DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Laporan Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Laporan Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 1.233.738.208.873,61
b.Belanja dan Transfer Rp. 1.096.531.378.792,81 Surplus Rp. 137.206.830.080,80
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 247.669.847.224,59 - Pengeluaran Rp. 0,00 Surplus Rp. 247.669.847.224,59

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 145.501.823.218,61 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.088.236.385.655,00
2. 2.Realisasi Rp. 1.233.738.208.873,61 Selisih lebih/(kurang) Rp. 145.501.823.218,61
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (107.863.342.304,84) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.204.394.721.097,65
2. 2.Realisasi Rp. 1.096.531.378.792,81 Selisih lebih/(kurang) Rp. (107.863.342.304,84)
c.Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 253.365.165.523,45 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit setelah perubahan Rp. (116.158.335.442,65)
2. 2.Realisasi Rp. 137.206.830.080,80 Selisih lebih/(kurang) Rp. 253.365.165.523,45
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 247.669.847.224,59
2. 2.Realisasi Rp. 247.669.847.224,59 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
2. 2.Realisasi Rp. 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 247.669.774.025,00
2. 2.Realisasi Rp. 247.669.847.224,59 Selisih lebih/(kurang) Rp. 73.199,59

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 247.669.774.024,59
b.Penggunaan SAL Rp. 247.669.847.224,59
c.SILPA/SIKPA Rp. 384.876.667.305,39
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 384.876.667.305,39

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Pendapatan – LO Rp. 1.164.388.862.166,72
b.Beban Rp. 1.021.365.859.356,34
c.Surplus dari Operasi Rp. 143.023.002.810,38 Kegiatan Non Operasional
a.Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. (1.763.896.460,00)
b.Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 141.259.106.350,38
c.Surplus/ Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp. 0,00
d.Surplus/ Defisit -LO Rp. 141.259.106.350,38

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp. 3.180.151.212.376,61
b.SURPLUS/ DEFISIT –LO Rp. 141.259.106.350,38
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp. (21.841.552.944,13)
d.EKUITAS AKHIR Rp. 3.299.568.765.782,86

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 3.342.630.455.737,50
b.Jumlah Hutang Rp. 43.061.689.954,64
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 3.299.568.765.782,86

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
1. 1.Arus Masuk Kas Rp. 1.233.738.208.873,00
2. 2.Arus Keluar Kas Rp. 912.346.988.694,81
3. 3.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 321.391.220.178,80
b.Arus Kas dari Aktivitas Investasi
1. 1.Arus Masuk Kas Rp. 0,00
2. 2.Arus Keluar Kas Rp. 184.184.390.098,00
3. 3.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp. (184.184.390.098,00) Non Keuangan
c.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
1. 1.Arus Masuk Kas Rp. 0,00
2. 2.Arus Keluar Kas Rp. 0,00
3. 3.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. 0,00 Pembiayaan
d.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
1. 1.Arus Kas Masuk Rp. 59.905.415.644,64
2. 2.Arus Kas Keluar Rp. 59.778.769.434,00
3. 3.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Rp. 126.646.210,64 Anggaran

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam Pasal 1, disusun dengan sitematika sebagai berikut;
1. a.Lampiran I : LRA terdiri atas : Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV : LPE;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
15. o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
21. u.Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
22. v.Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(2)Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 I. UMUM Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, dan ayat (4) menyebutkan bahwa APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1. 2021.Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…