DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS DAN RUANG LINGKUP BAB III: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA BAB V: JANGKA WAKTU BERDIRINYA BAB VI: BESARNYA MODAL DASAR BAB VII: ORGAN DAN PEGAWAI BAB VIII: SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA BAB IX: PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BAB X: ANAK PERUSAHAAN BAB XI: PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAB XII: EVALUASI, RESTRUKSI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN PRIVATISASI BAB XIII: PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAHLIHAN DAN PEMBURUAN BAB XIV: KEPAILITAN BAB XV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH BAB XVI: KETENTUAN - KETENTUAN LAIN BAB XVII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan letak geografis Kabupaten Barru yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhanan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhanan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan Kabupaten Barru pada umumnya;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperkuat kemarnpuan pem biayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diupayakan penggalian potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan di Kabupaten Barru; pembangunan
d.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang 1 Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru; Mengtngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara f 1 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5533);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan f 1 Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 6), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4); 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi ( 1 Kawasan Emas Garongkong Barru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 1 );
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 4):
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1 5 , Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU Dan BUPATIBARRU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PERUSAHAAN DAE RAH PERSEROAN TENTANG DAE RAH PENDIRIAN SAMUDRA NUSANTARA BARRU. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dcngan: I. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4.Bupati adalah Bupati Barru. ( 1
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang ben.venang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. '
9.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10.Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas. 1 1 . Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51°/o (lima puluh satu persen) saharnnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
12.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru, yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
15.Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk f 1 kepentingan dan tujuan Perseroda baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Ka.ryawan adalah Ka.ryawan Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru.
17.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
18.Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
19.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru dengan Pihak lain untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
20.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barru. 2 1 . Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/ atau perairan sekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, serta naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat belabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelabuhan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
22.Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
23.Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
24.Kegiatan Jasa terkait Kepelabuhanan adalah kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.

Pasal 2

(1)Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru berasaskan efesiensi dan efektifitas. ( 1 ,.,
(2)Ruang Lingkup pengaturan Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. c.jangka waktu berdirinya;
4. d.besamya modal dasar;
5. e.organ dan Pegawai;
6. f.satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
7. g.perencanaan, operasional, dan pelaporan;
8. h.anak perusahaan;
  1. 1.Penugasan pemerintah kepada perusahaan perseroan daerah;
9. j.evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi;
10. k.penggabungan, peleburan, pengarnbilalihan dan pembubaran; I. kepailitan; dan
11. m.pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(!) Nama Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru

(2)Dalam hal penulisan nama dapat dilakukan secara singkat menjadi PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda).
(3)Perusahaan Perseroan Daerah PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) berkedudukan di lbu Kota Kabupaten Barru.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud dan tujuan Pendirian Perusahan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru ini adalah untuk menjalankan kegiatan pengusahaan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan jasa barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan. ( 1

Pasal 5

( 1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas :

a.penyediaan dan/ atau pelayanan jasa. kapal, penumpang dan barang; dan
b.jasa terkait dengan kepelabuhanan.

(2)Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari :
1. a.penyediaan dan/ atau pelayanan jasa. dermaga untuk bertambat;
2. b.penyediaan dan/ atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
3. c.penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/ atau kendaraan;
4. d.penyediaan dan/ atau pelayanan Dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
5. e.penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
6. f.penyediaan dan/ atau pelayanan jasa. terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan perpindahan penumpang/muatan (Ro-Ro);
7. g.penyediaan dan/ atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
8. h.penyediaan dan/atau pelayanan pusa.t distribusi dan konsolidasi barang; dan
9. i.penyediaan dan/ atau pelayanan penyediaan jasa penundaan kapal.
(3)Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan, diantaranya :
1. a.penyediaan fasilitas penampungan limbah;
2. b.penyediaan depo peti kemas;
3. c.penyediaan pergudangan;
4. d.jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
5. e.instalasi air bersih dan listrik;
6. f.pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
7. g.penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
8. h.penyediaan fasilitas gudang pendingin;
9. i.perawatan dan perbaikan kapal; rf 1
10. j.pengemasan dan pelabelan;
11. k.fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer; I. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
12. m.tempat tunggu kendaraan bermotor;
13. n.kegiatan industri tertentu;
14. o.kegiatan perdagangan;
15. p.kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
16. q.jasa periklanan; dan/ atau
17. r.perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

BAB V

J.Al'fGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 6

Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. BABVI BESARNYA MODAL DASAR Baglan Kesatu Sumber Modal

Pasal 7

(1)Sumber Modal PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dapat bersumber d ari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber d ari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau 1 1
4. d.Sumber lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.
(4)Sumber modal Jainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(5)Dalam ha! sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputuskan oleh RUPS.

Pasal 8

Modal PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggung jawaban Daerah atas kerugian PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda).

Pasal 9

(!) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) dilakukan untuk :

a.pendirian Perusahaan Perseroan Daerah;
b.penambahan modal; dan
c.pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.

(2)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
(3)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan Modal yang disertakan pada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(6)Penyertaan modal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan Perseroan Daerah.
(7)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ( 1

Pasal 10

( 1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

(2)Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…