DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II TapindanDaerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham PT. Bank Kalimantan Tengah sebesar Rp57.150.000.000 (lima puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah).

2.Ketentuan Pasal 5a diubah sehingga Pasal 5a berbunyi sebagai berikut : Pasal 5a Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebesar Rp43.000.000.000 (empat puluh tiga milyar rupiah).
3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kepada modal saham PT. Bank Kalimantan Tengah sebesar Rp100.150.000.000 (seratus milyar seratus lima puluh juta rupiah).

4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.366.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.366.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.366.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.246.399.998,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilah puluh delapan rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.246.399.998,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilah puluh delapan rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.246.399.998,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.246.399.998,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
8. h.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.246.399.998,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
9. i.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
10. j.Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. k.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
12. l.Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
13. m.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); dan
14. n.Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.150.000.000,- (dua belas milyar seratus lima puluh juta rupiah);
(2)Jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka secara langsung membuat keharusan kepada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah untuk meningkatkan modal inti agar tetap menjadi bank umum. Bahwa dalam rangka peningkatan modal tersebut PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, yang hasilnya dituangkan dalam Akta Notaris Win Aditya Aribawa, S.H., M.Kn Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah” disingkat “PT. Bank Kalteng” tentang Perubahan Anggaran Dasar. Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu pemegang saham perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Berdasarkan Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan ini perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 5a Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 6

Cukup Jelas. Angka 4

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…