DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAK MEMILIH DAN DIPILIH PENCALONAN KEPALA DESA KAMPANYE KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA MASA JABATAN KEPALA DESA TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PENGANGKATAN PEJABAT DAN YANG MENJALANKAN TUGAS KEPALA DESA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TINDAKAN DAN SANKSI KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, maka sebagai perwujudan demokrasi di Desa perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 2 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4.Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Utara.
5.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
7.Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.
8.Panitia Peneliti dan Pengawas adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
9.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa setempat yang oleh panitia pemilihan memenuhi syarat sebagai bakal calon kepala desa.
10.Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
11.Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
12.Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
13.Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
14.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru;
15.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dan pemilihan Kepala Desa;
16.Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
17.Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapat Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
18.Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa;
19.Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
20.Perangkat Desa lainnya adalah terdiri dari :

(1)Sekretariat Desa : 3 (tiga) bidang urusan.
(2)Pelaksana Kewilayahan : Kadus.
(3)Pelaksana Teknis : 3 (tiga) seksi

BAB II

PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2)BPD memperoses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

(1)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 4

Pasal 4

(1)Selain panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam rangka pembinaan dan pengawasan ditingkat Kabupaten dibentuk panitia peneliti dan pengawas pemilihan Kepala Desa.
(2)Pembentukan dan tugas-tugas panitia peneliti dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panitia Pemilihan wajib untuk :
1. a.mengumumkan kepada Penduduk Desa bahwa akan ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
2. b.mendaftar Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
3. c.menyusun Daftar Pemilih Sementara;
4. d.mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Penduduk Desa ditempat yang mudah dibaca dan diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan; dan
5. e.mengesahkan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk, selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara sehingga tidak ada lagi penambahan atau pengurangan pemilih.
(2)Selain Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan juga mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
2. b.melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
3. c.melaksanakan pemungutan suara; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

Pasal 6

(1)Penduduk Desa yang mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d akan dipertimbangkan lagi dan setelah jangka waktu tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
(2)Usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Panitia Pemilihan.

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih adalah Penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a.terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
b.sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah ; 5
c.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
d.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 8

(1)Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
3. c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajat ;
4. d.berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar ;
5. e.PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
6. f.TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang (Dandim/Kapolres);
7. g.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah setempat;
8. h.berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
9. i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. k.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. l.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga setempat;
13. m.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; dan
14. n.belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(2)Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan/pimpinan atau Penjabat yang berwenang.

Pasal 9

(1)Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak boleh diwakilkan.
(2)Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menggunakan hak pilihnya atau diwakilkan orang lain dan diketahui oleh Panitia Pemilihan pada saat pemungutan suara berlangsung hak suaranya dinyatakan tidak sah/gugur.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…