DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan, berbasis pengembangan pertanian, aglomerasi industri, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan amanat Pasal 26 ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); ~ 3 ~
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
20.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); ~ 4 ~
23.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
25.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
27.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
28.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
29.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
30.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
31.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); ~ 5 ~
33.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798); ~ 6 ~
40.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
43.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
45.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 742);
46.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);
47.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
48.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); ~ 7 ~
50.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemnfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
52.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
53.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019–2039

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. ~ 8 ~
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
19.Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
20.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. ~ 9 ~
22.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24.Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
25.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
26.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
27.Hutan L indung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
28.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
29.Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
30.Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
31.Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
32.Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
33.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
34.Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
35.Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
36.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. ~ 10 ~
37.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
38.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2 .
39.Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
40.Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
41.Masyarakat adalah orang, seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
42.Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
43.Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
44.Daerah rawa yang selanjutnya disingkat DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri- ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.
45.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPRD Kabupaten adalah Tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten.
46.Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
47.Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
48.Aglomerasi adalah pemusatan industri disuatu kawasan tertentu dengan tujuan agar pengelolaannya dapat optimal.
49.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
50.Web Form OSS adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu memproses permohonan perizinan yang ada di daerah. ~ 11 ~

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ibu Kota Kabupaten Barito Utara berada di Muara Teweh.
(2)Wilayah Kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada koordinat 114 o 27’20,4” - 115 o 51’38,8” Bujur Timur dan 0 o 1’48” - 1 o 26’30” Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 10.152,25 Km 2 .
(3)Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
3. c.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; dan
4. d.sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.
(4)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kecamatan Teweh Tengah dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 1.144,40 Km 2 ;
2. b.Kecamatan Lahei dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 3.219,39 Km 2 ;
3. c.Kecamatan Gunung Timang dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 1.066,31 Km 2 ;
4. d.Kecamatan Montallat dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 694,63 Km 2 ;
5. e.Kecamatan Teweh Timur dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 921,58 Km 2 ;
6. f.Kecamatan Gunung Purei dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 1.435,80 Km 2 ;
7. g.Kecamatan Teweh Baru dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 808,70 Km 2 ;
8. h.Kecamatan Teweh Selatan dengan luas Wilayah sebesar kurang lebih 481,17 Km 2 ; dan
9. i.Kecamatan Lahei Barat dengan luas Wilayah sebesar kurang lebih 340,26 Km 2 .

BAB III

TUJUAN DAN STRATEGI

Pasal 3

Pasal 4

(1)Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten.
(2)Kebijakan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan;
2. b.pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah;
3. c.pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
4. d.pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri;
5. e.pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri);
6. f.pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan; dan
7. g.pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
(2)Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan;
2. b.meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3. c.memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
4. d.mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya; ~ 13 ~
5. e.memberikan izin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi; dan
6. f.melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
(3)Strategi pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.membangun prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah;
2. b.mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah; dan
3. c.mensyaratkan kepada pengelola pertambangan/perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.
(4)Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas;
2. b.meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. c.memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian;
4. d.membangun dan meningkatkan prasarana pertanian;
5. e.penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaannya; dan
6. f.membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(5)Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :
1. a.peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri;
2. b.mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan;
3. c.mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat; ~ 14 ~
4. d.mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri; dan
5. e.mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.
(6)Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi :
1. a.mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
2. b.meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
3. c.meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan;
4. d.memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi; dan
5. e.mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
(7)Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi :
1. a.memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan;
2. b.memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup;
3. c.memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup;
4. d.merumuskan prosedur perizinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya;
5. e.memberikan izin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali;
6. f.memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan;
7. g.membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum; dan
8. h.melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
(8)Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi :
1. a.melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah; ~ 15 ~
2. b.meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya;
3. c.menyelenggarakan event-event wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan; dan
4. d.meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

BAB IV

POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :

a.Sistem perkotaan; dan
b.Sistem jaringan prasarana.

Pasal 7

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

a.Pusat Kegiatan Wilayah yaitu Kota Muara Teweh Ibukota Kabupaten;
b.Pusat Kegiatan Lokal yaitu Kota Kandui Ibukota Kecamatan Gunung Timang; dan
c.Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya pada pemerintah daerah terdiri atas: a) Pusat Pelayanan Kawasan terdiri atas :
1. 1.kota Muara Lahei di Kecamatan Lahei;
2. 2.kota Hajak di Kecamatan Teweh Baru;
3. 3.kota Trahean di Kecamatan Teweh Selatan;
4. 4.kota Tumpung Laung di Kecamatan Montallat;
5. 5.kota Benangin di Kecamatan Teweh Timur;
6. 6.kota Lampeong di Kecamatan Gunung Purei; dan
7. 7.kota Benao Hilir di Kecamatan Lahei Barat. b) Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas :
8. 1.desa Sei Rahayu II (Km 52) di Kecamatan Teweh Tengah;
9. 2.desa Sikui di Kecamatan Teweh Baru; dan
10. 3.desa Karendan di Kecamatan Lahei. ~ 16 ~

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

a.Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas :
1. 1.sistem jaringan jalan;
2. 2.sistem jaringan kereta api; dan
3. 3.sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
b.Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas :
1. 1.bandar udara pengumpul;
2. 2.bandar udara pengumpan; dan
3. 3.ruang udara untuk kegiatan langsung bandar udara dan/ atau sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
c.Sistem jaringan energi terdiri atas :
1. 1.jaringan infrastruktur gas bumi; dan
2. 2.jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
d.Sistem jaringan telekomunikasi dengan kebutuhan wilayah kabupaten terdiri atas :
1. 1.sistem jaringan kabel;
2. 2.sistem jaringan nirkabel; dan
3. 3.sistem jaringan satelit dan base tranceiver station.
e.Sistem jaringan sumberdaya air yang berada di kabupaten terdiri atas :
1. 1.wilayah sungai;
2. 2.jaringan irigasi; dan
3. 3.bendung, jaringan baku untuk air minum.
f.Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
1. 1.sistem penyediaan air minum;
2. 2.sistem pengelolaan persampahan; dan
3. 3.sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 9

(1)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
1. a.jaringan prasarana Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :
  1. 1.jaringan jalan;
  2. 2.prasarana lalu-lintas/terminal; dan
  3. 3.jembatan timbang. ~ 17 ~
2. b.sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 adalah Jalur Kereta Api Umum, meliputi :
  1. 1.jaringan jalur kereta api yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan
  2. 2.jaringan jalur kereta api untuk melayani perpindahan orang dan/ atau barang antar kabupaten dan provinsi.
3. c.jaringan prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), meliputi terminal khusus dan keperluan pemakaian dataran sungai untuk penempatan fasilitas, tambat labuh serta bongkar muat.
(2)Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
1. a.jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) terdiri atas:
  1. 1.Puruk Cahu – Km.50 (Pasar Punjung) – Batas Kota Muara Teweh sepanjang kurang lebih 89,18 Km;
  2. 2.Jalan Pertiwi (Muara Teweh), Jalan Pendreh (Muara Teweh), Jalan Ring Road (Muara Teweh), Jalan Malawaken (Muara Teweh), Jalan Dermaga Seberang (Muara Teweh) sepanjang kurang lebih 24,85 Km;
  3. 3.Batas Kota Muara Teweh – Benangin – Lampeong – Batas Provinsi Kalimantan Timur sepanjang kurang lebih 131,80 Km; dan
  4. 4.Batas Kota Muara Teweh – Kandui – Patas – Ampah – Dayu – Tamiang Layang – Pasar Panas (Batas dengan Provinsi Kalimantan Selatan) sepanjang kurang lebih 186,12 Km.
2. b.jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3) terdiri atas:
  1. 1.Lingkar Kota Muara Teweh sepanjang kurang lebih 3,21 Km;
  2. 2.Simpang Batapah – Tumpung Laung – Muara Teweh; dan
  3. 3.Simpang Trinsing (Muara Teweh) – Trinsing sepanjang kurang lebih 16,00 Km.
3. c.jaringan jalan yang menjadi wewenang kabupaten terdiri atas :
  1. 1.Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4) dan rencana pengembangannya;
  2. 2.Jalan lokal primer dan rencana pengembangannya; dan
  3. 3.Jalan strategis kabupaten dan rencana pengembangannya.
4. d.jaringan Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4) terdiri atas :
  1. 1.Jalan Negara Km. 21 – Nihan sepanjang kurang lebih 9,19 Km;
  2. 2.Jalan Negara Km.11 – Lahei sepanjang kurang lebih 6,71 Km;
  3. 3.Simpang Jalan Benangin – Malawaken sepanjang kurang lebih 1,86 Km;
  4. 4.Malawaken – Lahei sepanjang kurang lebih 9,59 Km;
  5. 5.Muara Teweh – Trinsing sepanjang kurang lebih 16,70 Km;
  6. 6.Simpang Trinsing – Bintang Ninggi sepanjang kurang lebih 9,52 Km;
  7. 7.Jalan Negara Km.15 – Hajak sepanjang kurang lebih 2,63 Km;
  8. 8.Kandui – Ketapang sepanjang kurang lebih 15,53 Km; ~ 18 ~
  9. 9.Ketapang – Montallat II sepanjang kurang lebih 12,99 Km;
  10. 10.Jalan Negara km.33 – Simpang Selebes sepanjang kurang lebih 24,30 Km;
  11. 11.Simpang Selebes – Simpang Trans Jamut sepanjang kurang lebih 4,12 Km;
  12. 12.Simpang Tamrin – Trans Liju sepanjang kurang lebih 10,72 Km;
  13. 13.Trans Liju – Benangin V sepanjang kurang lebih 10,20 Km;
  14. 14.Jalan Negara Km.34 – Simpang Benangin sepanjang kurang lebih 54,40 Km; dan
  15. 15.Jalan Sikan – Tumpung Laung Seberang sepanjang kurang lebih 2,57 Km.
5. e.rencana pengembangan Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4) terdiri atas :
  1. 1.Muara Teweh – Trinsing – Pandran Permai – Sikan – Tumpung Laung sepanjang kurang lebih 62,46 Km;
  2. 2.Lemo – Batas dengan Kabupaten Kapuas - Simpang Batapah sepanjang kurang lebih 99,40 Km; dan
  3. 3.Muara Baloi – Dampar sepanjang kurang lebih 33 Km.
6. f.jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 tersebar di 9 (sembilan) wilayah kecamatan di kabupaten.
7. g.rencana pengembangan jalan lokal primer terdiri atas :
  1. 1.Tapen Raya - Tongka sepanjang kurang lebih 14,36 Km;
  2. 2.Sikan – Tumpung Laung sepanjang kurang lebih 5,99 Km;
  3. 3.Sikan – Rubei – Paring Lahung – Ruji – Pepas sepanjang kurang lebih 15,31 Km;
  4. 4.Hajak– Simpang Jalan Nasional (Muara Teweh-Benangin) sepanjang kurang lebih 6,93 Km;
  5. 5.Simpang Jalan Nasional (Muara Teweh-Benangin) – Malateken sepajang kurang lebih 9,08 Km;
  6. 6.Simpang Jalan Nasional (Muara Teweh-Benangin) – Muara Wakat sepajang kurang lebih 8,50 Km; dan
  7. 7.Linon Besi – Tanjung Harapan sepanjang kurang lebih 5,34 Km.
8. h.jaringan jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, terdiri atas:
  1. 1.Muara Teweh (Km. 34) – Datan – Simpang Benangin sepanjang kurang lebih 46,80 km; dan
  2. 2.jalan dalam kota Muara Teweh sepanjang kurang lebih 140,88 km.
9. i.rencana pengembangan jaringan jalan sebagai jalan strategis kabupaten terdiri atas:
  1. 1.Muara Teweh – Malawaken – Lahei – Karendan – Haragandang sepanjang kurang lebih 59,58 km; dan
  2. 2.Muara Teweh – Lemo – Tumpung Laung – Batas dengan Kabupaten Barito Selatan – Simpang Pendang sepanjang kurang lebih 289,05 Km.
10. j.jaringan jalan desa yang meliputi jaringan jalan di Ibu kota Kecamatan dan desa tersebar di 9 (sembilan) wilayah kecamatan di Kabupaten. ~ 19 ~
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Jaringan jalan khusus tersebar di 9 (sembilan) wilayah kecamatan di Kabupaten terdiri atas jalan khusus perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), tambang dan perkebunan.
(5)Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Prasarana Lalu Lintas/terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
1. a.terminal Tipe A, terdapat di Kota Muara Teweh;
2. b.terminal Tipe C, terdapat di Kandui, Hajak, Muara Lahei, Lampeong, Benangin, Trahean, Montallat dan Nihan Hilir;
3. c.terminal bongkar muat barang terdapat dalam Kota Muara Teweh; dan
4. d.jembatan timbang terdapat di simpang Kandui Kecamatan Gunung Timang. ( 7 ) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 adalah Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang, melintasi wilayah Kabupaten Barito Utara di Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Gunung Timang.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan sungai dan danau sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf ayat (1) a angka 3 terdiri atas:
1. a.pelabuhan Muara Teweh, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpul;
2. b.pelabuhan Muara Lahei, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
3. c.pelabuhan Tumpung Laung, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
4. d.pelabuhan Benangin, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
5. e.pelabuhan Lampeong, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
6. f.pelabuhan Benao Hilir, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
7. g.pelabuhan Hajak, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
8. h.pelabuhan Butong Kecamatan Teweh Selatan, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
9. i.pelabuhan penyebrangan terdapat di Muara Lahei, Nihan Hilir, Lemo, Montallat, Bintang Ninggi dan Kamawen; dan ~ 20 ~
10. j.terminal khusus bagi keperluan pemakaian dataran sungai untuk penempatan fasilitas, tambat labuh serta bongkar muat dapat dibangun pada sempadan Daerah Aliran Sungai Barito dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…