DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III: KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB IV: PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU BAB V: PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB VII: PENYEDIAAN TANAH BAB VIII: PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN BAB IX: TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB X: POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL BAB XI: PERSYARATAN DAN LARANGAN BAB XII: PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIII: KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV: KETETUAN UMUM BAB XV: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang balk dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui upaya pengelolaan secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab serta selaras, serasi, dan seimbang dengan pemanfaatan ruang agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumgih yang layak, teijangkau, sehat, aman dan harmonis serta berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomon 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimeina telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daergih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralq^at Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
10.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Ralq^at Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencengahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuhdan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2018 Nomor 785);
11.Peraturan Daersih Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIIIIAN KUMUH. BABl KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3.Bupati adalah Bupati Barru.
4.Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah yang selanjutnya disin^cat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungain hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, balk berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
14.Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
16.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku,
17.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
18.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20.Pelaku Pembangunan adalah orang dan/atau perusahaan yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
21.Kelompok swadaya masyarakat adaladi kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya Visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
22.Hijau, Bersih, Asri dan Indah yang selanjutnya disingkat HIBRIDA adalah motto atau slogan dari Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumsihan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap teijaga kualitasnya; dan
b.Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
c.Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan prinsip kondisi lokalitas daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

a.kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b.pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
c.peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
d.penyediaan tanah;
e.pendanaan dan sistem pembiayaan;
f.tugas dan kewajiban pemerintah daerah; dan
g.pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal.

BAB M

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 6

(1)Knteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
(2)Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari;
1. a.bangunan gedung;
2. b.jalan lingkungan
3. c.penyediaan air minum;
4. d.drainase lingkungsm;
5. e.pengelolaan air limbah;
6. f.pengelolaan persampahan; dan
7. g.proteksi kebakaran.

Pasal 6

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf a meliputi kondisi:
1. a.ketidak teraturan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang;
2. b.tingkat kepadatan bangunan yang tinggi; dan/atau
3. c.ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.
(2)Kondisi ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a jika tidak memenuhi:
1. a.ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
2. b.ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
(3)Kondisi tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b jika bangunan memiliki:
1. a.koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan/atau Garis Sempadan Jalan yaitu garis batas pekarangan terdepan; dan
2. b.koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
(4)Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengein persyaratan teknis.
(5)Kondisi ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika bangunan bertentangan dengan persyaratan ;
1. a.pengendalian dampak lingkungan;
2. b.pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
  1. 0.keselamatan bangunan;
3. d.kesehatan bangunan;
4. e.kenyamanan bangunan; dan
5. f.kemudahan bangunan gedung.

Pasal 7

(1)Dalam hal Daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bsingunan dan Lingkungan (RTBL), maka penilaisin ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
(2)Dalam hal bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

Pasal 8

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana 8 dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) huruf b mencakup:
1. a.janngan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau;
2. b.kualitas permukaan jalan lingkungan buruk dengan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan teijadi kerusakan permukaan jalan.
(2)Jaringan jalan lingkungein tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlaysini dengan jalan lingkungan.
(3)Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan teijadi kerusakan permukaan jalan,

Pasal 9

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2) huruf c mencakup:

a.ketidak tersediaan akses aman air minum yang memiliki kualitas tidak berwama, tidak berbau, dan tidak berasa; dan/atau;
b.tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu dengan kondisi tidak mencapai paling sedikit 60 (enam puluh) liter/orang/hari sesuai standar yang berlaku.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…