DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III: RUANG LINGKUP BAB IV: PERENCANAAN TIK BAB V: PELAKSANAAN TIK BAB VI: PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAB VII: PENGELOLAAN E-GOVERMENT DAN NAMA DOMAIN BAB VIII: KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA BAB IX: KEAMANAN INFORMASI BAB X: PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XI: SUMBER DAYA MANUSIA BAB XII: PEMBIAYAAN BAB XIII: SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Ketentuan Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana Menglngat dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Ketola Teknologi lnformasi dan Komunikasi Daerah; : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'Cahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 4 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATEN BARRU dan BUPATIBARRU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAB TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Barru.

2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Sadan Kehormatan DPRD;
9.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya.
10.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik. 1 1 . Informatika adalah pemanfaatan perangkat yang berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12.Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
13.Tata Kelola TIK adalah pengelolaan dan manajemen organisasi TIK dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi di daerah.
14.Investasi TIK adalah Pengadaan barang / Jasa untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi.
15.Bisnis TIK merupakan serangkaian kegiatan teknis dan non telmis terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
16.Rencana induk untuk TIK yang selanjutnya disebut RITIK adalah dokumen perencanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Barru.
17.Komponen TIK adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur TIK, yang terdiri atas data, aplikasi, dan infrastruktur.
18.Sumber daya TIK adalah unsur-unsur yang membentuk sistem TIK yang terdiri atas data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
19.Sistem TIK Spesifik adalah sistem TIK yang berada dan dikelola oleh Perangkat Daerah secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada Perangkat Daerah.
20.Komite Pengarah TIK adalah manajemen strategis TIK yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIK di Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. 2 1 . Infrastruktur TIK adalah perangkat keras, pirantilunak, dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan TIK.
22.Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality}, Keaslian (authentication}, keutuhan (integrity), ketersediaan (avalaibility), dan kenirsangkalan (nonrepudiation) informasi.
23.Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
24.Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
25.Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (serverj yang disimpan dalam pusat data terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data.
26.Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem danjaringan komputer.
27.Penyelenggaraan lnformatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan E-Govemment
28.Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
29.Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Oaerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
30.E-Govemment adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 3 1 . Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
32.Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
33.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
34.Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
35.Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
36.Jaringan adalah perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih.
37.Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
38.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
39.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa untuk memfasilitasi pelaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah secara elektroni. BAB U AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tata Kelola Telmologi Informasi Komunikasi memiliki asas, antara lain:

a.manfaat;
b.transparansi;
c.sinergi;
d.akuntabilitas;
e.partisipatif; dan
f.kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud Tata Kelola Telmologi Infonnasi dan Komunikasi yaitu untuk mengatur pemanfaatan Teknologi dan lnfonnasi di daerah sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyebarluasan produk hukum daerah serta sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pasal 4

Tujuan pengaturan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, yaitu :

a.meningkatkan pelayanan publik;
b.terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi infonnasi;
c.menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan telmologi komunikasi dan informatika; dan
d.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 5

Sasaran ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.menciptakan standardisasi dalam Tata Kelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.mengendalikan sistem TIK spesifik pada setiap Perangkat Daerah;
c.menghubungkan komponen TIK antar Perangkat Daerah; dan
d.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan

BAB M

RUANO LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan tata kelola teknologi infonnasi dan komunikasi, meliputi :

a.Perencanaa TIK;
b.Pelaksanaan TIK;
c.pengelolaan komunikasi dan Infonnatika;
d.pengelolaan E-Govemment , nama domain;
e.keamanan informasi;
f.kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha;
g.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
h.sumber daya manusia TIK.

BAB IV

PERENCANAAN TIK

Pasal 7

(1)Dinas menyusun perencanaan TIK.
(2)Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diwujudkan dalam RITIK untukjangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.visi misi TIK;
2. b.sasaran dan strategi pengembangan TIK;
3. c.arsitektur TIK;
4. d.proses kerja di masing masing perangkat daerah;
5. e.data dan layanan informasi perangkat daerah;
6. f.rencana integrasi data dan Iayanan;
7. g.rencana pengembangan TIK;
8. h.strategi implementasi pengembangan TIK; dan
9. i.roadmad implementasi TIK di Pemerintah daerah.
(4)RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 5 (lima Tahun.
(5)Penyusunan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(6)RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah.
(7)RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diubah dengan pertimbangan :

a.perkembangan teknologi;
b.perubahan perangkat daerah;
c.perubahan kebijakan nasional terkait TIK;
d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah; dan/ atau
e.terjadinya kedaan luar biasa (force majeure).

BAB V

PELAKSANAAN TIK

Pasal 9

( 1) Pelaksanaan TIK meliputi :

a.Pelaksanaan investasi TIK;
b.Pelaksanaan pengelolaan asset TIK;
c.Pelaksanaan layanan TIK;
d.Pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
e.Pelaksanaan statistik sektoral; dan
f.Pelaksanaan pengelolaan resiko dan keberlangsungan bisnis.

(2)Dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Informasi dan Komunikasi.

Pasal 10

( 1) Perangkat Daerah melaksanakan investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:

a.capaian program;
b.kebutuhan program;
c.keluaran program;
d.nilai investasi; dan
e.kerangka acuan kerja.

(2)Dalam melakukan pelaksanaan investasi TIK sebagaiman dimaksud pada ayat (1) perangkat Daerah melakukan;
1. a.analisis kebutuhan;
2. b.analisis biaya; dan
3. c.analisis manfaat dari belanja TIK yang direncanakan.
(3)Berdasarkan pertimbangan dan analisi sebagaimana dimaksud pada yat ( 1) dan ayat (2) Perangkat Daerah mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
(4)Dinas Komunikasi dan Informatika menganalisis permohonan rekomendasi pelaksanaan TIK dengan mengacu pada RITIK.
(5)Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Komunikasi dan Informatika:
1. a.menerbitkan rekomendasi; atau
2. b.menolak permohonan
(6)Dalam hal permohonan rekomendasi disetujui, Perangkat daerah mencantumkan pelaksanaan investasi TIK yang berupa daftar kebutuhan investasi dalam rencana kerja anggaran.
(7)Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, Perangkat daerah melakukan penyesuaian atas pelaksanaan investasi TIK dalam rencana kerja anggaran sesuai saran Dinas Komunikasi dan Informatika.
(8)Investasi TIK mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(9)Perangkat Daerah yang membidangi urusan TIK menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan e-Government. ( 10) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi :
1. a.perangkat keras;
2. b.data centre;
3. c.perangkat jaringan data dan komunikasi;
4. d.Sistem keamanan informasi; dan
5. e.bandwidth. ( 1 1 ) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan dan fasilitas umum-
(12)Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
(13)Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia. ( 14) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
(15)Infrastruktur yang bisa dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
1. a.Local Area Network (kabel, switch dan wifi);
2. b.perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak); dan
3. c.keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
(16)Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten melalui Bidang yang menangani mengelola Aset Daerah. ( 17) Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kabupaten.
(18)Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan sinkronisasi integrasi system.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…