DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BABH RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV INDUSTRI UNQGULAN DAERAH BAB V RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH BAB VI PBMBANGUNAN SUMBBR DAYA INDUSTRI BAB vn PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI BABVm PBRWILAYAHAN INDUSTRI BAB IX PBMBBRDAYAAN INDUSTRI KBCIL DAN INDUSTRI MBNBNGAH BABX PBNGBNDALIAN DAN EVALUASI BAB XI LAPORAN BABXn PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan insutri daerah Tahun 2019-2039;

b.mewujudkan pembangunan industri daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan industri Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan keija; dan
e.meweujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di daerah.

BAB IV

INDUSTRI UNQGULAN DAERAH

Pasal 4

(1)Industri unggulan daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah terdiri dari:
1. a.Industri pangan;
2. b.Industri kayu; dan
3. c.Industri kreatif.
(2)Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
(3)Industri unggulan daerah sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Roadmap (Peta jalan), y€uig ditetapkan dengsin Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 5

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20(dua puluh) tahun.
(2)RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RencEina Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
(3)RPIK menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dsin pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah.

Pasal 6

(1)RPIK memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum wilayah;
  1. 0.visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri;
3. d.strategi dan program pembangunan industri; dan
4. e.penutup.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PBMBANGUNAN SUMBBR DAYA INDUSTRI

Pasal 7

Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari:

a.pembangunan sumber daya manusia industri;
b.pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
c.pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
d.pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
e.penyediaan sumber daya pembiayaan. BAB vn PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pasal 8

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri, terdiri dari:

a.standarisasi industri;
b.infrastruktur industri; dan
c.sistem informasi. BABVm PBRWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 9

Perwilayahan industri, meliputi:

a.wilayah pengembangan industri; dan
b.wilayah pusat pertumbuhan industri.

BAB IX

PBMBBRDAYAAN INDUSTRI KBCIL DAN INDUSTRI MBNBNGAH

Pasal 10

Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah, bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan keija dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
b.terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar;
c.semakdn banyaknya Industri Kecil Menengah yang berbasis pada basil kaiya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
d.meningkatnya persebaran Industri Kecil Menengah di pedesaan yang berarti akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, pengairan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
e.meningkatkan ekspor produk Industri Kecil Menengah, baikdalam nilai, rageun jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bemilai tinggi; dan
f.terwoijudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bemilai ekonomis, yang ditandai dengan lestannya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan. BABX PBNGBNDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan industri Kabupaten.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten.

Pasal 12

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan industri kabupaten. 9
(2)Evaluasi sebag£dm£ina dimaksud pada ayat(1) meliputi evaluasi terhadap :
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten; dan
3. c.basil rencana pembangunan industri kabupaten.

Pasal 13

Rencana pembangunan industri kabupaten dapat diubah dalam hal:

a.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan babwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum selesai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.teijadi perubaban yang mendasar; atau
c.merugikan kepentingan nasional.

BAB XI

LAPORAN

Pasal 14

(1)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubemur Sulawesi Selatan selaku wakil pemerintab pusat di daerab 1 (satu) kali dalam setabun yang termuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintab daerab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan RPIK sebagsiimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pertumbuban industri;
2. b.konstribusi sektor industri terbadap Produk Domestik Regional Bruto;
3. c.penyerapan tenaga keija sektor industri;
4. d.ekspor produk industri;
5. e.realisasi investasi sektor industri; dan
6. f.permasalaban dan langkab penyelesaian masalab di sektor industri. BABXn PENDANAAN

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…