DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi: a. program dan bidang kerja; b. lembaga; c. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan; d. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; e. fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; f. pelaporan; g. peran serta masyarakat; h. pembinaan dan pengawasan; i. ketentuan sanksi; j. pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka Kewajiban Perusahaan maka upaya sebagaimana dimaksud 3 huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat sehingga diperlukan sebuah peraturan yang mendasarkan pada prinsip- prinsip etika bisnis untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Barru;
c.bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 4 berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Barru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 5 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara 6 Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 8 Pembentukan Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 9 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 10 Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan 11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perlindungan Investasi (Lembaran Daerah 12 Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 01).
17.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 5) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 13

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility, adalah 14 tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. 15
8.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9.Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
10.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau 16 terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
11.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.
12.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDL adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
13.Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan 17 yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
14.Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
15.Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut Lembaga, adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/ mensinergikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 18

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Kepastian hukum;
b.Kepentingan Umum;
c.Keterpaduan;
d.Partisipatif dan Aspiratif;
e.Keterbukaan;
f.Berkelanjutan;
g.Kemandirian;
h.Berwawasan Lingkungan; dan
i.Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi. 19

Pasal 3

(1)Asas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip:
1. a.Kesadaran umum;
2. b.Kepedulian;
3. c.Keterpaduan;
4. d.Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.Keberpihakan;
6. f.Kemitraan;
7. g.Mutualistis;
8. h.Tidak diskriminatif; dan
9. i.Koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada: 20
1. a.Manajemen yang sehat;
2. b.Profesional;
3. c.Transparan;
4. d.Akuntabilitas;
5. e.Kreatif dan Inovatif;
6. f.Terukur; dan
7. g.Program perbaikan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan 21
b.mensinergikan pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam mendorong pencapaian program pembangunan.

Pasal 5

(1)Tujuan umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.
(2)Tujuan khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
1. a.terwujudnya pedoman yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan termasuk 22 lingkungan perusahaan beserta pihak- pihak yang menjadi pelakunya;
2. b.terpenuhinya Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terkoordinasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. c.terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
4. d.melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
5. e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat 23 sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
6. f.terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
7. g.Terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat daerah setempat. 24

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
1. a.program dan bidang kerja;
2. b.lembaga;
3. c.mekanisme dan prosedur penyelenggaraan;
4. d.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
5. e.fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
6. f.pelaporan;
7. g.peran serta masyarakat;
8. h.pembinaan dan pengawasan;
9. i.ketentuan sanksi;
10. j.pengaduan dan penyelesaian sengketa. 25
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan guna memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB V

SUBJEK

Pasal 8

(1)Setiap penanam modal dan atau perusahaan yang berstatus badan hukum berkewajiban melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 26
(2)Penanam modal dan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanam modal dalam negeri (PMDN) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana, yang menjalankan usahanya diwilayah administrasi.
(3)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi kewajiban bagi:
1. a.Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam; dan/atau
2. b.Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam;
(4)Badan hukum yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ayat (3) 27 huruf a dan huruf b dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
(5)Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berhak untuk :

a.menetapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 28 yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Barru; dan
b.mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib untuk:

a.menetapkan komitmen bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam 29 kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
b.menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c.melakukan koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
d.dalam hal subjek pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta maka besarnya dana pelaksanaannya 30 disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007