DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 6 ?ahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Usaha; Pasal L8 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OOO tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Menimba:rg : a. b. c. d. Mengingat : 1". 2. F}ARAF Indonesia Nomor 3984) SEKOA 3. 4. 5. undang-undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30a1); undang-undang Nomor 17 Tahun L997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368a); undang-undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pqiak dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3686)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO0 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pqiak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3e87); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg9 Nomor 154, Tambahan Lembran Negara republic Indonesia Nomor 388U; undang-undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A02 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tatrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor P&FTAF ffiBfiGiti,rffi KEFfi-qfiFO A$$, $EX$A A r F- L l 6. r. 8. 9. 10. 11. aaool; L2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah{I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asae|; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OOg tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); Undang-Undang Nomor 22 Tah;urr 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887i; q*(:Lrgr'''''''" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 )ahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun z0rc tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080); ^l 13. L4. 15. 16. 17. \ ri tP'- t' .)b' -r ?' I
12.undang-undang Nomor 33 Tahun zCIO+ tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor \26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (l.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a9l; t4. UndangUndang Nomor 18 Tahun 2AO9 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia'Nomor 50 1 5);
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOg tentang l,alu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
16.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagg"imana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2O 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O361; 2A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun ?OLG tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Paiak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 2080); 2L. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 20OB tentang Subsidi Biaya Kesehatan Kelas III Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur {Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28). 22. Dengan Persetqfuan Bersama DEWAT{ PERWAI(ILAN RAKYAT DAERATI KABUPATEN BARITO TIMTIR DAN BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEIITANG PTRUBAIIAN A?AS PERATURAN DAERAH KABUPATEII BARITO TIMUR ITOMOR 6 TAIIUN aOLL TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupatea Barito Timur Nomor 6 Tahun 2ALl Tentang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan tembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: \

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Barito Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Barito Timur. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Timur. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanarl yang menyebabkan barang, flasilitas dan kemanfaatan lainnya ytrtg dapat dinikmati 3. 4. 5. 6. 17 8. 9. oieh orang pribadi atau badan. l 1O. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi ]rang dipungut atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 11,. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.
12.Retribusi Pasar Grosir./Pertokoan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13.Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wqjud simpul jaringan transportasi.
14.Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal ysng disediakan oleh pemerintah daerah.
15.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16.Tempat Khusus Parkir adalah Fasilitas parkir diluar badan jalan di wilayah daerah Kabupaten Barito Timur. I-7. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
18.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vil1a adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan / villa milik pemerintah daerah. 1-9. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan flasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
20.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 21.Pelabuhan adalah tempat terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan fasilitas penunjang yang dilengkapi dangan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang peiabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan atau moda transportasi. Z2.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angina atau tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
23.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
24.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh pernerintah daerah.
25.Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan daerah ata.s penjualan produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah. 26.Eiadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas {PT}, Perseroan Komanditer (CV}, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk usaha tetap. T,AFEAF uk 2?. W'ajib Retribusi adalah CIrarrg pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapau Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. eq. Surit Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adaiah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
32.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasarl penyetorannya.
33.insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 34" Benih Tanaman adalah cikal bakal tumbuhan yang berbentuk biii dan secara sengaja (proses budidayanya) dijadikan sarana dalam pemberdayaan tanaman untuk ditanam.
35.Bibit tanaman adalah benih yang berkecambah atau tanaman muda ataupun bagian/ anakan tanaman dan/atau bagian tanaman yang berbentuk tumbuhan hidup dapat berupa bullkis/ stelon/ geragih, stick, cangkokan ukulasi dan grating yang akan ditanam.
36.Okulan adalah bibit tanaman yang melalui proses perbaikan tanaman dengan menempel entres/mata tunas padaa batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman baru.
37.Cangkokan adalah Bibit Tumbuhan yang dikembang biarkann dengan cara menarlam batang dahan yang terlebih dahulu diutamakan berakar sebagai tanaman baru.
38.Grafting / sambung pucuk adalah Perbanyakan tanaman dengan cara menanam Batang Pohon (UNDERSTHOMP) kemudian pada umur tertentu dilakukan disambung pucuk sebagai upaya perbaikan tanaman yang ditanam.
39.Benih Dasar yar.Lg selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari benih perjenis yang telah disertifikasi. 4O. Benih Pokok yang selanjutnya disebut BP adalah turunan benih dasar yang telah disertifikasi.
41.Benih Sebar yang selanjutnya disebut BS adalah tanaman dari Benih Pokok yang telah disertifikasi. 4?. Benih Hibrida edalah kultur yeng menrpakan keturunan langsung {Generasi F1) dari persilangan antara dua atau lebih suatu spesies tanaman yang berbeda latar belakang genetikanya dan memiliki sifat yang sama dengan induknya.
43.Benih Inbrida (Non Hibrida/bersari bebas) adalah Benih Tanaman yang bersari bebas dan tidak memiliki sifat hibrida. FAfi[AF ffiBi6t{Jr$x IGPAI.AOFO ASS. .. $frKO& I\ 5 ,L )-
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

{1i Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunadriaLrr/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oteh pihak swasta dan digunakan untuk kegiatan usaha. {21 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/ Pesan ggrahart / Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan;
g.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
h.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
i.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

{1} Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:

a.tanah dan jalan Kabupaten;
b.bangunan atau gedung;
c.fuallgan;
d.kendaraan;
e.alat Berat;
f.fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. {2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
1. 4.Fasal 5 ayat {1) dan ayat {2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(U Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi darl/atau Badale /Perusahan pertarabangall dan Perkebunan" yeng menggunakan/menikmati pelayanan dari jasa pemakaian kekayaan daerah. l2l Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang rnenurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan unutuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan tidak isahkan dari c. d. e. f. Peraturan Daerah ini. Feffi&.F 7. 8.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah. sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Bagran Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yarug disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

{1} Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah parkir umum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Ketentuan Pasal LT ayat (1) dan ayat (21diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. tzl Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retibusi terminal. Ketentuan Pasal 2O diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

-) 9. 10. Struktur dan besarnya tarif Retribusi lampiran III yang merupakan bagian ini. Terminal sebagaimana tercantum dalam tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 11.

12.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan,dimiliki dan/ atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

13.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…