DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan: a. Daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai Kewenangan Kerja Sama Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada 3 pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
c.bahwa Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli Daerah sehingga Kerja Sama Daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; 4 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 6 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 8 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 9 Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU 10 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten barru.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 12
7.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di Dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum.
10.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah. 13
11.Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa- bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri, dan swasta di Luar Negeri.
12.Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Pemerintah Daerah, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di Dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum.
13.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 14 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.sinergi;
4. d.saling menguntungkan; 15
5. e.kesepakatan bersama;
6. f.itikad baik;
7. g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
8. h.persamaan kedudukan;
9. i.transparansi;
10. j.keadilan; dan
11. k.kepastian hukum.
(2)Kerja Sama Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

(1)Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama. 16
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
1. a.Daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/atau
3. c.lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Kerja Sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

BAB IV

SUBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah meliputi:

a.Bupati; dan
b.pihak ketiga. 17

BAB V

OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

(1)Objek Kerja Sama Daerah meliputi:
1. a.seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.potensi daerah; dan
3. c.penyediaan pelayanan publik.
(2)Potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang pokok:
1. a.pengembangan sumber daya manusia;
2. b.pendidikan dan pelatihan serta pengembangan penelitian dan teknologi;
3. c.sarana pelayanan masyarakat;
4. d.industri dan perdagangan;
5. e.kehutanan, perikanan, pertanian, dan peternakan; 18
6. f.sarana transportasi darat, laut dan udara;
7. g.infrastruktur jalan;
8. h.infrastruktur ketenagalistrikan;
9. i.infrastruktur pengairan/drainase;
10. j.insfrastruktur air minum sehat;
11. k.insfrastruktur sampah dan limbah;
12. l.infrastruktur informasi dan telekomunikasi;
13. m.pariwisata, seni, dan budaya; dan
14. n.olahraga.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 6

(1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: 19
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencakup:
1. a.kerja sama Desa;
2. b.kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan c.kerja sama antar Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda.
(3)Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
(4)Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar- Daerah. 20
(5)Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD masing-masing.
(6)Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama antar-Daerah.

Pasal 7

Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. 21

BAB VII

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

(1)Bupati membentuk Tim Kordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
(2)TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah yang akan dikerjasamakan;
2. b.menyusun prioritas objek yang akan di Kerjasamakan;
3. c.memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Pihak Ketiga;
4. d.menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
5. e.membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; 22
6. f.menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
7. g.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

(1)TKKSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri atas:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah
2. b.Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi Kerja Sama Daerah
3. c.Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
4. d.Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah 23
5. e.Anggota Tetap : a. Kepala Bagian Hukum
6. b.Kepala Bagian Pemerintahan
7. c.Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset
8. f.Anggota Tidak Tetap : a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama
9. b.Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama
10. c.Tenaga ahli/pakar
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja keanggotaan TKKSD dan Tim Teknis di atur dalam Peraturan Bupati. 24

BAB VIII

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 10

(1)Tata cara Kerja Sama Daerah dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.
2. b.Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
  1. 1.subjek kerja sama;
  2. 2.objek kerja sama;
  3. 3.ruang lingkup kerja sama;
  4. 4.hak dan kewajiban para pihak; 25
  5. 5.jangka waktu kerja sama;
  6. 6.pengakhiran kerja sama;
  7. 7.keadaan memaksa; dan
  8. 8.penyelesaian perselisihan.
3. c.Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat Daerah Kabupaten, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
4. d.Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014