DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Hak Masyarakat; Bab III: Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat; Bab V: Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; Bab VI: Tugas Pembantuan, Kerjasama Dan Koordinasi; Bab VII: Penguatan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja; Bab VIII: Peran Serta Masyarakat; Bab IX: Pelaporan; Bab X: Pendanaan; Bab XI: Penyidikan; Bab XII: Sanksi; Bab XIII: Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk turut serta membantu Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan tata kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan agar tercipta ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan bagi setiap masyarakat,
b.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terteram, tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku serta mengantisipasi perkembangan dinamika kehidupan maka perlu adanya upaya dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya,
c.bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diharapkan dapat menciptakan rasa tertib dan tenteram di masyarakat serta dapat memberikan arahan, landasan hukum dan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Mengingat 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945, Undang-UndangNomor27Tahun1959tentangPenetapan Undang-UndangDaruratNomor3Tahun1953tentang PembentukanDaerahTingkatIIdiKalimantan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1953,Nomor9)sebagai Undang-Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1959Nomor72,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor1820),sebagaimanatelahbeberapakali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor8Tahun1965 tentangPembentukanDaerahTingkatIITanahLaut,Daerah TingkatIITapindanDaerahTingkatIITabalong dengan Mengubah Undang-UndangNomor27Tahun1959tentang PenetapanUndang-UndangDaruratNomor3Tahun1953 tentangPembentukanDaerahTingkatIIdiKalimantan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1965Nomor51, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 2756), Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor&6Tahun2023tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor6841), PeraturanPemerintahNomor16Tahun2018 tentangSatuan PolisiPamongPraja(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2018Nomor72,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6205), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2011 tentangStandar Operasional Prosedur SatuanPolisiPamong Praja (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2011Nomor 705), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor26Tahun2020 tentangPenyelenggaraanKetertibanUmumdanKetenteraman MasyarakatsertaPelindungan Masyarakat(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor548), Peraturan Daerah KabupatenBaritoUtaraNomor2Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah KabupatenBaritoUtara(Lembaran Daerah KabupatenBarito UtaraTahun2016Nomor7,Tambahan LembaranDaerah KabupatenBarito UtaraNomor6)sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Daerah KabupatenBaritoUtaraNomor6 Tahun 2020 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Nomor 2Tahun2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah KabupatenBarito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten BaritoUtaraTahun2020Nomor6,TambahanLembaran DaerahKabupatenBaritoUtaraNomor6): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA Dan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3, 4 10. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bupati adalah Bupati Barito Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Orang adalah orang perorangan, koorporasi, badan dan/atau badan hukum. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang aman, damai dan bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan 3 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. PemerintahPusat,PemerintahDaerahdanmasyarakatdapatmelakukan kegiatannya dalamsituasidankondisiyang tenteram,tertibdanteratursesuai dengankewenangannyauntukpenegakanPeraturanDaerahdanPeraturan Bupati. Gangguanketertibanumumdanketenteraman masyarakatadalahsemua kondisiyangdisebabkanolehperilakutidaktertibyangmengakibatkanatau berpotensimengakibatkanterganggunyakepentinganumum PeraturanDaerahyang selanjutnyadisebut Perda adalahperaturan perundang-undanganyangdibentukolehDPRDdenganpersetujuanbersama Bupati. PenegakanPeraturanDaerahyang selanjutnyadisebutPenegakanPerda adalahsuatuupayaatautindakanagarPeraturanDaerahditaati oleh masyarakat dan/atauyangberhubungandengan pemerintah Kabupaten. PenyidikPegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisingkatPPNSadalahpegawai negerisipilyangdiberitugasmelakukanpenyidikan terhadappelanggaranatas ketentuanperaturan daerahsesuaidengan ketentuanperaturanperundang- undangan. Penyidikanadalahserangkaiantindakan penyidikan dalamhalmenurutcara yangdiaturdalamundang-undanguntuk mencarisertamengumpulkanbukti yangdenganbuktiitumembuatterang,tentangtindakpidana yangterjadidan gunamenemukantersangkanya. Pembinaanadalahproses, cara(perbuatanmembina),usaha,tindakandan kegiatansecaraefisiendanefektifuntkmeningkatkankepatuhanwarga masyarakat,aparaturataubadanhukumterhadap Peraturan Daerah dan/atauPeraturanKepalaDaerahdemiterwujudnyaketertibanumumdan ketenteramanmasyarakat. Pengawasanadalahtindakanteknisdan administratifyangdilaksanakanoleh pemerintahprovinsidalampenegakkanPeraturanDaerah. Pencegahanadalah tindakanmencegahsecaradiniterjadinyapelanggaran peraturan daerahdanperaturanpelaksananyasertagangguanketertiban umum,ketenteraman masyarakatdanpelindungan masyarakat. Badanadalahsekumpulanorangdan/ataumodalyangmerupakankesatuan baikyangmelakukanusahamaupunyangtidakmelakukanusahayang meliputiperseroanterbatas,Perseroan Komanditer,Perseroanlainnya,Badan UsahaMilikNegaraataudaerahdengannamadandalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,DanaPensiun,Persekutuan,Perkumpulan,Yayasan, Organisasi massa, Organisasisosial politikatau organisasiyangsejenis, lembaga, bentuk usahatetapdanbentuk badanlainnya. Jalan adalahprasaranatransportasidaratyangmeliputi segalabagianjalan, termasukbangunan penghubung, bangunanpelengkapdanperlengkapannya yangdiperuntukkanbagilalulintas,yang berada padapermukaantanah, diataspermukaantanah,dibawahpermukaantanahdan/atauair,serta diatas permukaanair,kecuali jalan relm jalanloridanjalan kabel. Tempatumumadalah sarana yang diselenggarakanolehPemerintah, swasta atauperorangan yangdigunakan untukkegiatanbagimasyarakat, termasukdi dalamnyaadalahsemua gedung-gedung perkantoranmilikPemerintah KabupatenBarito Utara,gedung perkantoranumum,pasar, mall dan pusat- pusat perbelanjaan. Lalu lintasadalah gerakkendaraandan orangdiruanglalu lintasjalan. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29, Angkutanadalahperpindahanorangdan/ataubarangdarisatutempatke tempatlaindenganmenggunakankendaraandiruanglalulintasjalan. Kendaraanadalahsuatusaranaangkutdijalanyangterdiriataskendaraan bermotor,dankendaraantidakbermotor. Kendaraanumumadalahsetiapkendaraanyang disediakanuntuk dipergunakanolehumumdengandipungut bayaranbaiklangsungmaupun tidaklangsung. BarangMilikDaerahadalahsemuabarangyangdibeliataudiperolehatas bebanAnggaranPendapatandan BelanjaDaerahatau berasaldariperolehan yangsah. Tanahadalahpermukaanbumibaikberupadaratanmaupunyangtertutup air,termasukruangdiatasdandidalam tubuhbumi,dalambatastertentu yangpenggunaandanpemanfaatannyaterkaitlangsungmaupuntidak langsung denganpenggunaandanpemanfaatannyaterkaitlangsungmaupun tidaklangsung denganpenggunaandanpemanfaatanpermukaanbumi. Pencemaranadalah akibat-akibatpembusukan,pendebuan,pembuangansisa- sisapengolahandaripabrik,sampah,minyak,atauasap,akibatdari pembakaransegalamacamkimiayang dapatmenimbulkanpencemarandan berdampakburukterhadap lingkungan,kesehatanumumdankehidupan hewan/nabati. Vandalismeadalahperbuatanmerusakdanmenghancurkanhasilkaryaseni danbarang berhargalainnya(keindahanalamdan sebagainya).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah adalah agar terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Terrano kewenangan Pemerintah Daerah dan hak masyarakat, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan pelindungan masyarakat, tugas pembantuan, kerjasama dan koordinasi, penguatan kelembagaan Satpol PP, peran serta masyarakat, pelaporan, pendanaan, penyidikan, dan sanksi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi:

a.penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan
b.penegakan Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan melalui:
a.perencanaan,
b.pencegahan, Cc. penegakan Perda dan Peraturan Bupati,
d.perlindungan,
e.pembinaan, dan
f.monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
a.Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah yang berbatasan langsung, Instansi Vertikal, Pemerintah Kecamatan, dan/atau Pemerintah Desa dan Keluarahan.9 Oo

Pasal 8

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib: jalan, sungai, lingkungan, perizinan, pendidikan, kesehatan, sosial, tata ruang, perpajakan dan retribusi daerah, barang milik daerah, batas wilayah, angkutan jalan dan angkutan sungai, dan

m.jalur hijau, taman dan tempat umum. Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dilakukan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. AN SENI NN AN ERA NN CNN 2

Pasal 9

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan: pamor menempatkan barang, menggelar lapak dagangan atau sejenisnya, mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya, membuat atau memasang portal, meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan, membuat atau memasang tanggul jalan, memarkir kendaraan bermotor, mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi, memasang media informasi dan/atau iklan, dan/atau mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap orang dilarang: T mendirikanbangunandiatassungaidan/atausempadansungaitanpaizin: mengambilairsungaiuntuk kepentingankomersil tanpaizin,dan/atau membuangsampahdisungaidan/atausempadansungai.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…