DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barru

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Komisi Penilai Amdal;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi atau tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 4 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Barru.
6.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7.Badan Lingkungan Hidup adalah salah satu lembaga tehnis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melakanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8.Sekretariat, bidang, sub bidang, seksi dan sub bagian adalah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru.
9.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan lingkungan hidup.
10.Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
11.Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru.

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup daerah kabupaten.
(2)Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a perumusan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup; b pengkoordinasian 1 (satu) pintu dalam penyusunan dan evaluasi program dibidang lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam di daerah; c pengkoordinasian dan penyelenggaraan dalam pengawasan dan pemantauan di bidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi SDA; d pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan di bidang lingkungan hidup yang meliputi izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3) serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3); e pengelolaan dan tindaklanjut laporan/pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; f peningkatan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup; g pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan
1. h.pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Tata Lingkungan dan Amdal;
4. d.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah;
5. e.Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan 6
7. g.Unit Pelaksana Teknis
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Program;
2. b.Sub Bagian Keuangan; dan
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(3)Bidang Tata Lingkungan dan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
1. a.Sub Bidang Penegakan Hukum, Konservasi, dan Tata Lingkungan; dan
2. b.Sub Bidang Komunikasi Lingkungan dan Amdal.
(4)Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
1. a.Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
2. b.Sub Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB-3).
(5)Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
1. a.Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
2. b.Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
(6)Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan instansi masing-masing.
(7)Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 6

(1)Pada Badan lingkungan hidup dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi UPTB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 7

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan Spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1). Kelompok Jabatan Fungsional Sebagai mana yang dimaksud pada pasal (7) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis Jenjang dan Pembinaan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melakanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…