DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM ; MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS ; PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS; TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS ; KELAS JALAN ; SANKSI ADMINISTRATIF

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

14. 15. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bupati adalah Bupati Barito utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten barito Utara. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 4 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Perlengkapan jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi 5 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu- rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan adalah alat yang digunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan. Alat pengawas dan pengaman jalan adalah alat yang berfungsi sebagai pengawas terhadap berat kendaraan beserta muatannya. Alat pengendali pemakai jalan adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan atau pembatas terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan adalah fasilitas untuk pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam. Tundaan lalu lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan. 6

BAB II

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 2

Bagian Kedua Paragraf I Perencanaan

Pasal 3

Paragraf II Identifikasi Masalah

Pasal 4

Paragraf III Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 5

(1)Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab Bupati untuk jalan Kabupaten.
(2)Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan : a. b. c. d. e. perencanaan ; pengaturan ; perekayasaan ; pemberdayaan ; dan pengawasan. Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. identifikasi masalah lalu lintas; inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas; inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang; inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan; inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas; penetapan tingkat pelayanan; dan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
(1)Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi : a. b. c. d. e. f. g. penggunaan ruang jalan; perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan; lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas; kapasitas jalan; tataguna lahan pinggir jalan; pengaturan lalu lintas; dan kinerja lalu lintas. 7
(1)Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.
(2)Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintassebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. volume lalu lintas; komposisi lalu lintas; variasi lalu lintas; distribusi arah; pengaturan arus lalu lintas; kecepatan dan tundaan lalu lintas; kinerja perlengkapan jalan; dan perkiraan volume lalu lintas yang akan datang. Paragraf IV Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 6

(1)Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
(2)Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi : a. b. c. d. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang; bangkitan dan tarikan; pemilihan moda; dan pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang. Paragraf V Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan

Pasal 7

(1)Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
(2)Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi : a. b. c. d. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang; bangkitan dan tarikan; pemilihan moda; dan kebutuhan kendaraan di wilayah Kabupaten. Paragraf VI Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

(1)Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap 8 rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi : a. b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Paragraf VII Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 9

(1)Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
(2)Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. rasio antara volume dan kapasitas jalan; kecepatan; waktu perjalanan; kebebasan bergerak; keamanan; keselamatan; ketertiban; kelancaran; dan penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas. Paragraf VIII Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 10

(1)Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, dan perlengkapan jalan.
(2)Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Pasal 11

(1)Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan Dinas Perhubungan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kota. 9
(2)Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota; dan perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kota ditetapkan Bupati;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…