DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBENTUKAN; KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI; PELIMPAHAN KEWENANGAN; PEMBIAYAAN; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TIM TEKNIS; TATA KERJA; ESELON DAN KEPEGAWAIAN;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu melakukan penataan kembali kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan kelembagaan di bidang perizinan paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Jalan Jenderal A.Yani No.76 Telepon 0519-21001, 21120, faximile 0519-21038, 22432 Muara Teweh, Kalimantan Tengah – 73811 Website : ww.baritoutarakab.go.id Email : setda@baritoutarakab.go.id Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan serta fungsi penanaman modal.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
10.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan usaha menanam modal yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang bertujuan untuk melakukan usaha di wilayah daerah.
15.Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
16.Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
17.Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya (mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen) dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu, serta kejelasan prosedur.
18.Perizinan adalah pelayanan publik yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu yang mempunyai implikasi terhadap hak dan kewajiban pihak lain dalam arti luas.
19.Nonperizinan adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada seseorang atau badan hukum di luar perizinan.
20.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
21.Tim Teknis adalah kelompok kerja lapangan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidang tugasnya bertugas memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan dan nonperizinan, beranggotakan pegawai/pejabat pada Unit Kerja teknis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Barito Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu.
(2)BPMPTSP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)BPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), BPMPTSP mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan, perumusan dan penetapan program serta kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan;
2. b.penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan;
3. c.pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pemberian pelayanan bidang penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan dan nonperizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi BPMPTSP, terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. c.Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Pengembangan, Promosi dan Kerjasama
  2. 2.Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.
4. d.Bidang Perizinan, terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Administrasi Perizinan; dan
  2. 2.Subbidang Penetapan Perizinan.
5. e.Bidang Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, terdiri dari :
  1. 1.Subbidang Pelayanan Informasi dan Pendataan
  2. 2.Subbidang Penanganan Pengaduan Masyarakat
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional;
7. g.Unit Pelaksana Teknis.
8. h.Tim Teknis.
(2)Bagan susunan organisasi BPMPTSP sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 7

(1)Bupati dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan melimpahkan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada BPMPTSP
(2)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan BPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pada BPMPTSP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
(3)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…