII(ASI PIIBLIK

Pasal 20

(U Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasf informasi yang meliputi :

a.koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
b.pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala kabupaten;
c.koordinasi dan pelaksanaan diseminasf inforrnasi Daerah; dan
d.koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala $3Jh.ffi."&t !rF8A6 il{'ltuff XEFATAOPU ASS... SEKDA A T (_ ,,. kabupaten. {21 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme d.an tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminosi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah daerah wajib membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perrrndang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perutmusall kebijakan publik. Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Media dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah dapat bekerl'asama dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah dalam melakukan riset bidang TIK. Pemerintah Daerah dapat bekedasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur TIK sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(1)12)
(3)
(1)(2t o (s)

BAB VII

KEMITRAAN DAIT PERAN SENTTA MASYARAKAT DAN DUI5IA USAIIA Bagiaa Kesatu Kemitraan Pasa,l 22 Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, KabupatenlKota dalam hal pengelolaan TIK.

Pasal 23

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam meliputi:

a.memberikan dukungan terhadap pemanfaatan TIK;
b.memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
c.membantu rnenyebarluaskan in penyelenggaraan TIK dan pengembangan ;danflAffi,.&F

(1)
1. d.meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII

PEMBINAAII, pEncAfiIASAlt DAtr PENGEXDALIAII Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam Penyelenggaraan komunikasi dan informatika di wilayah kabupaten.

Pasal 25

Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi :

a.pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola TIK;
b.pengelolaan website dengan domain Pemerintah Daerah;
c.penyediaan dan pengelolaan sarana TIK;dan
d.diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan dengan : koordinasi secara berkala; pemberian bimbingan dan supervisi; pendidikan dan pelatihan; dan evaluasi penyelengg€rra€Ln pelayanaan komunikasi d.an iaformatika.

Pasal 26

(1)
(1)(21 a-. b. c. d. Pengawasan penyelenggaraa"n komunikasi oleh Dinas bersama PD danlatau instansi ketentuan Peraturan Perundang-undangan. dan informatika dilakukan terkait lainnya berdasarkan {2t dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengawasan preventif; dan
2. b.pengawasan represif. p,#hffi.&F Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, meliputi:
3. a.pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
4. b.peningkatan profesionaiisme aparatur pelaksana; dan
5. c.peningkatan peran dan fungsi pelaporan. Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat tzl huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai Sanksi Administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis TIK bersumber dari:

(3)
(4)
1. a.Anggaran Pendapatan dan
2. b.Anggaran Pendapatan dan
3. c.Sumber lain yang tidak Perundang-undangan. Belanja Negara; Belan;'a Daerah; dan mengikat dan sah sesuai dengan peraturan

BAB XI

I{BTENTUAIT PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari peraturan lama 1 {satu) tahun terhitung sejak pera Daerah ini harus ditetapkan paling

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…