DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM ; PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ; SISTEMATIKA RPJP DAERAH ; PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan

Mengingat

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 4664);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 3
14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara
2.Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Utara; 4
5.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara;
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 ( dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025;
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk selama 5 ( lima ) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun;
9.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah;
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir peride perencanaan;
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang membuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional untuk masa 20 ( dua puluh ) tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005-2025.

Pasal 4

(1)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalan menyusun RPJM daerah yang memuat visi, misi dan program kepala daerah
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, dan selanjutnya dijabarkan kedalam RKPD. 5

BAB III

SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 5

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

BAB VII

PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS VISI DAN MISI DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAIDAH PELAKSANAAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 termuat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam hal masa periode berakhir, dan RPJMP untuk Periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa selanjutnya dapat mengacu pada program yang tertuang di dalam RPJMP yang masih berlaku kecuali diatur lain oleh perundang-undangan. 6

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara. Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 19 Agustus 2014 Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 19 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, ttd BAMBANG EDHY PRAYITNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd H. FAKHRI FAUZI, MH NIP.19710921 199803 1 004 BUPATI BARITO UTARA, ttd NADALSYAH 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO UTARATAHUN 2005-2025 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional. Sedangkan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 tersebut menetapkan tujuan dari pada sistem perencanaan pembangunan nasional adalah : (a) mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi atara perencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Nasional ( RPJPN ) dan RPJP Daerah Kalimantan Tengah. Sebagaimana RPJP Nasional, RPJP Daerah Kabupaten Barito Utara disusun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, terbagi dalam tahap-tahap perencanaan Pembagunan Jangka Menengah Daerah yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2005-2008, RPJMD II Tahun 2008-2013, RPJMD III Tahun 2013-2018, RPJMD IV Tahun 20018-2023 dan RPJMD V Tahun 2023-2025. Kurun waktu RPJPD Kabupaten Barito Utara sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan Periodisasi RPJMD Kabupaten 8 Barito Utara tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005.Disamping itu, kepala daerah paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan Rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan kabupaten Barito Utara yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Kabupaten Barito Utara, serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah. Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 terdiri dari 6 BAB dan 9 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJP Daerah Kabupaten Barito Utara, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Daerah yang telah ada, serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. 9 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…