DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III DASAR, KAIDAH, VISI, MISI DAN TUJUAN BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAB V PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB IX PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB XI BAHASA PENGANTAR BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAB XIII PENILAIAN HASIL BELAJAR BAB XIV PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH BAB XVI PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN BAB XVII KEMITRAAN PENDIDIKAN BAB XVIII EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI BAB XIX PENDANAAN PENDIDIKAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barm tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Im, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapak^i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13/Tahun 2015 2 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda! aan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikein Dasar dan Pendidikan Menengah;
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKltAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
5.Bupati adalah Bupati Barru.
6.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik Baru secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiiki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8.Jalur Pendidikan adalah wahanayang di lalui Peserta Didik Baru untuk mengenbangkan Potensi diri dalam suatu proses proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Baru, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang di kembangkan.
10.Jenis pendidikan adalah kelompok yang di dasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
12.Penyelenggaraan pendidikan adalah kcgiatan pelaksanaan pendidikan oleh komponen-komponen satUEui program pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar berlangsung sesuai dengan tujuanpendidikan nasional.
13.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14.Peserta Didik Baru peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
15.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembina yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan Perkembangan jasmani dan rohani agar angik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. A 16.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti olch warga negara Indonesia atas tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
18.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikain umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 20.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beijenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
21.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan beijenjang; 22.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dansebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 23.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24.Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Pendidik dan Siswa yang selanjutnya disingkat UPHPGS adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan Pendidik dan siswa yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan atau perlakuan tidak adil dari pihak siswa/Pe^idik, orangtua siswa, masyarakat, pemerintah dan atau pihak la,^ guna mendapatkan perlindungan hukum;
25.Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor). 26.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah knteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wiiayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27.Pendanaan Pendidikan adalah penyadiaan Sumber daya keuangan yang di perlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
28.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik Baru.
29.Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan.
30.Masyarakat adalah kelompok warga daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Sl.Swasta adalah masyarakat yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan formal atau non formal.
32.Dewan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari Unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian.dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perumusan, pemantauan, dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di daerah.
33.Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dan unsur- unsur masyarakat dan satuanpendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.dasar, kaidah, vlsi, misi dan tujuan;
b.penyelenggaraan pendidikan;
c.pengelolaan dan pertanggungjawaban;
d.hak dan kewajiban;
e.jalur dan jenjang pendidikan;
f.pendidik dan tenaga kependidikan;
g.perlindungan dan bantuan hukum;
h.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
i.bahasa pengantar;
j.sarana dan prasarana pendidikan;
k.penilaian hasil belajar;
1. 1.penerimaan peserta didik baru baru;
m.peran serta masyakakat dan pemerintah daerah;
n.pengendalian mutu pendidikan;
o.kemitraan pendidikan;
p.evaluasi, akreditasi dan sertifikasi; dan
q.pendanaan pendidikan. BABin DASAR, KAIDAH, V1SI» MISI DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah, yang meliputi :

a.revitalisasi;
b.demokratisasi;
c.transparansi, akuntabilitasi;
d.partisipatif;
e.kontinuitas;
f.Kemandirian;
g.Keunggulan; dan.
h.berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 5

Visi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah terwujudnya Daerah yang lebih maju, sejahtera, bermartabat, taat asas dan berrfafaskan keagamaan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermuti/ merata, berkearifan lokal dan berkarakter. 8

Pasal 6

Misi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah :

a.menumbuhkan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan setiap Peserta Didik Baru;
b.menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang mendorong penuntasan wajib belajar Sembilan tahun;
c.menumbuhkan semangat keunggulan intelektual dan kesigapan teknis dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi Peserta Didik Baru;
d.menumbuhkan dalam diri Peserta Didik Baru sikap demokratis, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
e.membangun wawasan pluralitas dalam kesejagatan dan sejajar dengan bangsa-bangsa Iain tanpa kehilangan jati diri;
f.menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran Peserta Didik Baru untuk belajar seumur hidup agar dapat menghadapi setiap tantangan dan perubahan; dan
g.mempertahankan pentingnya revitaJisasi pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk:

a.bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, nilai budaya, nilai moral, dan semangat keilmuan;
b.dapat membaca A1 Qur'an dan menulis huruf hijaiyah, memahami dan menghafal bacaan wajib dalam shalat yang diikuti kemampuan mengamalkannya secara baik dan benar, serta memahami dan menghayati ajaran agamanya bagi yang beragana Islam;
c.menghargai perbedaan secara demokratis, memiliki kearifan lokal dan menghargai kemajemukan agama, budaya dan suku bangsa dalam kehidupan keseharian;
d.mampu mengembangkan dan menerapkan pengetahuan, teknologi dan informasi, seni dan budaya, dan adat-istiadat dalam kerangka menghadapi tantangan global; dan
e.kreatif, inovatif, mandiri, sehat jasmani, dan rohani, serta ber^anggung jawab.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

(1)Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, transparansi, akuntabilitas, religius, responsif gender, berbudaya, dan berkearifan lokal dengan maksud untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kegotongroyongan.
(2)Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan membaca, menulis dan berhitung yang berlangsung sepanjang hayat.
(3)Pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan moral keagamaan, ilmu, dan keterampilan.
(4)Pendidikan diselenggarakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara melembaga dan berjenjang oleh tingkat Satuan pendidikan. {2} Pendirian masing-masing tingkat satuan Pendidikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
(3)Ketetentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan teknis pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Manajemen satuan pendidikan pada jenjang pendidikan ?(sar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. 10
(2)Pengelolaan satuan pendidikan non formal dan informal menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
(3)Pengambilan keputusan, rencana keija, dan manajemen pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4} Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Pengembangan Sekolah, Rencana Keija Tahunan, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…