DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perrrndang-undangan {Lembaran Negal'a Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 &ntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567el; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2A14 tentang Pengelolaan Barang Mitik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2Al4 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan lernbar"an Negara Republik Indonesia Nomor 2. 3. 4. ss33); PARAF u8{0flut$fl KEPATAOPO ASS,.. SEKDA 't L L 5.

6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtT Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 604l);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 24rc tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zAlL Nomor 31O);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 2721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al8 Nomor l57l; lO.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2AL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; ll.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAII TEITTAITG PEDOMAII PENGEI,OLAAN BARANG MILIK DAERATI. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMTru

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. PAFT^'T,F
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4.DPRD yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Barito Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6.Pemegang Kekuasaan Pengel.ola barang milik daerah adalah Bupati selaku pejaba.t berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
7.Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
8.Pejabat penatausahaan barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola.
9.Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggungiawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
10.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Barang Milik Daerah. L1. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
12.APBD yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Timur.
15.Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kabupaten Barito Timur.
16.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran lB,arang.
17.Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan L (satu) atau beberapa program.
18.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yarlg dimiliknya.
19.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. 2O. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai PanAp- dasar dalam melakukan tindakan yang akan
21.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 22.Pemartfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak rnengubah status kepemilikan.
23.Sewa adalah Pemenfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 2a. Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa rnenerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
25.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaaan lainnya.
26.B,angum Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 27 . B,ang:.r: Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
28.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah keda sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik d.aerah. 3O. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31.Tlrkar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit nilai seimbang. 32.Hibah. adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, abtar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa mernperoleh penggantian. rAFtAE
33.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
34.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Iisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
35.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yartg berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna. barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungiawab adrninistrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
37.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataaan barang milik daerah.
38.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna Barang.
39.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Baraag. 4O. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah/l,embaga yang bersangkutan. 4 L. Barang Pengguna adalah barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. 42.Barang pengelola adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk operasional satuan kerja perangkat daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
43.Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengarlggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengavrasan dan pengendalian.
44.Rencana kebutuhan barang milik daerah adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode satu tahun.
45.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat danlatau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan. F'A,R-

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAI{

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan barang rnilik daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk :

a.mengamankan barang milik daerah;
b.menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
c.memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk :

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b.mewujudkan akunta.bilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
c.menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efelrtif, efesien dan ekonomis;
d.memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
e.mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
f.menciptakan elisiensi dan efektifita.s penggunaan barang milik daerah;
g.memberikan pedoman dalam pen5rusunan neraca yang dapat dipertanggungiawabkan yang bersumber pada daftar barang milik daerah;
h.memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan barang milik daerah;
i.memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan barang milik daerah;
j.menggamankan barang milik daerah; dan
k.mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daera.}.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.fungsional;
b.kepastian Hukum;
c.transparansi;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai. \ PARAF BAB TV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini meliputi :

a.barang milik daerah;
b.pejabat pengelola barang milik daerah; c. d. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan, penggunaan, pemanflaatan; pengamanan dan pemeliharaan,penilaian; pemindahtanganan, pemusnahan ; penghapusan, penatausahaan I pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layaaan umum daerah; barang milik daerah berupa rumah negara dan; ganti rugi dan sanksi.
a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pl Barang Mitik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.barang yffiLg diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.barang yang diperoleh berdasarkan berkekuatan hukum tetap; atau
e.barang yang diperoleh kembali dari modal Pemerintah Daerah. putusan pengadilan yang telah hasil divestasi atas penyertaan (U

BAB V

BARAISG MILIK DAERAII Pasa] 6 (U Barang Milik Daerah meliputi :

Pasal 7

Barang milik daeratr ssfoagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjarnan atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagrhan kepada Pemerintah Daerah. Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 PA,NAF pErABAr *ENGEL'T*1f"T. "e MrLrK DA.ERATT Bagi,an Kesatu Pengelola Barang

Pasal 8

(1)Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelola barang neilik daerah.
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatatt, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD ;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenanganrrya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah danlatau bangunan; dan h, menyetujui usul Pemanfaatar. barang milik daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. {2} Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungiawab :
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persehrjuan Bupati; d.mengatur pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan barang milik daerah;
4. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan Pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Pimpinan DPRD;
5. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi barang milik daerah; dan
6. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. $,ARAF (U (21

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urrrsan aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungiawab :

a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan datam penJrusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan datam pen5rusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang mitik daerah yang memerlukan persehrjuan Bupati;
d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan peneindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
g.melakukan pencatatarr barang milik daerah berupa tanah derrr/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
j.menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 11

{1} Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang"

(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berurenang dan bertanggungiawab :
1. a.meng4iukan rencarla kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang F'AFRAF berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang rnilik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.meng4iukan usul pernanfaatan dan pernindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danlatau bangunan yang tidak nnerrerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah danlatau bangunan;
7. g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengqjukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. i.melakukan pernbinaan, pengawasall, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaa.nnya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 12

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. {2) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat t1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kornlretensi, dan/atau rentang kendatri dan pertimbangan objektif lainnya. .,:

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtT Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 604l);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 24rc tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zAlL Nomor 31O);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 2721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al8 Nomor l57l; lO.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2AL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; ll.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAII TEITTAITG PEDOMAII PENGEI,OLAAN BARANG MILIK DAERATI. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMTru

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. PAFT^'T,F
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4.DPRD yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Barito Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6.Pemegang Kekuasaan Pengel.ola barang milik daerah adalah Bupati selaku pejaba.t berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
7.Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
8.Pejabat penatausahaan barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola.
9.Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggungiawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
10.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Barang Milik Daerah. L1. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
12.APBD yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Timur.
15.Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kabupaten Barito Timur.
16.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran lB,arang.
17.Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan L (satu) atau beberapa program.
18.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yarlg dimiliknya.
19.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. 2O. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai PanAp- dasar dalam melakukan tindakan yang akan
21.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 22.Pemartfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak rnengubah status kepemilikan.
23.Sewa adalah Pemenfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 2a. Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa rnenerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
25.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaaan lainnya.
26.B,angum Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 27 . B,ang:.r: Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
28.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah keda sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik d.aerah. 3O. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31.Tlrkar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit nilai seimbang. 32.Hibah. adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, abtar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa mernperoleh penggantian. rAFtAE
33.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
34.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Iisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
35.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yartg berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna. barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungiawab adrninistrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
37.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataaan barang milik daerah.
38.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna Barang.
39.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Baraag. 4O. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah/l,embaga yang bersangkutan. 4 L. Barang Pengguna adalah barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. 42.Barang pengelola adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk operasional satuan kerja perangkat daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
43.Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengarlggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengavrasan dan pengendalian.
44.Rencana kebutuhan barang milik daerah adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode satu tahun.
45.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat danlatau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan. F'A,R-

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAI{

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan barang rnilik daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk :

a.mengamankan barang milik daerah;
b.menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
c.memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk :

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b.mewujudkan akunta.bilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
c.menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efelrtif, efesien dan ekonomis;
d.memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
e.mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
f.menciptakan elisiensi dan efektifita.s penggunaan barang milik daerah;
g.memberikan pedoman dalam pen5rusunan neraca yang dapat dipertanggungiawabkan yang bersumber pada daftar barang milik daerah;
h.memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan barang milik daerah;
i.memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan barang milik daerah;
j.menggamankan barang milik daerah; dan
k.mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daera.}.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.fungsional;
b.kepastian Hukum;
c.transparansi;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai. \ PARAF BAB TV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini meliputi :

a.barang milik daerah;
b.pejabat pengelola barang milik daerah; c. d. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan, penggunaan, pemanflaatan; pengamanan dan pemeliharaan,penilaian; pemindahtanganan, pemusnahan ; penghapusan, penatausahaan I pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layaaan umum daerah; barang milik daerah berupa rumah negara dan; ganti rugi dan sanksi.
a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pl Barang Mitik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.barang yffiLg diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.barang yang diperoleh berdasarkan berkekuatan hukum tetap; atau
e.barang yang diperoleh kembali dari modal Pemerintah Daerah. putusan pengadilan yang telah hasil divestasi atas penyertaan (U

BAB V

BARAISG MILIK DAERAII Pasa] 6 (U Barang Milik Daerah meliputi :

Pasal 7

Pasal 8

(1)Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelola barang neilik daerah.
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatatt, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD ;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenanganrrya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah danlatau bangunan; dan h, menyetujui usul Pemanfaatar. barang milik daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. {2} Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungiawab :
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persehrjuan Bupati; d.mengatur pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan barang milik daerah;
4. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan Pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Pimpinan DPRD;
5. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi barang milik daerah; dan
6. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. $,ARAF (U (21

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urrrsan aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungiawab :

a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan datam penJrusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan datam pen5rusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang mitik daerah yang memerlukan persehrjuan Bupati;
d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan peneindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
g.melakukan pencatatarr barang milik daerah berupa tanah derrr/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
j.menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 11

{1} Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang"

(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berurenang dan bertanggungiawab :
1. a.meng4iukan rencarla kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang F'AFRAF berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang rnilik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.meng4iukan usul pernanfaatan dan pernindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danlatau bangunan yang tidak nnerrerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah danlatau bangunan;
7. g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengqjukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. i.melakukan pernbinaan, pengawasall, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaa.nnya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 12

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. {2) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat t1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kornlretensi, dan/atau rentang kendatri dan pertimbangan objektif lainnya. .,: