DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8 ) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali beberapa Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dilakukan penyesuian berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan denganPeraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapanUndang-UndangDaruratNomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 8 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II TabalongdenganMengubahUndang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapanUndang-UndangDaruratNomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukumAcaraPidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 3041); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanPertanggungjawabanKeuang an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimanatelahbeberapa kali diubah, terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangperubahankeduaAtasUndang-Undangnomor 23 tahun 2014 TentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan AtasPenyelengaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentangUrusanWajibdanPilihan Yang MenjadiKewenanganKabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2 TambahanLembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 );
15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor2Tahun 2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 3 Utara Tahun 2016Nomor7, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BARITO UTARA Dan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkn : PERATURAN DAERAHTENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I BeberapaketentuandalamPeraturanDaerahKabupatenBaritoUtaraNomor 8 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Umum (LembaranDaerahKabupatenBaritoUtaraTahun 2011 Nomor 8 ) diubahsebagaiberikut :
1.KetentuanPasal 2 huruf c dihapus dan ditambah 1(satu) hurufyaituhuruf h, sehinggaPasal 2 berbunyisebagaiberikut ;

Pasal 2

JenisRetribusi Jasa Umumterdiridari :

a.retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.Dihapus;
d.retribusiPelayananParkirditepiJalanUmum;
e.retribusiPelayananPasar;
f.retribusiPengujianKendaraanBermotor;
g.retribusiPenggantianBiayaCetakPeta; dan
h.retribusiPengendalianMenara Telekomunikasi.
1. 2.Diantara Pasal 45 dan 46 ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan, serta disisipkan 6 Pasal yang mengaturtentangRetribusi Menara Telekomunikasiyakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C, Pasal 45D, Pasal 45E dan Pasal 45F serta ditambah 4 (empat) Paragraf yakni Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf, 4 sehingga berbunyisebagaiberikut :

Pasal 45A

Dengan nama Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusisebagaipembayaranatas pelayanan pengendalianmenaratelekomunikasi.

Pasal 45B

ObjekRetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi adalahpemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. 4 Pasal 45C

(1)Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang menikmati jasa pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Paragraf2 Cara MengukurTingkatPenggunaan Jasa Pasal 45D TingkatPenggunaanJasadiukurberdasarkanbiayapengawasandanpengendalian yang dilakukanolehPemerintah Daerah terhadappemanfaatanruanguntukMenara Telekomunikasiseluler.

Pasal 45E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Pasal 45F

(1)Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : RPMT=TP X TR Keterangan: RPMT : Retibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. TP : Tingkat Penggunaan Jasa. TR : Tarif Retribusi.
(2)Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan telekomunikasi menara dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
(4)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan; 5 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah selainPajak Daerah yang sangat penting guna membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Utara. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara yang mengatur tentangRetribusi Jasa Umum telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dimaksudbelummengatur tentang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk maksud tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. Pemungutan retribusi jasa umum harus disesuaikan dengan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan Daerah dibidang pungutan daerah yang diatur didalam Undang- Undang dimaksud, sehingga diharapkan dengan pemungutan retribusi jasa umum dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas Pasal II : Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 45A

Pasal 45B

Pasal 45E

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 45A

Pasal 45B

Pasal 45E

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009