DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barru

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I: ketentuan yang diubah Pasal II: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peratura,, Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Jzin Gangguan di Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah dan disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 2
10.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 1 1 . Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perizinan Satu Atap di Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2 0 1 1 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATIBARRU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 16 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Barru.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Barru.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barru.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 1 1 . Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12.DIHAPUS.
13.Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan 4 penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten Barru.
14.Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusa.haan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam Kabupaten.
15.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa dan angkutan khusus yang mempunyai arah dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Kabupaten. 16.DUIAPUS
17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkanjasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersa.ngkutan.
19.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 2 1 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 5 dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf a dan c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur adalah:

a.DIHAPUS;
b.Retribusi Izin Trayek; dan
c.DIBAPUS.
1. 3.Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: DIHAPUS DIHAPUS DIHAPUS

Pasal 9

4.Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: DIHAPUS DIHAPUS DIHAPUS

Pasal 15

6 Pasal II Peraturan Daerah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru. Ditetapkan di Barru h Pada tanggal 15 lvO(lember 1-DI;) l\ B TI BARRU, � - �SU I SALEH Diundangkan di Barru Pada tanggal 2� l;o�err>l?er }01� Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BARRU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR l ?- NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.12.221.19 7 PEKJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Perkembangan peraturan perundang-undangan, telah mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Daerah, sehingga harus clilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Perkembangan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain: 1 . Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pemerintahan dan menyebabkan beberapa urusan pemerintahan tidak lagi menjadi urusan pemerintahan daerah.

2.Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut, menyebabkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, harus dilakukan penyempumaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah. n, PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 9

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…