Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2019
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 65
Ringkasan
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perrrndang-undangan {Lembaran Negal'a Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 &ntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567el; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2A14 tentang Pengelolaan Barang Mitik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2Al4 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan lernbar"an Negara Republik Indonesia Nomor 2. 3. 4. ss33); PARAF u8{0flut$fl KEPATAOPO ASS,.. SEKDA 't L L 5.
lO.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2AL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; ll.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAII TEITTAITG PEDOMAII PENGEI,OLAAN BARANG MILIK DAERATI. Menetapkan
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de
L1. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
2O. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai PanAp- dasar dalam melakukan tindakan yang akan
22.Pemartfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak rnengubah status kepemilikan.
2a. Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa rnenerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
27 . B,ang:.r: Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
3O. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
32.Hibah. adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, abtar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa mernperoleh penggantian. rAFtAE
4O. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah/l,embaga yang bersangkutan. 4 L. Barang Pengguna adalah barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. 42.Barang pengelola adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk operasional satuan kerja perangkat daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
F'A,R- BAB II MAKSUD DAN TUJUAI{ Bagian Kesatu Maksud
BAB II
Pengaturan pengelolaan barang rnilik daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk :
Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk :
BAB III ASAS
BAB III
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas :
\ PARAF BAB TV RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini meliputi :
c. d. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan, penggunaan, pemanflaatan; pengamanan dan pemeliharaan,penilaian; pemindahtanganan, pemusnahan ; penghapusan, penatausahaan I pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layaaan umum daerah; barang milik daerah berupa rumah negara dan; ganti rugi dan sanksi. BAB V BARAISG MILIK DAERAII Pasa] 6 (U Barang Milik Daerah meliputi :
Pl Barang Mitik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
d.barang yang diperoleh berdasarkan berkekuatan hukum tetap; atau
putusan pengadilan yang telah hasil divestasi atas penyertaan (U
BAB V
Barang milik daeratr ssfoagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjarnan atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagrhan kepada Pemerintah Daerah. Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 PA,NAF pErABAr *ENGEL'T*1f"T. "e MrLrK DA.ERATT Bagi,an Kesatu Pengelola Barang
dan h, menyetujui usul Pemanfaatar. barang milik daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
{2} Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungiawab :
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan barang milik daerah;
$,ARAF (U (21 Bagian Kedua Pejabat Penatausahaan Barang
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urrrsan aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungiawab :
Bagian ketiga Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
{1} Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang"
dan
{2) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat t1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kornlretensi, dan/atau rentang kendatri dan pertimbangan objektif lainnya. .,: Bagian Keempat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Membuka PDF…