DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.118.606.193.655,00, yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.162.851.748.760,00, yang terdiri atas: a. Belanja operasional; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara. 5
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp 1.118.606.193.655,00
b.Belanja Daerah Rp 1.162.851.748.760,00 Surplus/ (defisit) (Rp 44.245.555.105,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 149.536.404.825,00
2. 2.Pengeluaran Rp 6.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 143.536.404.825,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 99.290.849.720,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.118.606.193.655,00 (Satu triliun seratus delapan belas milyar enam ratus enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp104.985.210.655,00 (Seratus empat milyar sembilan 6 ratus delapan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.165.019.896,00 (Dua puluh empat milyar seratus enam puluh lima juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.187.356.967,00 (Lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp54.018.236.792,00 (Lima puluh empat milyar delapan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.013.620.983.000,00 (Satu trilyun tiga belas milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp993.620.983.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). 7

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.162.851.748.760,00 (Satu triliun seratus enam puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp785.118.341.872,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp442.997.058.436,00 (Empat ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.889.143.795,00 (Tiga ratus tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.320.589.641,00 (Dua puluh enam milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp911.550.000,00 (Sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp223.052.840.093,00 (Dua ratus dua puluh tiga milyar 8 lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp457.474.600,00 (Empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.748.949.316,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.375.006.027,00 (Seratus lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ribu dua puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.975.915.150,00 (Delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp495.495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp149.180.566.795,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.358.644.695,00 (Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 9 direncanakan sebesar Rp145.821.922.100,00 (Seratus empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…