DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barru

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur mengenai pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 9

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam unsur dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. 10
6.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Barru.
7.Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Barru.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsure 11 Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Desa.
12.Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa, yang terdiri dari Sekretriat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Tekhnis.
13.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 12
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16.Unsur staf adalah staf yang membantu Kepala Desa, Sekretriat Desa dan Pelaksana Tekhnis di bidang Administrasi desa.
17.Bendahara Desa adalah staf dari Kaur Keuangan yang bertugas membantu pengeloaan keuangan desa.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa dapat membentuk Tim, dalam hal ada Perangkat Desa yang lowong atau dibutuhkan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas: 13
1. a.ketua, merangkap anggota;
2. b.sekretaris, merangkap anggota;
3. c.bendahara, merangkap anggota; dan
4. d.anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:
1. a.merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
2. b.menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
3. c.melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
4. d.melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon Perangkat Desa; 14
5. e.menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
6. f.menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa;
7. g.mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.membuat Berita Acara dan melaporkan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa;
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Dalam hal terdapat anggota Tim yang mendaftar sebagai Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 15
(2)Penggantian anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten.
(2)Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
2. b.menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama rangkaian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
3. c.membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan kepada Bupati. 16

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5. e.bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
6. f.untuk calon Kepala Dusun dipersyaratkan warga dusun yang telah bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.berkelakuan baik; 17
9. i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
10. j.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, antara lain terdiri atas:
1. a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
2. b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang 18 dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 19
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

Pasal 9

(1)Panitia melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa.
(2)Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa. 20
(3)Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan melalui penelitian administrasi dan mekanisme ujian.
(4)Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaporkan Panitia kepada Kepala Desa.
(5)Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

Pasal 10

(1)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
(3)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(4)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan 21 penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1)Setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
(2)Pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 9

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam unsur dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. 10
6.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Barru.
7.Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Barru.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsure 11 Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Desa.
12.Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa, yang terdiri dari Sekretriat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Tekhnis.
13.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 12
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16.Unsur staf adalah staf yang membantu Kepala Desa, Sekretriat Desa dan Pelaksana Tekhnis di bidang Administrasi desa.
17.Bendahara Desa adalah staf dari Kaur Keuangan yang bertugas membantu pengeloaan keuangan desa.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa dapat membentuk Tim, dalam hal ada Perangkat Desa yang lowong atau dibutuhkan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas: 13
1. a.ketua, merangkap anggota;
2. b.sekretaris, merangkap anggota;
3. c.bendahara, merangkap anggota; dan
4. d.anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:
1. a.merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
2. b.menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
3. c.melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
4. d.melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon Perangkat Desa; 14
5. e.menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
6. f.menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa;
7. g.mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.membuat Berita Acara dan melaporkan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa;
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Dalam hal terdapat anggota Tim yang mendaftar sebagai Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 15
(2)Penggantian anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten.
(2)Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
2. b.menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama rangkaian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
3. c.membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan kepada Bupati. 16

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5. e.bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
6. f.untuk calon Kepala Dusun dipersyaratkan warga dusun yang telah bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.berkelakuan baik; 17
9. i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
10. j.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, antara lain terdiri atas:
1. a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
2. b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang 18 dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 19
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

Pasal 9

(1)Panitia melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa.
(2)Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa. 20
(3)Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan melalui penelitian administrasi dan mekanisme ujian.
(4)Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaporkan Panitia kepada Kepala Desa.
(5)Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

Pasal 10

(1)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
(3)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(4)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan 21 penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1)Setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
(2)Pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.