DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan KTR; Peran serta masyarakat; Pembentukan satuan tugas penegak KTR; Larangan dan kewajiban; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi administratif; Penyidikan; dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali 2 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. 12.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. 13.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah 4 Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4.Satuan Tugas Penegak Kawasan Rokok yang selanjutnya disebut Satuan Tugas penegak KTR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
8.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan menghisap asap rokok.
9.Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar. 5
10.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk menkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12.Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13.Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik (bersifat menyebabkan kanker).
14.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
15.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
16.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
17.Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
18.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19.Pimpinan atau Penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, termasuk pengemudi angkutan umum.
20.Jalan Protokol adalah jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.
21.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 6

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.keserasian;
e.kelestarian dan keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
h.keadilan;
i.perlindungan hukum;
j.keterbukaan dan peran serta; dan
k.akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat serta lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan, pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok serta manfaat hidup tanpa merokok;
e.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain; dan
f.mengurangi angka perokok dan mencegah perokok pemula. 7

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengaturan KTR;
b.peran serta masyarakat;
c.pembentukan satuan tugas penegak KTR;
d.larangan dan kewajiban;
e.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
f.sanksi administratif;
g.penyidikan; dan
h.ketentuan pidana.

BAB III

PENGATURAN KTR

Pasal 5

(1)KTR meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lain yang ditetapkan.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
(3)Kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan Produk Tembakau dapat dilakukan di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 6

(1)Pimpinan atau Penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. 8
(2)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.
(3)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar;
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
5. e.dilengkapi data dan/atau informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan iklan produk tembakau yang wajib memuat ketentuan sebagai berikut :
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
2. b.mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
9. i.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
10. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model Iklan Produk Tembakau; dan
11. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(3)Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak diletakkan di KTR; 9
2. b.tidak diletakkan di jalan utama atau jalan protokol;
3. c.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
4. d.tidak melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi); dan
5. e.tidak melanggar ketentuan titik-titik lokasi reklame/iklan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengaturan KTR di lingkungan masing-masing, termasuk lingkungan dalam rumah sesuai dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. b.penyampaian saran, masukan, pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
3. c.keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial; dan
4. d.mengingatkan dan menegur kegiatan merokok di dekat bayi, anak dan perempuan hamil serta pada KTR.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi untuk mendukung dan mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diberikan dalam bentuk, antara lain:
1. a.sosialisasi;
2. b.pembinaan;
3. c.pemberian penghargaan; dan
4. d.bantuan sarana dan/atau prasarana. 10

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012