DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup. Dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja DaerahTahunAnggaran 2023; Mengingat :1.Pasal 18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2.Undang-UndangNomor27 Tahun 1959tentangPenetapan Undang-UndangDaruratNomor3Tahun 1953tentang PerpanjanganPembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor9)sebagai Undang-Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1959Nomor72,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor1820), sebagaimanatelahbeberapakali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor8 Tahun 1965tentang PembentukanDaerah Tingkat11Tanah Laut,Daerah TingkatIITapin dan Daerah TingkatIITabalong dengan Mengubah Undang-UndangNomor27 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
5.Undang-Undang Nomor 2004Tahun1 tentang Perbendaharan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421) ;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasPeraturan PemerintahNomor27Tahun2014tentang Pengelolaan BarangMilikNegara/Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor142, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 6523); 15.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentang Penyelengaraan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2017Nomor73,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6041); 16.Peraturan PemerintahNomor18 Tahun2017tentangHak KeuangandanAdministratifPimpinandanAnggotaDevvan Perwakilan Rakyat Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor106,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor6057)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan PemerintahNomor1 Tahun2023tentangPerubahanAtasPeraturan PemerintahNomor18 Tahun 2017tentangHakKeuangan danAdministratifPimpinandanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor6,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6847); 17.Peraturan PemerintahNomor 2Tahun2018tentang StandarPelayananMinimal(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2018Nomor2,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6178); 18.Peraturan PemerintahNomor12 Tahun 2019tentang Pengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6322); 19.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor64Tahun2013 tentangPenerapan StandarAkuntansi Pemerintah BerbasisAkrualpadaPemerintah Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor1425) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan MenteriDalam NegeriNomor90 Tahun 2019tentang Klasifikasi,Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2019Nomor1447); 20.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor19Tahun 2016 tentangPedoman Pengelolaan BarangMilikDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 7 Tahun 2024tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BarangMilikDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 350); PembinaandanPengavvasan 21.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor11Tahun2017 tentangPedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangPertangungjawaban PelaksanaanAnggaran Pendapatan danBelanja DaerahdanRancangan Peraturan Kepala DaerahtentangPenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah (BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor 450); 22.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor77Tahun2020 Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor1781); 23.PeraturanDaerahKabupatenBaritoUtaraNomor 2Tahun 2016tentangPembentukandan Susunan Perangkat DaerahKabupatenBaritoUtara(Lembaran Daerah Kabupaten BaritoUtaraTahun2016Nomor7.Tambahan LembaranDaerahKabupatenBaritoUtara Nomor6) sebagaimanatelahbeberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Barito UtaraNomor3Tahun 2022tentangPerubahanKeduaAtas Peraturan Daerah Nomor2Tahun 2016tentangPembentukandan Susunan Perangkat DaerahKabupatenBarito Utara(Lembaran DaerahKabupatenBarito UtaraTahun2022Nomor3, TambahanLembaran Daerah KabupatenBaritoUtara Nomor3); 24.Peraturan DaerahKabupaten Barito UtaraNomor4 Tahun2017tentangHak KeuangandanAdministratif PimpinandanAnggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran DaerahKabupatenBarito UtaraTahun2017 Nomor4,TambahanLembaran Daerah KabupatenBarito Utara Nomor4); 25.Peraturan Daerah KabupatenBarito UtaraNomor8Tahun 2022tentangAnggaranPendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran DaerahKabupaten Barito UtaraTahun2022 Nomor8, Tambahan Lembaran DaerahKabupatenBarito Utara Tahun 2023Nomor8); DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023. Menetapkan:

Pasal 1

(1)PertanggungjawabanPelaksanaanAPBDberupaLaporanKeuangan memuat: a.Laporan RealisasiAnggaran; b.Laporan Perubahan SaldoAnggaranLebih; c.LaporanOperasional; d.Laporan PerubahanEkuitas; e.LaporanNeraca;
1. f.LaporanArusKas;dan g.CatatanatasLaporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangansebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilampin dengan Laporan Kineijadan IkhtisarLaporanKeuangan BadanUsahaMilik Daerah/PerusahaanDaerah.

Pasal 2

LaporanRealisasiAnggaran sebagaimana dimaksud dalamPasal1ayat(1) huruf aTahun2023sebagai berikut: a.Pendapatan b.Belanja danTransfer Surplus c.Pembiayaan -Penerimaan Pengeluaran Surplus Rp.2.260.438.721.167,04 Rp.1.896.410.152.370,66 Rp.364.028.568.796,38 Rp.465.273.128.136.85 27.000.000.000,00 438.273.128.136.85 Rp. Rp.

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a.Selisih anggaran dengan realisasipendapatan sejumlahRp. (343.330.673.120,04)dengan rinciansebagai berikut: 1.Anggaranpendapatan setelah perubahanRp.1.917.108.048.047,00 2.Realisasi Selisih lebih /(kurang) Rp.2.260.438.721.167,04 Rp.(343.330.673.120,04) b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlahRp.363.805.365.639,58 dengan rincian sebagai berikut:

1.Anggaran belanja setelah perubahan
2.Realisasi 2.029.907.824.098,00 1.666.102.458.458,42 Rp . Rp. Selisih lebih / (kurang) Rp. 363.805.365.639,58

c.Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (707.110.647.202,38) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih lebih / (kurang) Rp. (343.082.078.406,00) Rp. 364.028.568.796,38 Rp. (707.110.647.202,38)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,15 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp.
2. 2.Realisasi Selisih lebih / (kurang) 465.273.128.137,00 465.273.128.136,85 0,15 Rp. Rp.
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp.
2. 2.Realisasi 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00Rp. Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.0,15 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan setelah perubahan Rp.
2. 2.Realisasi 438.273.128.137,00 438.273.128.136,85Rp. Selisih lebih / (kurang) 0,15Rp.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksud dalam pasal 1 ayat ( 1 ) huruf b per Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Penggunaan SAL
c.SILPA/S1 KPA
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir 465.273.128.136,85 465.273.128.136,85 802.301 .696.933.23 802.301 .696.933.23 Rp. Rp. Rp. Rp .

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Kegiatan Operasional
1. 1.Pendapatan - LO
2. 2.Beban
3. 3.Surplus dari Operasi 2.347.402.453.761 ,96 1.395.401.402 .048.25 952.001.051.713,71 Rp. Rp. Rp.
b.Kegiatan Non Operasional 1 . Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. ( 4.438.215.451,00)
1. 2.Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
2. 3.Surplus/ Defisit Dari Pos Luar Biasa
3. 4.Surplus/ Defisit -LO Rp. 947.562.836.262,71 Rp. 0,00 Rp. 947.562.836.262 ,71

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp 3.782 .265.309.822,51 Rp. 947.562 .836.262,71 Rp. 1.023.606.372.546,28 Rp. 5.753.434.518.631 ,50
b.SURPLUS/ DEFISIT -LO
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
d.EKUITAS AKH1 R

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf e per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Hutang
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 5.760.236.428.394,76 6.801.909.763,26 Rp. 5.753.434.518.631 ,50 Rp.

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf f untuk tahun vang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Arus Kas dari Aktivitas Operasi 1 . Arus Masuk Kas
1. 2.Arus Keluar Kas
2. 3.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
b.Arus Kas dari Aktivitas Investasi 1 . Arus Masuk Kas
1. 2.Arus Keluar Kas
2. 3.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Rp. 2.260.438.721.167.04 Rp. 1.284.127.963.479 ,24 976.310 .757.687,00Rp. 0,00 612.282 .188.891,42 (612.282.188.891,42) Rp. Rp. Rp. c.ArusKasdariAktivitasPembiavaan 1.ArusMasukKas 2.ArusKeluar Kas 3.ArusKasBersihdariAktivitas Pembiavaan d.ArusKasdariAktivitasNonAnggaran 1.ArusKasMasuk 2.ArusKasKeluar Rp.0,00 Rp.27.000.000.000,00 (27.000.000.000,00)Rp. Rp.119.804.754.398,00 119.804.754.398,00Rp. 3.Arus Kas BersihdariAktivitasNonRp.0,00 Anggaran Pasal 9 CatatanatasLaporan KeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal1ayat(1) hurufgtahun2023memuatinformasibaiksecara kuantitatif maupun kualitatifataspos-poslaporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDsebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini,terdiri dari; a.LampiranI Lampiran1.1 LRAterdiriatas: ringkasanLRAmenuruturusanpemerintahan daerah dan organisasi; rincianLRAmenuruturusanpemerintahan daerah, organisasi.pendapatan,belanjadan pembiavaan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menuruturusan pemerintahan daerah,organisasi, program,kegiatan,subkegiatan,kelompok, dan jenis pendapatan,belanja dan pembiavaan;dan rekapitulasibelanja menurut urusan pemerintah daerah,organisasi, program,kegiatan dansub kegiatan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; LPE; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Lampiran1.2 Lampiran1.3 Lampiran1.4 b.Lampiran11 c.Lampiran111 d.LampiranIV

e.LampiranV f.LampiranVI g.LampiranVII h . Lampiran VIII :
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penvertaan Modal (Investasi) daerah ; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnva; Daftar Dana Cadangan Daerah ; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah ; Ikhtisar Laporan Keuangan ( Neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah ; dan Ikhtisar Laporan Keuangan ( Laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah .
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII n . Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVI 1
r.Lampiran XVI11
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX u . Lampiran XXI :
v.Lampiran XXII :

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ;

a.Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…