Mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito utara
Memuat teks peraturan…
b. bahwa objek retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. bahwa objek retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan retribusi Rumah Potong Hewan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 2 Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 4 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) diubah sebagai berikut : 1. Diantara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 21A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barito Utara 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah. 12. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi. 13. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah. 14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 5 15. Tempat Khusus Parkir adalah Fasilitas parkir diluar badan jalan di wilayah daerah Kabupaten Barito Utara. 16. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. 17. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 18. Pelabuhan adalah tempat terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan fasilitas penunjang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan atau moda transportasi. 19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 20. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 21. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan daerah atas penjualan produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah. 21A.Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang. 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 6 26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. 29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. retribusi Terminal; c. retribusi Tempat Khusus Parkir; d. retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; e. retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah; f. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan g. retribusi Rumah Potong Hewan. 3. Diantara Pasal 32F dan Pasal 33 ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian Ketujuh, serta disisipkan 6 (enam) Pasal yang mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yakni Pasal 32G, Pasal 32H, Pasal 32I, Pasal 32J, Pasal 32K dan Pasal 32L serta ditambah 4 (empat) Paragraf yakni paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4, sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Ketujuh Retribusi Rumah Potong Hewan Paragraf 1 Nama, Subjek dan Wajib Retribusi
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan. 7
(1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten. (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan/atau menikmati pelayanan jasa rumah potong hewan milik Pemerintah Kabupaten. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, jenis hewan yang akan dipotong dan jenis fasilitas pelayanan yang digunakan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi Jasa Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha. Pada Peraturan Daerah tersebut retribusi Rumah Potong Hewan belum terakomodir sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan retribusi Rumah Potong Hewan dengan menyesuaikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup Jelas. Angka 2
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)