DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barru

regulasi_utama

Ringkasan

Bibit Sapi Bali harus memenuhi : a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan bibit yang berkualitas sesuai potensi genetiknya serta memenuhi standar kesehatan hewan, perlu dilakukan program Pembibitan Sapi Bali secara berkelanjutan untuk pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; 3
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembibitan Ternak Sapi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 5 Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran 6 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 7 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarnisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
10.Peraturan Pemerintah 8 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan aran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260); 9
12.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional;
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 54/Permentan/OT.140 /10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Good Breeding Practice);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140 /9/2011 tentang Pedoman Pewilayahan Sumber Bibit;
16.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4437/Kpts/SR.120/7/2 013 tentang Penetapan Kabupaten Barru Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali. 11 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIBITAN TERNAK SAPI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 12 Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Barru.
4.Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barru.
5.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
6.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7.Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperdagangkan. 13
8.Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
9.Rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
10.Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari satu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
11.Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
12.Pencatatan adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, 14 pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.
13.Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.
14.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
15.Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan 15 kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
16.Sertifikasi adalah rangkaian pemberian sertifikat terhadap bibit ternak yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk atau disingkat LSPro melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan atau pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
17.Pengawasan adalah proses pengawasan mutu bibit yang dilakukan oleh petugas pemerintah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
18.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan SNI adalah spesifikasi teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang 16 disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait.
19.Kemajiran adalah keadaan tidak dapat beranak, kemandulan atau banyak yang disebabkan oleh kelebihan lemak dan berat badan.
20.Pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Barru ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran.
21.Pemasukan adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau Kabupaten lain ke Kabupaten Barru berdasarkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Barru.
22.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Barru. 17
23.Rumah Potong Hewan atau disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
24.Tempat Pemotongan Hewan disingkat dengan TPH adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
25.Rekorder adalah petugas yang melakukan pencatatan individu ternak.
26.Inseminator adalah tenaga teknis menengah yang telah dididik dan mendapat sertifikat sebagai inseminator dari pemerintah.
27.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam 18 saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus.
28.Pengawas Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan ternak.
29.Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
30.Surat Keterangan Layak Bibit yang selanjunya disingkat SKLB adalah proses penerbitan surat keterangan tentang standar kelayakan bibit sapi Bali setelah melalui proses pemeriksaan, pengawasan dan memenuhi semua persyaratan untuk 19 diedarkan sesuai SNI sapi Bali Nomor: 7355:2008.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembibitan Sapi Bali dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, keamanan, kerakyatan, keadilan, keterbukaan, keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan profesional.

Pasal 3

Pengaturan Pembibitan Sapi Bali bertujuan untuk: 20

a.mempertahankan Kabupaten Barru sebagai Daerah Pewilayahan Sumber Bibit Sapi Bali;
b.menjamin adanya pemanfaatan dan pelestarian Sapi Bali secara berkelanjutan;
c.menjamin ketersediaan Bibit Sapi Bali bermutu secara maksimal dan berkelanjutan;
d.mewujudkan keadilan bagi peternak dalam memperoleh keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sapi Bali untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, dan biaya administrasi; dan
e.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dibidang Pembibitan ternak Sapi Bali.

Pasal 4

21 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Asas dan Tujuan;
b.Persyaratan dan Klarifikasi Bibit Sapi Bali;
c.Seleksi Ternak, Pencatatan dan Perkawinan;
d.Kesehatan Hewan;
e.Penjaringan;
f.Sertifikasi Bibit Sapi Bali;
g.Penentuan Harga Dasar;
h.Pemasukan dan Pengeluaran;
i.Kelembagaan Pembibitan Sapi Bali;
j.Kewajiban Pemerintah Daerah;
k.Peran serta masyarakat;
l.Kemitraan;
m.Pengawasan;
n.Ketentuan Penyidikan;
o.Ketentuan Pidana; dan
p.Ketentuan Penutup. 22

BAB III

PERSYARATAN DAN KLASIFIKASI BIBIT SAPI BALI

Pasal 5

Bibit Sapi Bali harus memenuhi :

a.persyaratan umum; dan
b.persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum Bibit Sapi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengacu kepada SNI,yang meliputi :

a.berasal dari Pembibitan yang sesuai dengan pedoman Pembibitan;
b.sehat dan bebas dari penyakit hewan menular strategis yang dinyatakan oleh petugas berwenang;
c.bebas dari segala cacat fisik;
d.bebas cacat alat reproduksi, tidak memiliki ambing/testis abnormal dan tidak menunjukkan gejala kemajiran; dan 23
e.bebas dari cacat alat kelamin, memiliki libido yang baik, memiliki kualitas dan kuantitas semen yang baik, serta tidak mempunyai silsilah keturunan yang cacat secara genetik.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a.persyaratan kualitatif; dan
b.persyaratan kuantitatif.

Pasal 8

(1)Persyaratan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
1. a.persyaratan kualitatif Bibit Sapi Bali betina; dan
2. b.persyaratan kualitatif Bibit Sapi Bali jantan.
(2)Persyaratan kualitatif Bibit Sapi Bali betina 24 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.warna bulu merah, lutut ke bawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung;
2. b.tanduk pendek dan kecil; dan
3. c.bentuk kepala panjang dan sempit serta leher ramping.
(3)Persyaratan kualitatif Bibit Sapi Bali jantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.warna bulu hitam, lutut ke bawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam;
2. b.tanduk tumbuh baik dan berwarna hitam; dan
3. c.bentuk kepala lebar dengan leher kompak dan kuat. 25

Pasal 9

(1)Persyaratan kuantitatif Bibit Sapi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,meliputi:
1. a.persyaratan kuantitatif Bibit Sapi Bali betina; dan
2. b.persyaratan kuantitatif Bibit Sapi Bali jantan.
(2)Persyaratan kuantitatif Bibit Sapi Bali jantan dan betina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada SNI.
(3)Umur Bibit Sapi Bali ditentukan berdasarkan catatan kelahiran atau berdasarkan pergantian gigi seri permanen.

BAB IV

SELEKSI, PENCATATAN DAN PERKAWINAN TERNAK

Pasal 10

(1)Seleksi ternak sapi dilakukan untuk 26 mendapatkan ternak sapi calon pejantan dan calon induk sesuai dengan kriteria bibit meliputi bibit atau calon bibit kelas I, II dan III.
(2)Seleksi ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat ternak mulai berumur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
(3)Seleksi ternak Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak; dan
(4)Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…